Gubernur Minta Dinas PUPR Selektif Memilih Konsultan Pengawas

Gubernur Minta Dinas PUPR Selektif Memilih Konsultan Pengawas

  Rabu, 6 March 2019 15:27

Berita Terkait

Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji meyesalkan organisasi profesi pekerjaan umum dan tata ruang yang tidak hadir dalam Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019. Sebab forum tersebut cukup penting bagi organisasi profesi karena untuk mengetahui program kerja pembangunan yang dilakukan pemerintah.

"Sepanjang saya jadi gubernur jangan lagi diundang mereka (organisasi profesi, red). Kalau diundang saya tidak mau lagi buka acaranya. Artinya mereka jangan hanya sekedar bicara tentang hak-hak mereka tapi kewajiban mereka untuk mengetahui arah program tidak hadir. Kita profesional saja sekarang," ungkap Sutarmidji usai membuka Forum Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019, Rabu (6/3).

Organisasi profesi tersebut jangan hanya bisa mengkritik pemerintah daerah dalam program saja, namun tidak mau hadir dalam perencanaan program pembangunan. Dirinya pun saat ini sedang melakukan pemetaan proyek-proyek yang lambat pengerjaannya dan akan bekerjasama dengan penegak hukum dalam penyelesaian berbagai proyek tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji menjelaskan dalam waktu dekat akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan di tiap kabupaten dan kota. Program tersebut bersinergi dengan pemerintah pusat. "Program ini sangat bagus dan kita jawab dengan membangun SMK-SMK unggulan. Nah itu salah satu contoh dan kita bersinergi pembangunan dari pemerintah pusat dengan daerah. Program ini juga menghubungkan daerah pinggiran dengan daerah perkotaan yang mana sesuai dengan Nawacita Presiden dan kita bangun desa biar sinergis," tuturnya.

Sutarmidji meminta Dinas Pekerjaan Unum dan Tata Ruang provinsi Kalbar untuk lebih selektif dalam memilih konsultan pengawasan proyek. Sebab saat ini yang ditemukan oleh dirinya banyak Konsultan Pengawasan yang ia nilai bekerja secara tidak baik.

"Aparat penegak hukum itu saya bilang, jangan lihat PPK saja yang jadi sasaran. Harusnya Konsultan Pengawas juga dilihat. Karena kita (Pemda, red) bayar berdasarkan progres yang dinilai oleh Konsultan Pengawas. Kemudian progresnya tentu kita bicara tentang spesifikasi proyek ini yang harus dilihat oleh penegak hukum, sepanjang PPK tidak bermain dengan proyek itu. Kasian PPK menjadi sasaran padahal tidak ada bermain mereka berdasarkan dari Konsultan Pengawas dalam setiap Proyek yang dilakukan," pungkasnya.(Humas Pemkot)

Berita Terkait