Evaluasi Pengawasan Kependudukan

Evaluasi Pengawasan Kependudukan

  Kamis, 21 January 2016 10:38
ASET: Aset eks Gafatar yang berhasil diselamatkan di kantor polisi. Ratusan anggota eks Gafatar sudah masuk dan dievakuasi ke Pontianak. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH– Eksodus besar-besaran warga eks Gafatar di Kabupaten Mempawah yang berujung pada konflik menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah setempat. Mengantisipasi agar tidak terulang, maka dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan kependudukan dilingkungan masyarakat.

“Sangat penting untuk taat pada aturan kependudukan. Bahkan, setiap lingkungan wajib memberlakukan aturan melapor 1 x 24 jam bagi warga yang datang. Walaupun orang yang datang itu masih ada hubungan saudara atau keluarga,” tegas Bupati Mempawah, H Ria Norsan ketika memimpin rapat kerja bersama camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Mempawah di Kantor Bupati Mempawah, kemarin.

Norsan menyebut Pemerintah Kabupaten Mempawah sangat terbuka terhadap setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang ke daerah itu. Namun, kedatangan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam undang-undang kependudukan.

“Aparatur kecamatan hingga desa harus memberikan perhatian kepada setiap warga yang dating dilingkungannya. Camat, lurah, dan kepala desa berhak dan wajib tahu perkembangan kependudukan yang ada di wilayahnya,” pesan Bupati.

Orang nomor satu di Kabupaten Mempawah itu pun mengingatkan agar masuknya ratusan warga eks Gafatar yang berujung pada konflik diwilayah itu dapat dijadikan pembelajaran berharga bagi semua pihak.

“Kedepan tidak boleh lagi ada kejadian seperti itu di Kabupaten Mempawah. Aparatur ditingkat bawah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap kependudukan dilingkungannya,” pintanya.

Senada itu, Wakil Bupati, Gusti Ramlana menilai jajaran camat, lurah, dan kepala desa sebagai garda terdepan dilingkungan masyarakat. Karenanya, para aparatur ini dituntut melakukan pengawasan yang optimal dalam pelaksanaan undang-undang kependudukan.

“Semuanya bermula di tangan kepala desa dan camat selaku aparatur terdepan di masyarakat.  Setiap perpindahan penduduk harus diketahui oleh kepala desa. Karena seluruh jajaran di tingkat desa hingga kecamatan lebih tanggap terhadap permasalahan ini. Tata laksana undang-undang kependudukan itu harus dijaga,” tegasnya.

Ramlana mengatakan, pemerintah daerah telah menginstruksikan kepada jajaran camat untuk menertibkan masalah kependudukan. Camat pun dituntut mampu memberikan perhatian khusus terhadap urusan perpindahan maupun arus kedatangan penduduk diwilayah kerjanya.“Tolong awasi penduduk yang pindah maupun yang datang. Tolong juga sistem pos keamanan lingkungan (poskamling) diterapkan. Sebab, kita harus terus menjaga dan waspada jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menunggangi peristiwa kericuhan pengusiran warga eks Gafatar di Mempawah,” pungkasnya. (wah)         

Berita Terkait