Erwin Apresiasi Kerja Aparat, Redam Demo tidak Meluas

Erwin Apresiasi Kerja Aparat, Redam Demo tidak Meluas

  Minggu, 26 May 2019 17:22

Berita Terkait

Penyampaian pendapat (demonstrasi) yang terjadi di Pontianak pada tanggal 22 Mei 2019 lalu diwarnai oleh tindakan anarkis dari sekelompok orang. Secara hukum, penyampaian pendapat dijamin dan diatur oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum maupun dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, namun sudah ada mekanisme yang diatur mengenai hal tersebut dan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari HAM tidak boleh melanggar HAM orang lain.

“Saya menilai tindakan yang dilakukan aparat keamanan untuk meredam dan menangani aksi kerusuhan tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum dan prosedur tetap yang ada.” kata Drs. Erwin TPL Tobing,, anggota DPR RI Komisi 3, Fraksi PDI Perjuangan.

Sebagai orang yang pernah bertugas dan bertanggung jawab untuk mengamankan wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Erwin mengetahui bahwa potensi konflik di wilayah ini sangat tinggi. Aparat keamanan yang bertugas sekarang juga sangat menyadari hal tersebut dan pihak keamanan melalui aparat intelejennya pasti sudah dapat memprediksi bahwa ada potensi terjadinya demonstrasi, namun seringkali dinamika yang terjadi pada saat situasi di lapangan berkembang dengan sangat cepat di luar prediksi.

Karena itu harus diapresiasi kerja dari seluruh personil aparat keamanan, dalam hal ini terutama Poda Kalbar dan dibantu dengan pihak militer yang mampu meredam dan memastikan bahwa kerusuhan yang terjadi kemarin bisa ditangani secara cepat dan tidak meluas.

“Apresiasi harus diberikan kepada Kapolda yang langsung turun ke lapangan untuk berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Demikian pula dengan Pangdam XII Tanjungpura yang ikut turun ke lapangan,” ujar Erwin.

Walikota Pontianak juga bertindak cepat dengan berusaha membuka dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat pada siang hari. Sultan Pontianak yang pada akhirnya memberikan jaminan keamanan dan berusaha menenangkan warga masyarakat juga patut dilihat sebagai tindakan yang terpuji. Bagaimanapun, lanjutnya, Keraton Pontianak membawa beban historis sebagai pengayom dari seluruh warga Kota Pontianak dan hal ini harus terus dilestarikan terutama oleh Sultan Pontianak.

Gubernur Kalimantan Barat yang bersama-sama dengan Sultan Pontianak memberikan jaminan kepada sejumlah orang yang terlibat pada aksi kerusuhan tersebut harus dilihat sebagai upaya meredam eskalasi konflik menjadi lebih tinggi.

Beberapa orang yang dijamin oleh Gubernur dan Sultan utamanya adalah mereka yang usianya di bawah umur, sementara para pelaku tindakan anarkis harus tetap diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi terindikasi bahwa beberapa diantara pelaku kerusuhan tersebut menggunakan narkoba yang mana harus ada penanganan hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Namun di sisi lain hal ini menunjukkan bahwa kerusuhan yang terjadi tanggal 22 Mei 2019 yang lalu dan aksi-aksi massa yang tidak dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada sangat mudah untuk disusupi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab, dan karenanya kejadian yang lalu harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk selalu melakukan tindakan menurut ketentuan hukum. **

 

Berita Terkait