Gencarkan Layanan Terpadu

Gencarkan Layanan Terpadu

  Sabtu, 21 April 2018 08:28

Berita Terkait

Hj. Hairiah, SH, MH; Wakil Bupati Sambas

-----------------

Hariah selalu bekerja sepenuh hati. Ketika sebagai aktivis, ia aktif mengoordinir kegiatan dan organisasi masyarakat yang peduli terhadap persoalan perempuan dan anak-anak. Begitu pula saat terjun sebagai anggota DPD RI periode 2009 hingga 2014, Hairiah aktif mengikuti reses ke daerah-daerah di Indonesia. Berbagai tantangan sempat dihadapinya. 

 

Ketika terpilih jadi Wakil Bupati Sambas periode tahun 2016 hingga 2021, Hairiah merasa tantangan yang dihadapinya lebih rumit. Namun, membuatnya semakin terpacu. Ia pun bekerja sama dengan Bupati Sambas saat mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan. Meski terlihat berat, terjun ke ranah politik sudah jadi pilihannya.

Baginya perempuan memiliki hak untuk terjun di dunia politik. Rumit atau tidaknya bergantung pada sudut pandangan perempuan tersebut. Ia harus bisa beradaptasi dalam segala kondisi. Selain itu, perlu juga mempersiapkan kematangan mental (psikologis diri). Sehingga, ketika terjadi perbedaan, seseorang tak mudah terbawa emosi.  

Kabupaten Sambas jadi salah satu penyumbang TKI Terbesar diantara 13 kabupaten kota di Kalbar. Pemerintah Sambas pun fokus pada pencegahan dan perlindungan terhadap praktik TKI nonprosedural.

Beragam cara dilakukan demi mencegah maraknya pengiriman TKI nonprosedural. Pemerintah Kabupaten Sambas menghadirkan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSA P2TKI).

Hairiah menjelaskan kehadiran LTSA memudahkan para tenaga kerja khususnya yang berdomisili di Kabupaten Sambas dalam mengurus segala keperluan administrasi dan dokumen sebagai syarat bekerja di luar negeri. Mulai dari pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), paspor, sampai proses pengiriman tenaga kerja ke negara tujuan.

“Layanan ini untuk meminimalisir dokumen nonprosedural sehingga akan sulit bagi penyalur jasa TKI (PJTKI) nonprosedural untuk macam-macam,” ujar Hairiah saat bertandang ke Pontianak Post, Selasa (17/4).

Hairiah mengatakan LTSA mampu mengubah orientasi masyarakat ketika berkeinginan menjadi TKI. Masyarakat lebih peka terhadap keselamatan bekerja. Pemerintah juga aktif menyosialisasikan pentingnya menjadi TKI yang berdokumen lengkap dan tercatat negara.

“Ketika bekerja, TKI sudah memiliki kepastian gaji yang didapatkan  serta lainnya. Dengan begitu, tenaga kerja akan menjadi pekerja yang bisa menyejahterakan keluarganya. Program ini juga dimaksimalkan sampai tingkat desa,” kata perempuan berusia 52 tahun ini.

Selain masalah tenaga kerja, Pemerintah Sambas terus memperhatikan persoalan anak. Tahun 2017,  Pemerintah Sambas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menandatangani kesepakatan  berkomitmen menuju kabupaten layak anak.

Hairiah optimis menjadikan Sambas sebagai Kabupaten Layak Anak dapat segera terwujud.  Hairiah yang pernah menerima penghargaan dari Kementerian Sosial sebagai Pemerhati dan Peduli terhadap Hak Anak Tahun 2008 ini menyatakan sudah sembilan desa yang aktif mendeklarasikan layak anak.

“Masyarakat setempat menganggarkan dua setengah persen dari APBD desa untuk melakukan promosi hak-hak anak,” puji Hairiah.

Kegiatan sosialisasi ini melibatkan forum anak desa. Tak hanya sekadar sosialisasi, masyarakat dan forum anak desa juga membangun taman pendidikan anak usia dini (PAUD). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat perwujudan Sambas sebagai kabupaten layak anak.**

Berita Terkait