Gara-Gara Uang

Gara-Gara Uang

  Senin, 17 Oktober 2016 09:28   581

SEJAK  dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah, uang menjadi sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini untuk berinteraksi sesama manusia terutama dalam melakukan setiap transaksi, yaitu jual-beli, apapun itu bentuk dan jenisnya. Sejak manusia mengenal uang, maka sejak itu pula manusia meninggalkan sistem barter dalam setiap transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Itulah uang namanya. Siapa yang tidak kenal dengan uang, siapa juga yang tidak mau dengan uang? Semua orang perlu uang, tidak ada seorangpun di dunia ini yang tidak perlu uang, kecuali orang yang tidak waras alias gila. Apalagi di zaman serba sulit seperti sekarang ini yang konon katanya Indonesia dan dunia masih terpuruk dalam krisis ekonomi. Terjadinya krisis finansial global yang sedang terjadi tentu tidak terlepas dari peranan uang itu sendiri karena penyebab terjadinya krisis finansial global adalah suku bunga (interest) yang juga berawal dari uang. Uang sebagai subjek sekaligus objek yang tidak dapat disalahkan dalam melakukan segala macam transaksi.

Uang menjadi suatu yang sangat vital dalam kehidupan ini. Betapa tidak, dengan uang apa saja bisa dibeli dan didapatkan atau menjadi hak milik sesuai keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan uang mobil mewah nan mentereng bisa jadi milik pribadi, rumah real estate bak istana bisa dimiliki, bahkan –kalau bisa– pulaupun mau dibeli. Itulah uang, bagi siapa yang ber-uang dialah yang berkuasa. Kuasa membeli apa saja, kuasa mengatur dan mengendalikan apa saja dan seterusnya.

Gara-gara uang orang rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Tidak heran jika orang mau menjadi kurir, pemasok, pengedar, penyelundup atau bahkan menjadi bandar Narkoba. Hal ini dilakukan demi uang. Apalagi orang yang korupsi, jelas-jelas yang dikorupsinya adalah uang.

Lalu, bagaimana jikalau fungsi uang itu sendiri sudah disalahgunakan? Seperti korupsi, menyogok atau disogok dan yang sejenis misalnya? Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin pernah ditanya: “Bagaimana hukum syari’at tentang orang yang memberi uang dengan terpaksa agar bisa memperoleh pekerjaan atau bisa mendaftarkan anaknya di suatu perguruan tinggi atau hal-hal lain yang sulit diperoleh tanpa memberikan uang kepada petugas yang berwenang? Apakah orang yang memberi uang itu berdosa dalam kondisi seperti demikian? Berilah kami fatwa, semoga Anda mendapat pahala”. Beliau menjawab: Tidak boleh memberi uang untuk memperoleh pekerjaan atau untuk bisa belajar di suatu perguruan tinggi atau fakultas tertentu, karena lembaga-lembaga pendidikan dan lowongan-lowongan pekerjaan itu terbuka bagi siapa saja yang berminat atau diprioritaskan bagi yang lebih dulu mendaftar atau yang lebih professional, maka tidak boleh dikhususkan bagi yang memberi uang atau bagi yang mempunyai hubungan dekat.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin melanjutkan, memberikan uang seperti itu disebut menyogok. Nabi Muhammad Saw. telah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok, karena uang atau pemberian itu akan mempengaruhi kinerja para petugas yang memegang tugas-tugas tersebut atau lembaga-lembaga pendidikan tersebut sehingga mereka tidak obyektif dan tidak selektif, mereka hanya menerima orang yang mau memberi uang sejumlah yang diminta.

Seharusnya mereka bekerja sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh atasan-atasan mereka, seperti mengutamakan orang-orang yang potensial dan para professional, mengutamakan yang lebih dulu mendaftar atau menentukan dengan diundi jika kualifikasinya sama. Dengan demikian setiap muslim akan rela dengan keputusan yang ditetapkan dan tidak ada paksaan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh pekerjaan-pekerjaan tersebut. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan mengaruniainya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya (Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, hal 554-555 Darul Haq).

Hukum Bisa Dibeli dengan Uang

Barangkali sudah menjadi rahasia umum perihal praktik jual-beli hukum di negeri tercinta ini. Tentu saja jual-beli tidak terlepas dari uang. Seperti halnya pemberitaan tentang begitu mudahnya para Napi (nara pidana) yang keluar-masuk bui. Belum lagi Napi yang memiliki fasilitas istimewa di balik jeruji besi. Hal ini bisa terjadi karena gara-gara uang.

Pembaca yang budiman tentu masih ingat dengan Gayus Halomoan Tambunan yang begitu fenomenal, sosok seorang –yang dulu– PNS di lingkungan Dirjen Pajak tersebut telah “berhasil” memperjualbelikan hukum dengan membayar sejumlah uang kepada petugas LP sehingga ia begitu mudah pelesir (keluar-masuk) dari tahanan. Bagaimana ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masuk bui juga karena uang.

Sederet kasus dan tindak kejahatan lainnya yang diberitakan oleh berbagai media semuanya gara-gara uang. Baru-baru ini, kasus yang menyeret ketua DPD RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK juga gara-gara uang. Besar kemungkinan peristiwa serupa terjadi pula dengan pejabat negara lainnya tentang praktik jual-beli hukum di luar sana yang belum terkuak keberadaannya.

 

Uang Mengalahkan Kejujuran

Jujur adalah mengatakan yang sesungguhnya dan apa adanya. Lawan jujur adalah bohong atau dusta. Jujur menjadikan hidup seseorang menjadi mujur. Sebaliknya, dengan berbohong atau bardusta akan menjadi petaka buruk bagi si pelakunya. Betapa tidak, dengan membayar sejumlah uang, sebuah kejujuran dapat dikorbankan. Seseorang  tidak akan berlaku jujur ketika ia sudah dibayar untuk tidak jujur, baik itu memberikan keterangan maupun dalam memberikan saksi dan seterusnya. Sehingga tidak heran jika ada plesetan yang menyebutkan Ujung-Ujungnya Duit (UUD).

 

Politikpun Pakai Uang

Politik uang atau yang lebih populer dengan istilah money politic. Praktik politik uang sering terjadi (bahkan menjadi salah satu indikasi kecurangan) ketika ada perhelatan pesta demokrasi seperti pemilihan Presiden, Gubernur, dan Bupati, bahkan pemilihan wakil rakyat sebagai anggota dewan yang terhormat di DPR/DPRD. Belum lagi istilah “serangan fajar” yang di dalam praktiknya tidak terlepas dari uang, seperti memberikan paket sembako atau bahkan uang secara tunai yang dibagi-bagikan kepada warga, dan tentu saja juga diselipkan kartu nama sang calon dengan harapan warga memilihnya pada saat pencoblosan. Semoga Pilkada serentak tahun 2017 nanti bebas dan bersih dari money politic.

Gara-gara uang, orang bisa menjadi buta mata hatinya. Melihat realita dan kondisi tersebut, harapan menuju Indonesia menjadi negara yang maju sepertinya sangat sulit. Apa yang sudah penulis paparkan di atas merupakan bukti bahwa fungsi uang bukan saja sebagai alat pembayaran yang sah, tapi uang diperoleh dengan menghalalkan segala cara demi kekuasaan dan kepuasan sesaat. Bukankah di akhirat kelak harta yang diperoleh akan dipertanggungjawabkan dengan dua pertanyaan, (1) Dari mana uang diperoleh?, dan (2) Ke mana uang dibelanjakan? Wallahu a’lam.

 

*) Guru SMP Negeri 7 Tebas, Kabupaten Sambas