Empat Kabupaten Siaga Banjir

Empat Kabupaten Siaga Banjir

  Senin, 10 June 2019 10:14
DIPIKUL : Warga terpaksa memikul sepeda motor akibat banjir yang melanda Desa Semedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Sabtu (8/6). ISTIMEWA

Berita Terkait

PONTIANAK - Intensitas hujan yang tinggi terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah daerah di Kalimantan Barat (Kalbar) mengalami banjir. Sampai kemarin sedikitnya sudah ada empat kabupaten yang menetapkan status siaga darurat bencana banjir puting beliung dan tanah longsor (batingsor). 

Seperti diungkapkan Kepala BPBD Kalbar TTA Nyarong, empat kabupaten yang telah mengeluarkan SK penetapan status di antaranya Kabupaten Bengkayang, Melawi, Landak dan Kapuas Hulu. "Empat kabupaten yang sudah. Bupati lain hari Senin (hari ini) saya cek lagi di kantor," ujarnya kepada Pontianak Post, Minggu (9/6).

Untuk upaya penanganan batingsor dijelaskan dia, sesuai regulasi harus ada Surat Keterangan (SK) Status Penetapannya. SK tersebut ditandatangani oleh kepala daerah mulai tingkat kabupten/kota dan provinsi. "Dengan alasan bahwa penanggungjawab utama kejadian bencana adalah kepala daerah. Bentuk tanggungjawab kepala daerah dibuktikan dengan ada SK penetapan status tersebut," jelasnya. 

Karena itu bagi kepala daerah atau bupati yang sudah menetapkan SK status maka biaya penanggulangannya dapat menggunakan Dana Tak Terduga (DTT) yang ada di kabupaten masing-masing. Sementara jika sudah ada SK dari provinsi, maka bisa juga kabupaten/kota memohon bantuan kepada Pemprov melalui BPBD. 

Sebaliknya jika belum ada SK penetapan status oleh Pemprov (gubernur), maka dana penanggulangan yang tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) tidak bisa digerakkan atau dicairkan. Sebab menurut Nyarong, dana untuk menangani bencana batingsor dan asap akibat karhutla tidak tersedia dalam DPA BPBD. 

"Penempatannya sesuai aturan yang ada mulai dari UU, PP, Kemendagri, Kemenkeu dan Perda tentang Keuangan APBD di provinsi dan kabupaten/kota. Termasuk Pergub/Perbub/Perwako harus dimohon pendanaan penanganannya dengan prasyaratan harus ada penetapan status keadaan bencana  (siaga darurat, tanggap darurat dan transisi ke pemulihan) oleh kepala daerah," ungkapnya. 

Dari data BPBD Kalbar sedikitnya ada 190 titik desa potensi banjir dari total 2.031 desa se-Kalbar. Seperti terjadi di tiga dusun di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak yang diterjang banjir bandang, Sabtu (8/6). Ada sekitar 268 kepala keluarga (KK) terdampak banjir di sana dan satu jiwa di antaranya meninggal dunia.

Meski banjir di sana sudah berangsur surut, BPBD Kalbar tetap melakukan penanganan terhadap warga terdampak. Nyarong mengatakan, banjir berasal dari luapan Sungai Mandor yang tak kuat menahan debit air, akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir. 

Salah satu warga, Ngabang, Kabupaten Landak Rani (26) mengatakan, air masih menggenangi beberapa wilayah di daerah tersebut. Kedalaman air rata-rata di bawah lutut dan semata kaki orang dewasa. "Masyarakat berharap hujan tidak turun lagi, biar tidak banjir. Kemarin (Sabtu) hujan hari ini (Minggu) aman, tapi bisa jadi hujan lagi," katanya. 

Menurutnya di beberapa daerah yang lain kondisi banjir terjadi cukup parah. Ia yang sehari sebelumnya sempat mudik lebaran ke Desa Semedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak hampir terisolir. Selama dua jam perjalanan dari desa tersebut ke Ngabang, kendaraan sepeda motor terpaksa harus dipikul di lima titik lokasi. Dikarenakan air banjir yang memang cukup tinggi kedalamannya. 

"Kemarin dipikul motor untuk ke Ngabang, ada lokasi-lokasi yang harus dipikul, ada lima titik," pungkasnya. (bar)

Berita Terkait