Fiqh Dan Disabilitas

Fiqh Dan Disabilitas

  Kamis, 3 March 2016 08:40   1

Oleh : Syamsul Kurniawan Dosen IAIN Pontianak

PENYANDANG disabilitas di Indonesia jumlahnya tidaklah sedikit. Kalangan ini hendaknya mendapat hak yang sama dalam menikmati hidup layaknya yang didapat oleh manusia normal. Penyandang disabilitas adalah sebuah istilah yang mengacu pada sebuah keadaan fisik atau mental seseorang yang membatasi indera, gerakan, atau kegiatannya. World Health Organization (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan (disebabkan karena adanya hendaya) untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal oleh manusia.

Memang betul, bahwa sudah mulai terbuka ruang bagi penyandang disabilitas di ranah publik. Secara tertulis, negara kita juga memiliki undang-undang bidang sosial tentang perlindungan penyandang disabilitas. Amnesti internasional juga memiliki dasar hukum untuk menempatkan mereka sejajar dengan manusia normal dalam mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Di setiap tanggal 3 Desember juga jamak diperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional – sebuah peringatan yang dirintis PBB sejak 1992. Namun, kampanye tentang pentingnya setiap negara atau warga negara menghormati hak-hak penyandang disabilitas, tidak membuat diskriminasi, termasuk menyediakan akses dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam bertumbuh-kembang dan berkarya sebagaimana warga negara lain, tanpa pengecualian mesti terus terkondisikan.

Kita tidak dapat menyebut perhatian sebagian masyarakat Indonesia pada hak-hak penyandang disabilitas sudah baik. Sebagian masyarakat Indonesia juga masih ada yang menggunakan istilah “penyandang cacat”, padahal istilah ini kurang memanusiakan. Secara resmi istilah ini diganti dengan istilah penyandang disabilitas, terutama sejak tahun 2007. Dalam kehidupan beragama, kekurangan akses dan fasilitas yang berpihak pada penyandang disabilitas juga menjadi dasar perlunya kajian ini. Hemat penulis pada konteks ini perlu dirancang fiqh yang menghormati hak-hak penyandang disabilitas.

 

Dasar Teologis

Fiqh disabilitas mengandaikan adanya pemikiran tentang pentingnya menghormati hak-hak penyandang disabilitas, di antaranya ketercukupan akses dan fasilitas yang baik serta pemikiran fiqh yang berpihak pada penyandang disabilitas. Secara teologis, fiqh disabilitas mempunyai dasar kuat. Seperti dimafhumi, Tuhan menciptakan manusia sekaligus dengan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi mulia. Tuhan tidak menjadikan keadaan fisik dan penampilan sebagai standar ukuran untuk menilai derajat kemuliaan manusia ciptaan-Nya, kecuali takwanya (QS 49: 13).   

Nabi Saw. bahkan pernah menerima teguran Allah SWT saat mengabaikan seorang penyandang disabilitas yaitu Abdullah bin Ummi Maktum seorang tunanetra (QS 80: 1-16). Berdasarkan sebuah riwayat, dalam sebuah waktu, Nabi Saw menerima dan berbincang-bincang dengan para pembesar Quraisy, yang amat diharapkan Nabi agar masuk Islam. Saat yang bertepatan, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, dan berharap Nabi Saw. membacakan padanya ayat-ayat dari Al-Qur‘an untuk meneguhkan hatinya atas Islam. Saat itu Nabi Muhammad Saw. bermuka masam dan mengesampingkan Abdullah bin Ummi Maktum, lalu Allah SWT menurunkan surat ini sebagai teguran atas sikap Nabi Saw.

Kisah Nabi Saw. dan Abdullah bin Ummi Maktum hendaknya dapat dijadikan pelajaran tentang pentingnya menghormati hak-hak penyandang disabilitas dan tidak mendiskriminasikannya. Seperti diisyaratkan dalam QS 49: 13, fisik bukanlah ukuran dari kemuliaan seseorang. Derajat seseorang menjadi mulia di hadapan Allah SWT, karena taqwanya. Berikutnya, sepanjang hidup hingga akhir hayatnya, Nabi Saw. senantiasa mencontohkan perbuatan yang menghormati dan menyayangi para penyandang disabilitas. Salah satunya kepada seorang pengemis tua yang tunanetra. Hal ini terungkap setelah wafatnya Nabi Saw.

