Gas Melon Menghilang, Warga Sambas Cemas

Gas Melon Menghilang, Warga Sambas Cemas

  Kamis, 13 June 2019 11:00
ANTREAN: Antrean gas tiga kilogram yang menjadi momok buat kaum ibu. ILUSTRASI

Berita Terkait

Minta Kuota Ditambah dan Perketat Jalur Distribusi

Gas tabung tiga kilogram menghilang. Nyaris toko-toko penjual gas yang dijuluki gas melon kosong. Beberapa desa di kabupaten Sambas mengalami hal sama. Warga pun mendesak pemerintah untuk tanggap mengatasi masalah ini. Salah satunya penambahan kuota dan pengawasan serius.

Fahrozy, SAMBAS

ATI, 32 tahun, warga Desa Sagu Kecamatan Galing harus bersabar dan meluangkan waktunya untuk mendapatkan elpiji 3 kilogram atau kerap disebut gas melon. Keluarga sederhana ini mendatangi sejumlah toko agar mendapatkan barang tersebut supaya aktivitas masak memasak didapurnya bisa berlangsung.

"Sudah dari pagi tadi mencari gas melon. Banyak toko kosong. Saya suruh cucu juga untuk membantu mencari gas. Dan baru dapat sore hari," kata Ati, Rabu (12/6).

Kondisi ini tak saja dialami Ati. Sejumlah warga di beberapa desa juga mengalami hal sama. Atas kondisi ini, Ketua KMKS, Riksy mendesak Pemerintah Kabupaten Sambas melalui dinas terkait agar berbuat nyata mengatasi masalah ini, diantaranya meminta penambahan kuota dan pengawasan yang serius.

"Pemkab Sambas melalui dinas terkait, harus serius melihat permasalahan ini. Lakukan hal nyata agar kuota ditambah, dan penting lagi adalah pengawasan distribusi LPG 3 Kilogram," katanya.

Penambahan kuota menjadi hal mutlak, yang harus dilakukan seiring dengan pengawasan pendistribusiannya.  Lantaran dari informasi yang didapat, kuota belum berubah, adapun penambahan jumlahnya masih sangat jauh dari kondisi pertambaham jumlah penduduk di Kabupaten Sambas.

"Penambahan kuota elpiji 3 kilogram sudah selayaknya dilakukan lantaran banyak masyarakat yang telah membangun keluarga baru dan pindah rumah dari orang tua. Dan itu terjadi setiap tahunnya, selalu ada keluarga baru sehingga memerlukan gas elpiji maka ini penambahan seharusnya setiap tahunnya selalu ada," katanya.

Mengenai pengawasan distribusi, juga harus dilakukan. Dirinya memprediksi, masih ada pihak yang tidak berhak menikmati elpiji 3 kg. 

"Selain penambahan pengawasan juga harus dilakukan, kami memperkirakan masih ada masyarakat mampu dan industri yang menggunakan elpiji bersubsidi. Melalui pengawasan inilah, kuota elpiji benar-benar tepat sasaran," katanya.

Pengawasan yang dimaksud, tak hanya di tingkat masyarakat. Namun harus dimulai dari penyalur hingga agen. 

"Selain susah didapat, warga juga memperoleh LPG 3 Kilogram dengan harga yang biasanya cukup tinggi. Jadi pengawasan harus dilakukan ke agen hingga pengecer," katanya. Kepala Dinas Koperasi, UMK, Industri dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten sambas, Ir. Musanif mengatakan LPG 3 kilogram di 2019 ada penambahan jika dibandingkan kuota di tahun sebelumnya. Penambahan kuota dilakukan Pertamina sesuai dengan ketersediaan yang ada. 

"Kalau Pemkab sudah ajukan penambahan kuota, hanya saja Pertamina memenuhi sesuai dengan ketersediaan mereka," katanya.

Menjawab upaya pengawasan, Musanif mengaku sudah dilakukan. "Pengawasan dan monitoring pendistribusian dan stok elpiji 3 Kilogram dilakukan secara fungsional. Dan itu dilaksanakan secara berkala bersama-sama tim satgas pangan yang ada," katanya.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sambas, Ivandri SE mengatakan pengaturan gas elpiji terutama tiga kilogram, akan lebih efektif jika penerapan tata niaga barang tersebut benar-benar diterapkan. “Kuota

gas elpiji tiga kilogram ini, memang hitungannya adalah kepada masyarakat kurang mampu,” kata Ivandri.

Sementara di lapangan, elpiji jenis ini, digunakan untuk rumah makan, industri kecil yang jika dikaji tak diperbolehkan menggunakan tabung

gas elpiji tiga kilogram. “Bagaimana tidak langka karena Elpiji 3 Kilogram juga digunakan rumah makan dan industri kecil seperti home industri di salah satu daerah di Kecamatan Pemangkat, elpiji yang

seharusnya untuk masyarakat miskin di gunakan oknum yang tidak bertanggungjawab hanya untuk mendapatkan keuntungan usaha,” kata Ivandri.

Seharusnya, Diskumindag bersama instansi terkait termasuk Pertamina. Bisa mengambil langkah jika mendapati kasus seperti ini. "Tidak ada

kata lain, meski ada tindakan, saya yakin pihak kepolisian siap mendampingi untuk penegakan aturan,” katanya.

Jika tata niaga elpiji 3 Kilogram diterapkan, Ivandri yakin, tak akan ada lagi antrian masyarakat untuk mendapatkan LPG tersebut. Termasukjika ada agen LPG nakal, yang menjual dengan harga lebih tinggi dan

tidak sesuai dengan peruntukannya, maka izinnya bisa dicabut.(*)

Berita Terkait