Hasil Kajian Jadi Bahan Bagi Pemerintah Hadapi Tahun Politik

Hasil Kajian Jadi Bahan Bagi Pemerintah Hadapi Tahun Politik

  Kamis, 30 Agustus 2018 10:00
KAJI DEMOKRASI: Wantimpres berfoto bersama usai mengunjungi Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda mengkaji kondisi demokrasi di provinsi ini HUMAS PEMPROV FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

Dewan Pertimbangan Presiden Kaji Kondisi Demokrasi di Kalbar

Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melaksanakan kunjungan ke Kalbar untuk mengkaji kondisi demokrasi di seluruh provinsi Indonesia, termasuk Kalbar, Rabu (29/8).

---

Tim Wantimpres dipimpin Mayjen TNI (Purn) IGN Arsana, bersama anggota tim Wantimpres Laksda TNI (Purn) Surya Wiranto, Jamhari Ma'ruf, sekretariat anggota tim kajian Syahlarriyadi,  M Maksum Isa, Untung Widodo dan Agita Daddinda. Kedatangan Tim Kajian Wantimpres ini langsung disambut Asisten II Sekda Kalbar Syarif Kamaruzaman dan melaksanakan pertemuan dengan para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan para Ketua Parpol di Kalbar.

Menurut Ketua Tim Pengkaji Mayjen TNI (Purn) IGN Arsana, bahwa dalam rangka memantapkan pembangunan demokrasi di Indonesia, tim khusus pengkaji dibentuk Wantimpres untuk mengetahui indeks demokrasi di setiap provinsi secara khusus dan Indonesia secara umum.

“Di mana hasil kajian ini nantinya dijadikan bahan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, dalam penentuan kebijakan pemerintah menghadapi tahun politik pemilu legislatif dan pemilu presiden Tahun 2019,” kata Mayjen TNI (Purn) Arsana.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik kehadiran kunjungan tim kajian dewasa dalam berdemokrasi dan tim kajian kemajemukan politik dan masa depan NKRI anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Saya ucapkan selamat datang di Pontianak, ibukota Kalbar. Besar harapan saya, apa yang diharapkan dengan pertemuan ini dapat terpenuhi. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para undangan dalam rangka pertemuan untuk membahas terkait kajian dari Wantimpres mengenai “Dewasa dalam Berdemokrasi” dan “Kemajemukan Politik dan Masa Depan NKRI” di wilayah Provinsi Kalbar,” kata Penjabat Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji dalam sambutan yang disampaikan Asisten II Sekda Kalbar Syarif Kamaruzaman, saat menerima Kunjungan Tim Wantimpres di Kantor Gubernur Kalbar.

Menurutnya, awalnya Kalbar dikategorikan sebagai daerah yang rawan saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, namun saat pelaksanaan pilkada serentak Kalbar semua berjalan aman, damai dan sukses.

“Kami masuk kategori daerah rawan saat tapi Pilkada serentak di Kalbar berjalan damai, aman, dan sukses,” jelasnya. 

Dijelaskannya, Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus dalam membangun kawasan perbatasan khususnya di Kalimantan Barat, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, telah dibangun dan diresmikan 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau Terpadu di Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas.

“Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara tetangga, pengelolaan kawasaan perbatasan apabila dikelola dengan baik tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kemajuan Kalimantan Barat, dan sebaliknya kawasan perbatasan memberikan dampak negatif jika tidak dimanfaatkan secara bijak,” pungkasnya. (mse/r)

Berita Terkait