Gubernur Dorong Perusahaan Besar Berkantor di Kalbar

Gubernur Dorong Perusahaan Besar Berkantor di Kalbar

  Selasa, 2 Oktober 2018 10:00
TINJAU: Gubernur Kalbar Sutarmidji meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Timur usai peresmian, Senin (1/10). HUMPROV KALBAR FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

Untuk Optimalisasi Potensi Pajak  

PONTIANAK—Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak dipecah menjadi dua wilayah kerja. Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, meresmikan KPP Pratama Pontianak Timur, Senin (1/10). Pertambahan unit layanan ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan dan penerimaan negara dari sektor pajak. 

Menurutnya, pemecahan KPP Pratama Pontianak menjadi dua wilayah ini adalah bentuk percepatan pelayanan. "Pemecahan ini bagus. Pelayanan jadi lebih cepat dan lebih representatif. Wajib Pajak (WP) memang harus dilayani dengan baik," katanya usai peresmian.

Ia menilai potensi pajak yang bisa dioptimalkan cukup banyak. Pemerintah berupaya bagaimana agar perusahan-perusahan besar bisa berkantor di daerah ini. Sebab banyak perusahaan yang beroperasional di Kalbar namun selama ini berkantor pusat di Jakarta. 

Misalnya perusahaan-perusahaan sawit. Meski Kalbar menduduki peringkat dua penghasil CPO (crude palm oil) terbesar di Indonesia, tetapi kantor pusat perusahaannya di daerah ini hampir tidak ada. Otomatis perusahaan tersebut membayar pajaknya di Jakarta. 

"Kita (daerah) rugi. Harusnya saya bilang begini, kalau memang tidak mau kantor pusat di sini ya pandai-pandailah. Kami hanya akan promosikan yang punya kantor pusat di sini. Karena itu sangat menguntungkan kita," paparnya. 

Namun melihat pertumbuhan pajak yang ada, secara umum ia menilai sudah cukup baik dan mampu melampaui target Rp2,9 triliun. Meski demikian, potensi yang ada di daerah ini diprediksi jauh lebih besar atau berkali-kali lipat. 

"Kemudian rasio penduduk dengan WP itu baru 13 persen. Jadi harus ditingkatkan. Harusnya lima tahun ke depan bisa dua kali lipat. Untuk itu perlu keja sama dengan berbagai pihak,” pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah DJP Kalbar, Slamet Sutantyo menambahkan, kantor baru yang diresmikan ini merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pemecahan wilayah kerja dari 11 unit kantor menjadi 22 unit kantor baru. 

Di samping melakukan pemecahan wilayah kerja, Ditjen Pajak juga membentuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor. "Dengan diresmikannya 22 unit kantor baru ini, maka Ditjen Pajak memiliki 34 kantor wilayah, 352 KPP, dan 204 KP2KP di seluruh wilayah Indonesia,” katanya. 

Penambahan satu kantor wilayah dan beberapa kantor pelayanan pajak ini dilakukan untuk mengakomodasi bertambahnya jumlah WP serta perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat.  

KPP Pontianak Timur memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak Utara, Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan. "Total WP terdaftar yang akan dilayani mencapai 106.491 WP, dengan target penerimaan sebesar Rp1,75 triliun," jelasnya. 

Sementara itu, KPP Pratama Pontianak Barat yang menempati gedung di Jalan Sultan Abdurrahman, Pontianak Kota akan mengelola administrasi dari 99.963 WP dengan target penerimaan sebesar Rp1,15 triliun. KPP Pratama Pontianak Barat memiliki wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Kota. (bar)

 

Berita Terkait