Entaskan Kawasan Kumuh

Entaskan Kawasan Kumuh

  Rabu, 7 September 2016 09:30
ATAS AIR: Seorang warga saat beraktivitas menjemur pakaian di rumah yang berada di atas air yang berada di Kelurahan Tambelan Sampit, Pontianak Timur, Selasa (6/9). Permukiman di pinggiran Sungai Kapuas menjadi fokus pemerintah kota dalam penataan. HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK - Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, Togi Lumban Tobing mengatakan, dari 14 kabupaten/kota di Kalbar ada 88 wilayah jadi prioritas program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Untuk program Kotaku di Pontianak, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur jadi targetnya. 

“Wilayah yang dapat Program Kotaku merupakan kawasan yang kita anggap sangat memerlukan perhatian penanganan untuk mengatasi kawasan kumuh. Untuk titik yang dapat program sudah disinergikan dengan 14 kabupaten/kota di Kalbar. keseluruhan ada 88 wilayah,” ucapnya usai membuka kegiatan sosialisasi dan sinergi komunikasi tingkat provinsi program kotaku, Selasa kemarin.

Upaya pemerintah mengatasi kawasan kumuh sebenarnya sudah dikerjakan mulai dari pembangunan dan penataan kawasan itu sendiri. Kalau Kota Pontianak lanjutnya, diprioritaskan di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur.

Menurutnya kawasan kumuh banyak terdapat di kota padat pemukiman, seperti di Kota Pontianak dan Singkawang. Seperti Pontianak, jelasnya kawasan kumuh bukan terdapat di Pontianak Timur saja, namun beberapa kecamatan seperti Pontianak Barat, dan Utara juga ada. Timbulnya pemukiman kumuh dampak dari kemajuan daerah itu. “Salah satunya belum meratanya ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Sejauh ini ia melihat proses penataan kawasan kumuh di Pontianak Timur berjalan sesuai harapan. Ketika ditanya lebih dalam, ia mengarahkan ke pelaksananya, yaitu Pemerintahan Kota Pontianak yang lebih paham. Kalau untuk kendala di Lapangan biasanya ada, namun bisa diatasi. 

“Biasanya kurang peduli masyarakat atau kurang sosialisasi sehingga terjadi resistensi atau penolakan. Namun setelah lakukan pendekatan persuasi semua bisa berjalan baik,” ujarnya.

Untuk tindakan bagi badan usaha yang melakukan pengerusakan atau melakukan pencemaran di wilayah tersebut pasti dikenakan sanksi. Menurutnya, tindakan pengrusakan lingkungan pinggir Sungai Kapuas bisa menjadikan kumuh.  

Dia berharap, setelah lokakarya, sinergisitas terjadi antara semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah sampai ke sasaranya, yaitu masyarakat sebagai penentu terwujudnya kota tanpa kumuh.

Koordinator Kotaku Pontianak, Heri Purwanto mengatakan, penanganan pemukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota dan kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Adanya program Kotaku yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dirasa dapat menjawab persoalan ini. 

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan salah satu sasaran pembangunan kawasan pemukiman adalah tercapainya pengentasan pemukiman kumuh perkotaan menjadi 0(nol) hektare. Melalui program Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan fokus mewujudkan pemukiman layak huni hingga tercapai nol hektare kumuh tanpa menggusur. 

“Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan pemukiman layak huni melalui program Kotaku,” terangnya.

Dia memaparkan, ada 7 indikator kumuh plus 1 RTH. Pertama, keteraturan bangunan gedung, kedua, kualitas dan kelayakan jalan lingkungan, ketiga, penyediaan air minum, keempat, kualitas dan kelayakan drainase lingkungan plus ruang terbuka hijau, kelima, pengelolaan air limbah, keenam, pengelolaan persampahan dan ketujuh, pengamanan terhadap kebakaran.

Untuk Kota Pontianak, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur masuk dalam profil kawasan kumuh. Berdasarkan datanya, keteraturan bangunan di sana mencapai 72 persen bangunan hunian tidak memiliki keteraturan. Kepadatan bangunan, memiliki kepadatan rendah, kelayakan fisik bangunan 33 persen, aksebilitas lingkungan 67 persen kawasan pemukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai.

Lanjutnya, 89 persen kondisi jalan masih memiliki kualitas buru. Untuk drainase lingkungan 27 persen kawasan permukiman terjadi genangan, 59 persen kondisi jaringan drainase di lokasi pemukiman memiliki kualitas buruk. 

Untuk pelayanan air minum baku tiga persen bangunan hunian lokasi pemukiman tidak terlayani jaringan air bersih baku perpipaan atau nonperpipaan terlindungi yang layak. Sekitar 82 persen masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60 liter per orang dalam sehari untuk mandi, minum dan cuci. 

Untuk pengelolaan air limbah 16 persen bangunan hunian pada lokasi pemukiman tidak memiliki akses jamban, 37 persen bangunan hunian pada lokasi pemukiman tidak memiliki kloset, 100 persen saluran pembuangan air limbah rumah tangga tercampur dengan drainase lingkungan. 

Sedangkan pengelolaan persampahan 76 persen sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari dua kali seminggu. Untuk pengamanan bahaya kebakaran, 100 persen kawasan pemukiman tidak miliki ketersediaan sapras proteksi kebakaran. Dengan masuknya wilayah Tambelan Sampit sebagai program Kotaku, ia yakin 2019 Tambelan Sampit jadi lebih baik.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengatakan, Penataan wilayah kumuh terus dilakukankan Pemerintah Pontianak. “Ini merupakan langkah positif, hanya saja perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut agar  ada pergerakan percepatan,” katanya.

Penuntasan wilayah kumuh menurut dia, bukan hanya sekedar merenovasi rumah yang tidak layak huni saja, akan tetapi  banyak hal harus dilakukan. Renovasi rumah layak huni hanya bagian terkecil dari upaya menuntaskan daerah kumuh. Harus ada program terpadu lintas instansi. Selain itu infrastruktur lingkungan perlu juga diperhatikan misalnya normalisasi drainase lingkungan  harus tertata.

Ia menyarankan Pemkot harus melakukan upaya paksa jika di suatu lingkungan masyarakatnya tidak mau dibuat parit. Dampaknya berakibat limbah rumah tangga tidak terkontrol. Berdasarkan pemantauannya masih ada wilayah kota  yang masyarakatnya tidak mau ada parit sehingga limbah rumah tangga  membuat kumuh

Persoalan sampah yang tidak terkendali juga menyumbang kekumuhan di berbagai tempat di lingkungan masyarakat. Selain itu, tambahnya, jalan lingkungan  di beberapa tempat tidak layak dan sangat sempit pemicu wilayah menjadi kumuh. 

Oleh sebab itu pemkot melalui lurah harus bisa merangkul dan menggerakkan organisaai kemasyarakatan di lingkungannya untuk secara bersama-sama menuntaskan kekumuhan. 

“Koordinasi lintas instansi harus  dilakukan. Selama ini SKPD  berjalan masing-masing sehingga tidak terkoordinasi dengan baik. Pada hal tertentu pemkot harus melakukan tindakan pada warga yang tidak mendukung,” tutupnya.(iza) 
 

Berita Terkait