HIPMI Harap Alokasi 5 Persen Untuk Kewirausahaan

HIPMI Harap Alokasi 5 Persen Untuk Kewirausahaan

  Minggu, 17 June 2018 22:11

Berita Terkait

PONTIANAK - Ketua Umun Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Kalimantan Barat (Kalbar) Denia Yuniarti Abdussamad mendorong upaya pemerintah untuk memajukan dunia usaha melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Kewirausahaan.  Bersama rombongan Ketua Umum HIPMI Pusat, Bahlil Lahadalia, Hipmi menyuarakan pentingnya merealisikan UUD Kewirausahawan saat Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dihadapan Angggota DPR RI Komisi 1.

“Kehadiran kita di sini tidak sebagai motor penggerak berada dibarisan terdepan dalam memperjuangankan dunia usaha,” ujar Ketua Umum HIPMI Kalbar Denia Yuniarti Abdussamad, Rabu (13/6) 

Dalam Forum RDP dengan Pansus RUU Kewirausahawan Nasional DPR RI itu, pihaknya  menyampaikan bahwa pemerintah harus memberikan afirmasi pada pengusaha nasional melalui RUU Kewirausahaan. Dari total 258 poin Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di dalam draft RUU Kewirausahaan Nasional, setidaknya HIPMI mengusulkan perubahan pada 65 poin. Salah satu poin strategis usulan HIPMI tersebut yaitu ketentuan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kewirausahaan.

“Dimana harapannya sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN dan APBD yang tertera pada Pasal 28 ayat (4) RUU Kewirausahaan Nasional,” tuturnya 

Poin selanjutnya, lanjut dia, yakni ketentuan bagi bank umum untuk mengalokasikan 40 persen kredit pembiayaan kepada UMKM yang terdapat pada Pasal 34 ayat (3) RUU Kewirausahaan Nasional. Poin ini juga menjadi penting, agar terjadi keberpihakan dari pihak perbangkan dalam mendorong kemudahan usaha di Indonesia.

Berikutnya, kata Denia, Pasal 37 ayat 1 RUU Kewirausahaan Nasional tentang pentingnya pemerintah melakukan afirmasi untuk mendorong naik kelasnya perngusaha menengah menjadi pengusaha besar. 

“Pemerintah melakukan afirmasi kepada pengusaha nasional, untuk mewadahi naik kelasnya pengusaha menengah ke pengusaha besar yang berkomitmen terhadap pembangunan bangsa jelasnya,” jelasnya.

Poin lainnya yakni ada Pasal 28 ayat (6) huruf e RUU Kewirausahaan Nasional terkait ketentuan untuk mengatur investasi yang masuk ke daerah dengan menyertakan wirausaha daerah dengan persentase kemitraan minimal 15 persen bagi mitra lokal. 

“Poin ini menjadi perhatian HIPMI Kalbar, agar putra putri daerah tidak lagi hanya menjadi penonton. Selama ini banyak perusahaan besar yang melalkukan investasi tapi hanya memperkerjakan tenaga kasar saja, untuk patner  lokal tidak disertakan, kita berharap pasal ini dapat disetujui oleh Pansus,” tegasnya.

Selain itu pada Pasal 28 ayat (5) huruf d RUU Kewirausahaan Nasional, tambahnya agar pengusaha diberikan insentif pembebasan biaya perizinan, kemudahan aturan pembiayaan dan kredit lunak bagi wirausaha muda. Dengan berbagai insentif ini, dia berharap negara menarik lebih banyak warga negara untuk menjadi wirausaha. (sti)

Berita Terkait