Gubernur Minta Masyarakat Wajib Waspada Berinvestasi

Gubernur Minta Masyarakat Wajib Waspada Berinvestasi

  Selasa, 27 September 2016 09:30
INVESTASI: Gubernur Kalbar Cornelis, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan Darmansyah Hadad usai pertemuan dan mengukuhkan TPAKD Satgas Waspada investasi dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan di Istana Rakyat Kalbar. HUMPROV KALBAR FOR PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta satuan tugas Waspada Investasi dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan yang dibentuk ini bisa melindungi masyarakat dari investasi bodong. 

Dari lembaga inilah, jelas dia, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman bagaimana seharusnya berinvestasi. Dengan begitu masyaraka tidak menjadi korban penipuan. 

“Di negara maju sudah banyak orang bermain saham. Di sini masyarakat juga ingin kaya dengan cara investasi. Tetapi jangan ke investasi yang tidak jelas yang akhirnya menjadi korban penipuan,” pesan Cornelis saat Peresmian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Satgas Waspada Investasi dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan di Istana Rakyat Kalbar, Senin (26/9). 

Dia menilai berbisnis seperti ini menarik semua pihak. Terutama bagi para pemimpi yang ingin cepat kaya. Di beberapa negara para pemain saham justru datang dari ibu-ibu rumah tangga. Sebaliknya di Kalimantan Barat banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan investasi. 

“Di sini malah kena tipu,” kata dia. 

Oleh karena itu dia meminta dengan dibentuknya tim satgas ini bisa ikut menyampaikan ke masyarakat untuk waspada berinvestasi. “Bupati dan wali kota juga bisa berperan menyampaikan informasi ini agar investasi yang dilakukan masyarakat baik pasar modal maupun korporat atau lain-lain betul-betul bisa terjamin,” pintanya. 

Menurut Cornelis, yang lebih parahnya lagi tidak hanya menjadi korban penipuan. Masyarakat justru rela meminjam ke lembaga keuangan agar bisa memenuhi nilai investasi yang ditawarkan. 

Mirisnya, hasil utang itu tidak bisa dikembalikan karena ditanamkan pada investasi tidak resmi. 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad menilai perlu adanya sinergisitas antara pemerintah pusat, daerah dan OJK. 

Sinergisitas itu dipandang perlu untuk memberikan edukasi mengenai investasi ke masyarakat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. 

“Dengan melibatkan pemda kami harapkan akselerasi TPAKD betul-betul bekerja efektif sehingga partisipasi ekonomi masyarakatnya lebih berkembang,” kata dia. 

Selain memberikan edukasi ke masyarakat, Muliaman juga mendorong pemda untuk mendekatkan akses keuangan ke masyarakatnya. Karena membuka akses keuangan yang lebih luas dapat mensejahterakan masyarakatnya. (mse)

Berita Terkait