Ketika Nabi Saw. wafat, Abubakar ra. bertanya pada istri Nabi yang juga putrinya, Aisyah ra. tentang adakah sunnah Nabi yang belum ia jalankan. Aisyah ra. menjawab setiap pagi Nabi pergi ke ujung pasar Madinah dan memberi makan seorang pengemis tua yang tunanetra. Mendengar hal tersebut, Abubakar hendak melakukan hal serupa yang pernah dilakukan Nabi.

Pengemis itu bertanya “siapa kau?”. “Aku bukan siapa-siapa”, jawab Abubakar. “Bukan, kau bukan orang yang biasa mendatangiku, apabila ia datang kepadaku, makanan yang dibawanya tidak susah payah tangan ini memegang dan tidak susah payah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyuapiku dan terlebih dahulu makanan tersebut dihaluskan dengan mulutnya. Setiap kali datang kepadaku, aku mengatakan kepadanya untuk menjauhi seseorang yang bernama Muhammad dan agama yang dibawanya. Namun, orang itu tak berbicara sepatah kata pun dan terus menyuapiku.” Mendengar hal itu, Abubakar pun meneteskan air mata dan menceritakan bahwa orang yang dimaksud pengemis tua itu kini telah tiada. Beliau adalah Nabi Muhammad Saw. Sang pengemis pun lantas menyesali sikapnya dan bersyahadat dihadapan Abubakar. Kisah-kisah ini tentu sangat familiar kita dengar.

 

Urgensitas

Dalam pandangan Islam, juga sudah diatur tentang bagaimana seseorang yang menyandang disabilitas dapat beribadah. Sebagaimana seseorang yang sedang menderita sakit dan tidak dikenai kewajiban berwudhu dan menggantinya dengan tayamum, demikian pula bagi penyandang disabilitas tetap dikenai kewajiban beribadah meski menyesuaikan dengan keadaan dan kondisinya. Dalam ranah muamalah, fiqh disabilitas mengandaikan mereka juga dapat berkontribusi tanpa terdiskriminasi.

Kecuali itu, fiqh disabilitas mengandaikan adanya fasilitas representatif bagi penyandang disabilitas terutama dalam mendukung hak-hak mereka dalam beribadah dan mendalami agama. Di masjid-masjid misalnya perlu disediakan tempat yang representatif bagi penyandang disabilitas, seperti toilet, tempat wudhu, dan lain-lain. Para tunanetrapun perlu disiapkan fasilitas Al-Qur‘an yang dicetak dengan huruf Braille. Penulis juga mengandaikan tentang pentingnya petugas bahasa isyarat di samping khatib untuk menerjemahkan khutbah bagi jamaah yang tunarungu. Seperti dimafhumi, sejumlah besar tempat ibadah (masjid, surau, dsb) dan lembaga pendidikan belum cukup representatif mendukung hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah dan mendalami agama.

Kalangan disabilitas harus dihormati hak-haknya, termasuk hak mereka dalam beribadah dan mendalami agama. Jangan sampai sesama umat beragama mendiskriminasi hak-hak mereka. Pemuka agama hendaknya memperhatikan urgensitas fiqh disabilitas, dan turut serta dalam upaya mengampanyekan pentingnya menghormati hak-hak penyandang disabilitas kepada umat. Pemuka agama juga penting mendorong pemerintah meninjau peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi kalangan disabilitas.

Seperti UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan pada pasal 4 (2), “Pengadilan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila dengan salah satu persyaratan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. Tafsirannya, apabila isteri menyandang disabilitas terbuka peluang bagi suami berpoligami. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga tidak membahas secara khusus perlindungan perempuan penyandang disabilitas dalam rumah tangga. Yang dibahas dalam UU ini adalah ketentuan pidana bagi pelaku KDRT yang menyebabkan korban menjadi disabilitas. Peraturan dan perundang-undangan ini hanyalah “puncak gunung es” dari yang ada.

Dalam ranah pendidikan, stereotif tentang keberadaan penyandang disabilitas juga hendaknya dieliminasi. Wacana fiqh disabilitas hendaknya dapat mempengaruhi watak perencanaan dan pengelolaan pendidikan, termasuk lembaga pendidikan agama. Pada aras ini, lembaga pendidikan agama mesti dapat mengkondisikan lingkungan belajar yang dapat mengapresiasi perbedaan. Hal ini tentu positif terutama untuk menumbuhkan kepercayaan penyandang disabilitas sehingga dapat ikut belajar bersama tanpa merasa terdiskriminasi.***