Facebook Belum Patuh, Kominfo Masih Sebatas Menegur

Facebook Belum Patuh, Kominfo Masih Sebatas Menegur

  Kamis, 12 April 2018 11:00
Rudiantara

Berita Terkait

JAKARTA – Facebook belum sepenuhnya mematuhi instruksi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menutup (shut down) seluruh aplikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 

Menteri Kominfo Rudiantara dalam pernyataannya kemarin (11/4) mengatakan bahwa Kominfo masih menemukan dua aplikasi kuis sejenis Cambridge Analytica (CA) yang masih aktif di Facebook. Yakni Cube You, dan Aggregateiq. “Kami sudah kirimkan surat teguran kedua kemarin (Selasa, 10/4),” katanya. 

Seminggu sebelumnya, Rudi memerintahkan perwakilan Facebook indonesia untuk menutup seluruh aplikasi yang mirip CA untuk seluruh pasar pengguna Facebook di indonesia menyusul terkuaknya kebocoran data 1 juta pengguna Facebook di indonesia. 

Rudi juga mengatakan bahwa kemarin, perwakilan Facebook di Irlandia telah mengirimkan surat balasan pada Kominfo. Meskipun jawaban mereka masih kurang memuaskan. Dalam suratnya tersebut, Facebook menyatakan telah menutup aplikasi CA. “Kami mintanya semua (aplikasi,Red), tapi mereka bilang Cuma CA yang sudah dimatikan,” jelas Rudi. 

Meski demikian, belum ada langkah lebih jauh yang dilakukan oleh Kominfo. Rudi mengaku, dirinya sudah cukup melaksanakan tahapan sanksi sesuai dengan Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). “Sudah melalui teguran lisan, lalu kemudian peringatan tertulis, Satu dua teguran boleh lah,” jelasnya.   

Meskipun demikian, Rudi menolak disebut loyo dalam penegakan peraturan dalam dunia Interaksi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia mengatakan tetap akan menutup (shut down) pada Facebook sebagaimana yang ia lakukan pada dua platform yang lain, yakni Telegram dan Tumblr. 

Rudi mengatakan, Facebook telah mengakui bahwa data-data pengguna Facebook telah digunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyalakan konflik di Rohingya, Myanmar, dan di Sri Lanka. 

Jika sampai Kominfo menemukan ada indikasi hal-hal tersebut di Indonesia, ia akan ambil tindakan tegas. “Saya tidak punya keraguan untuk menutup Facebook,” tegasnya. Bahkan, kata Rudi Indonesia selama ini telah menjadi rujukan beberapa negara di dunia dalam penegakan hukum dan ketegasan terhadap platform media sosial (medsos). Beberapa negara ASEAN mengirimkan 5 hingga 6 permanent secretary mereka untuk mengadaptasi sistem penegakan hukum indonesia. “Sekarang saya tanya, siapa yang berani menutup PSE (Penyelenggaran Sistem Elektronik,Red) berskala internasional? cuma Indonesia kan?” ujarnya.  

Meski demikian, Rudi mengatakan Komifo belum memberikan deadline pada Facebook untuk menyerahkan hasil audit internal tentang dampak bocornya data. 

Dalam segi aturan pun, Kominfo masih mengandalkan regulasi setingkat aturan menteri. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum tentu akan terbahas pada tahun 2018 ini. RUU tersebut tidak masuk dalam Prolegnas 2018 DPR. 

Rudi mengatakan bahwa dirinya sudah memasukkan draf tersebut pada tahun 2017 pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun jika melihat Prolegnas tahun 2018, hanya akan ada 5 UU baru yang akan dikerjakan oleh DPR. “Dari 5 itu, cuma 2 yang berasal dari usulan pemerintah, dan diantara 2 itu, tidak ada RUU PDP.” Jelasnya. 

Meskipun demikian, Rudi tetap optimis penegakan hukum ITE di indonesia tetap berjalan. “Idealnya tetap UU, tapi sejak 2016 sudah ada Permenkominfo, buktinya sekarang berguna,” katanya. Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Yudha mengatakan meskipun RUU PDP tidak masuk dalam Prolegnas, tapi bisa saja DPR melakukan pembahasan terhadap UU tersebut. “Jika salah satu dari RUU nya selsai dibahas, bisa bahas RUU PDP,” kata Politikus Partai Golkar ni. 

Sementara itu, Kominfo juga belum mengambil tidakan tegas pada Operator maupun pihak lain pasca terkuaknya beberapa NIK yang digunakan untuk mendaftarkan jutaan nomor.

Dirjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI) Kominfo, Ahmad Ramli mengatakan bahwa pihaknya masih akan memanggil para Operator untuk memberikan penjelasan ”Dalam minggu ini akan kami panggil. Semuanya. Akan kami tanyakan apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Ramli juga masih belum berani mengatakan jika kasus jutaan nomor untuk satu NIK termasuk penyalahgunaan data. “Penemuan ini (registrasi massal,Red) temuan kami (Kominfo,Red) dan Dukcapil, saya tidak bisa mengatakan penyalahgunaan data sebelum kita dengar dari operator langsung,” katanya. 

Meski demikian, Ramli menegaskan memang registrasi massal ini terjadi di ranah operator. Jika memang terbukti terjadi penyalahgunaan data, maka akan ada proses hukum. “Proses hukum itu ya pidana ya perdata,” kata pria yang juga menjabat sebagai ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Sementara itu, Pakar Telekomunikasi Roy Suyo mengatakan bahwa seharusnya operator mengetahui jika ada proses registrasi janggal tersebut. “Seperti itu kan pasti lewat di operator, seharusnya mereka tahu,” katanya. Menurut Roy, 2 juta nomor adalah jumlah yang fantastis. Tidak mungkin registrasi tersebut dilakukan oleh perseorangan. Pastilah dilakukan oleh mesin atau robot secara otomatis. “Bisa jontor jarinya itu,” ungkapnya.

Hal ini, kata Roy tidak mungkin terjadi apabila setiap operator memiliki sistem filter yang berfungsi mencegah peyalahgunaan NIK dalam registrasi. “Inilah yang akan diselidiki oleh Panja DPR Komisi 1, kami akan panggil semua operator,” katanya. 

Meski demikian, tidak tepat pula untuk menuduh operator yang melakukan pelanggaran. Registrasi masal kemarin, meskipun diketahui berasal dari gerai operator, menurut Roy tidak menutup kemungkinan bahwa gerai yang membeli alat untuk mendaftar massal. 

Bisa saja terjadi gerai ataupun outlet telah berinvestasi untuk membeli ribuan nomor. Namun, merka akan rugi jika tidak segera diaktifkan. Untuk itu, Menurut Roy harus ada label kadaluarsa pada setiap kartu agar Operator bisa mengganti dengan kartu baru. 

Selain itu, ia mengusulkan agar ada sistem notifikasi yang mengirimkan pesan pada setiap pengguna tentang nomornya. “Jadi kayak nomor saya ni, diberitahu NIK bapak terdaftar di nomor ini, kalau sampai banyak akan ketahuan,” pungkasnya. (tau/ang)
 

Berita Terkait