Harus Ada Solusi Pemerintah

Harus Ada Solusi Pemerintah

  Sabtu, 3 September 2016 10:07

Berita Terkait

PONTIANAK - Aturan larangan pelajar SMP membawa kendaraan motor ke sekolah sudah diterapkan Pemerintah Kota Pontianak, dengan melakukan perantaian motor, Kamis lalu, oleh petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pontianak.

 
Dengan tindakan itu diharap para pelajar SMP tak lagi bawa motor ke sekolah. Sebagai jawaban agar pelajar SMP tak membawa motor ke sekolah, Pemkot berencana gunakan bus sekolah sebagai alat transportasinya. Diketahui, penerapan bus sekolah pernah dilakukan pemkot beberapa tahun silam, namun cara itu tak ampuh mengatasi persoalan ini.

“Larangan pelajar SMP bawa motor ke sekolah oleh Pemerintah Kota Pontianak apabila diterapkan bagus. Bebeberapa bulan lalu kami juga diundang dalam rapat untuk membahas angkutan pelajar ini, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya seperti apa,” terang Ketua Line opelet sopir jalur Ahmad Yani, Ramli Askar, Jumat pagi.

Menurutnya, larangan pelajar SMP bawa motor ke sekolah harus ada solusi pemerintah. Jika hanya sebatas aturan namun tak ada solusi, maka kejadian ini akan kembali terulang terus menerus. Ia dengar, Pemerintah Kota Pontianak wacanakan bus sekolah sebagai jawaban agar pelajar SMP tak lagi bawa kendaraan motor ke sekolah.

Bagi sopir opelet memang banyaknya kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab sepinya angkutan Kota Pontianak belakangan terakhir. Solusi pemerintah agar opelet jadi pilihan transportasi pun dirasa masih setengah hati.

Jika pemerintah berniat mengadakan bus sekolah sebagai angkutan pelajar, bisa saja jadi jawaban. Agar maksimal, sebenarnya keberadaan angkutan umum di Kota Pontianak mesti dilibatkan. Ia tak ingin, keberadaan bus sekolah nanti justru kembali mubazir karena tak digunakan.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin mengatakan, perantaian motor milik pelajar SMP yang bawa ke sekolah sebenarnya bukan jawaban akhir mengatasi persoalan ini. “Dulu kita ada bus sekolah, tapi sayangnya tak berjalan maksimal. Jika pemkot berencana adakan bus sekolah lagi, menurut saya harus dikaji kembali. Kegagalan bus sekolah dulu kan bisa jadi pelajaran,” ucap Politisi Golkar.  

Untuk sementara menurut Heri, pemkot harus lakukan pengkajian jika tak ingin kejadian lalu terulang lagi. Persoalan ini serius, karena menghentikan penggunaan motor yang dibawa pelajar SMP ke sekolah bukan akhir dari penyelesian.

Selain itu, pihak terkait hendaknya beri sosialisasi supaya anak sekolah yang belum miliki SIM tak lagi membawa motor ke sekolah. Pihak sekolah juga mesti lakukan pengawasan ekstra berkelanjutan.

Anggota DPRD Kalbar, Ikhwani A Rachim mendukung langkah Pemkot Pontianak merantai dan mengempiskan puluhan kendaraan bermotor roda dua yang dipakai pelajar SMP Negeri maupun Swasta. Dukungan tersebut sekaligus menindaklanjuti instruksi Walikota Pontianak, mengenai larangan siswa dibawah umur membawa kendaraan ke sekolah.

“Aturannya memang jelas yang diperbolehkan mengendarai kendaraan roda dua yakni yang memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM. Saya pikir pelajar SMP tentunya belum memiliki SIM tersebut,” ujarnya, Jumat (2/9) di ruang kerjanya.

Politisi PAN Kalbar ini mendukung langkah pemerintah Kota Pontianak yang akan menindak tegas pelajar SMP membandel termasuk mencabut dana subsidi belajar.

“Seandainya memang diperlukan, cabut saja. Nyawa anak-anak SMP lebih penting,” ungkap Ikhwani.

Ia menjelaskan dulunya pernah pemerintah Kota Pontianak menyiapkan armada bus belajar kepada anak-anak yang akan berangkat ke sekolah. Nyatanya program tersebut seperti gagal karena para penumpang tidak banyak. Seandainya kebijakan tersebut diterapkan kembali sepertinya juga kurang tepat. ”Harus ada kebijakan lain,” tuturnya.(iza/den)

Berita Terkait