Harus Ditangani Setingkat Menteri

Harus Ditangani Setingkat Menteri

  Selasa, 22 March 2016 10:13
Sukiman

Berita Terkait

DPR RI meminta pemerintah pusat lebih serius dalam menangani masalah pembangunan perbatasan. “Ini masalah penting, termasuk di Kalimantan Barat, ada 26 kabupaten dalam 10 provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Apa bukan isu strategis? Perbatasan harusnya ditangani lembaga setingkat menteri, bukan hanya setingkat badan di bawah Kemendagri,” kata Sukiman, anggota Komisi II DPR RI, Minggu (20/3).

Menurutnya, kawasan perbatasan di Indonesia memiliki potensi cukup besar, tetapi juga memiliki permasalahan yang sangat rumit. Tetapi kenyataannya banyak potensi yang belum dimanfaatkan, serta ternyata terlalu banyak permasalahan yang belum diselesaikan, sehingga telah menimbulkan kerugian sangat besar bagi bangsa dan negara.

“Kebijakan pembangunan nasional selama ini belum berpihak kepada daerah perbatasan, sehingga kawasan sangat tertinggal apabila dibandingkan daerah lain,” ujarnya.

Dalam aspek ekonomi budaya, selama ini wilayah perbatasan ditempatkan sebagai halaman belakang Indonesia, sehingga sangat kurang diperhatikan dan membuat wilayah perbatasan menjadi daerah tertinggal. Ada kesenjangan perkembangan di wilayah perbatasan dengan daerah lain, terutama negara tetangga. “Ini sumber permasalahan dan kerawanan bagi NKRI,” tegasnya.

Perbatasan Indonesia masih sangat minim sarana prasarana wilayah, serta fasilitas sosial-ekonomi. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat laut sangat minim. “Ini sebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan. Masih banyak dijumpai masyarakat miskin dan keluarga prasejahtera di sana,” ujarnya.

Di wilayah perbatasan juga banyak dijumpai tanah adat / tanah ulayat yang masih digunakan secara bersama antara penduduk Indonesia dan negara tetangga. Hal tersebut menjadi sumber permasalahan serius.

“Ini kenapa di perbatasan masih banyak dijumpai adanya konflik garis batas negara. Di sana masih banyak pula pelanggaran hukum dan kegiatan ilegal,” katanya.

Berdasarkan potensi dan masalah tersebut, anggota telah mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, perlu segera membentuk Tim Pengawas Pembangunan Wilayah Perbatasan, yang anggotanya terdiri dari anggota DPR RI.

“Untuk tingkatkan kualitas pengelolaan pembangunan perbatasan dan menjamin kelancaran pembangunan wilayah perbatasan, perlu segera disusun dan ditetapkan Undang Undang wilayah Perbatasan. Ini mengingat sangat pentingnya kedudukan, peran, dan fungsi perbatasan; serta mengingat rumitnya permasalahan di perbatasan; maka kami usulkan dibentuk Kementerian khusus yang menangani dan mengurus perbatasan,” pungkasnya. (ing)

Berita Terkait