Gempa Susulan Guncang Samudra Hindia

Gempa Susulan Guncang Samudra Hindia

  Jumat, 4 March 2016 15:21
PAPARAN : Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (3/3) memberikan paparan terkait gempa yang terjadi di Mentawai Rabu sore (2/3). --FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

Berita Terkait

Terjadi 14 Kali setelah 7,8 SR

JAKARTA – Gempa susulan masih terjadi setelah gempa 7,8 skala Richter (SR) di Samudra Hindia Rabu malam (2/3). Seharian kemarin (3/3) sebagian besar warga di sekitar lokasi gempa memilih tetap tinggal di selter pengungsian. Mereka tampaknya trauma dengan peringatan dini terjadinya gelombang tsunami.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, ada 14 gempa susulan yang terekam hingga Kamis petang. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyatakan, kekuatan gempa susulan tidak terlalu besar. Magnitude-nya tidak lebih dari 6 SR. ”Tapi, trennya makin kecil kekuatannya,” kata dia kepada koran ini kemarin.

Menurut Daryono, gempa susulan normal terjadi pasca kejadian gempa dengan kekuatan besar. Sebab, sedang berlangsung proses kesetimbangan tektonik setelah terjadi patahan. Meski begitu, dia memastikan bahwa gempa susulan tidak akan lebih besar daripada gempa utama. Diperkirakan, gempa susulan masih terus dirasakan hingga seminggu ke depan.

”Gempa susulan tidak berbahaya. Karakter patahan dengan arah mendatar pada gempa utama tidak akan berakibat tsunami,” paparnya. Karena itu, imbuh dia, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir. Mereka sudah bisa kembali ke rumah masing-masing.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho pun mengamini kondisi tersebut. Dia mengakui, saat ini sebagian masyarakat Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), memang mengungsi ke kawasan perbukitan. Mereka takut akan adanya gempa susulan dan risiko tsunami. ”BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) bersama pemda sudah menyampaikan terkait berakhirnya peringatan tsunami oleh BMKG. Tapi, mereka masih enggan turun,” jelasnya kemarin.

Sutopo menyampaikan, dari koordinasi dengan BNPB daerah terdampak, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan. Hal itu memang disebabkan pusat gempa cukup jauh dari 64 kabupaten/kota yang berisiko terdampak gempa Rabu malam. ”Kami juga sudah kontak Mentawai. Rabu malam memang tidak bisa dihubungi karena ternyata sinyal sudah mati dari tiga hari sebelumnya. Tapi sudah berhasil dan semua aman,” paparnya.

Meski kondisi telah dinyatakan aman, tim reaksi cepat BNPB yang dipimpin langsung Kepala BNPB Willem Rampangilei telah berada di Mentawai. Tim bersama BPBD dan pemda telah menyiapkan rangkaian penanggulangan bencana di sana.

Sementara itu, gempa di Mentawai juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya, presiden belum mengagendakan untuk datang langsung ke kepulauan tersebut. ”Presiden mendapatkan laporan malam itu ketika di Medan dan langsung memerintah kepala BNPB mengambil langkah,” terang Juru Bicara Presiden Johan Budi di kompleks istana kepresidenan kemarin.

Presiden Jokowi, lanjut Johan, juga meminta masyarakat Mentawai dan Sumbar tetap tenang dan waspada pascagempa. ”Kalau ingin meminta informasi, sebaiknya langsung ke instansi atau pihak yang resmi berkaitan dengan gempa,” lanjut mantan juru bicara KPK itu.

Sebab, kejadian gempa acap kali dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat kepanikan. Kepala BNPB diminta melakukan langkah taktis untuk mengatasi dampak gempa tersebut. Meski demikian, Johan menyatakan hingga saat ini belum mendapatkan laporan adanya korban akibat gempa berkekuatan 7,8 SR itu.

Disinggung mengenai alat-alat deteksi tsunami yang diklaim rusak, Johan menyarankan agar mengonfirmasi langsung ke instansi terkait. Hingga saat ini pihak istana belum mendapatkan laporan mengenai kerusakan tersebut.

 

Masterplan Tidak Jalan

Sebagai negara kepulauan yang diapit dua samudra, Indonesia memang rawan tsunami. Berdasar data BNPB, ada empat kawasan yang menjadi daerah rawan tsunami. Antara lain megathrust Mentawai yang meliputi Sumatera Utara, Sumbar, dan Bengkulu serta bagian dari zona penunjaman Sumatera yang merupakan pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia.

Kemudian kawasan Selat Sunda dan Jawa bagian selatan yang meliputi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Timur yang terletak pada kawasan transisi antara segmen Sumatera dan segmen Jawa dari busur Sunda serta penunjaman di selatan Jawa. Disusul Bali dan Nusa Tenggara yang meliputi Bali, NTB, dan NTT serta kawasan Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Melihat begitu luasnya daerah risiko terdampak, sangat mengkhawatirkan saat diketahui ternyata masterplan pengurangan risiko bencana tsunami tidak berjalan. Program yang disusun pada 2012 itu harus mandek karena terkendala dana. ”Hanya jalan dari tahun 2013 sampai 2014,” ucapnya.

Sutopo mengakui, penyediaan dana tersebut cukup penting. Sebab, dengan dana memadai, pemenuhan sirene tsunami bisa dilakukan. Saat ini di Indonesia baru terpasang 55 unit sirene BMKG dan 200 unit sirene berbasis komunitas yang diupayakan BNPB. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan seribu unit, mengingat satu unit sirene hanya bisa menjangkau sejauh 2 kilometer.

Di samping masalah sirene, persoalan alat deteksi tsunami atau buoy tsunami pun sama. Kurangnya pembiayaan untuk pengadaan dan biaya operasional membuat 22 buoy milik Indonesia tidak berfungsi. Kondisi tersebut tentu menyulitkan untuk memastikan apakah tsunami terjadi di lautan atau tidak. ”Saat ini Indonesia hanya mengandalkan lima buoy tsunami internasional yang ada di sekitar wilayah kita,” ucap dia.

Melihat kondisi itu, Sutopo meminta masterplan bisa kembali dijalankan. Banyak rangkaian yang harus dicapai agar risiko bencana tsunami bisa diperkecil. Guna mengerjakan masterplan tersebut, dibutuhkan dana hingga Rp 11 triliun untuk jangka waktu lima tahun. (mia/byu/c9/agm)

Berita Terkait