Dukung Berdirinya Program Magister Profesi Advokat

Dukung Berdirinya Program Magister Profesi Advokat

  Senin, 17 June 2019 09:37
Foto: Hadi Suratman

Berita Terkait

Gelar PKPA, Peradi Kedepankan Mutu dan Kualitas

PONTIANAK - Advokat sebagai profesi yang memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai undang-undang, sangat penting keberadaannya dalam penegakan hukum dan bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Advokat yang juga penegak hukum memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi).

Namun demikian, diterangkan Pengurus DPN Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesai) Korwil Kalimantan BTU, Dr (Cd) Hadi Suratman SH MSi, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Advokat sebagai penegak hukum, sebutnya, menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien).

“Sebab itu advokat harus memahami profesinya sebagai penegak hukum yang Officium Nobile dan dia  harus mengetahui dan menguasai tentang berbagai hukum termasuk hukum acara. Dia bisa dikatakan ahli hukum. Makanya dalam menjalani persyaratan untuk menjadi seorang advokat itu tak bisa main-main dan hanya sekedarnya saja,” terangnya.

Berdasarkan hal itu dalam melaksanakan Pendidikan Profesi Advokat yang lebih dikenal dengan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), harus selalu mengutamakan kualitas dengan memberikan materi ajar yang baik dalam hal mata ajar yang bersifat praktik dan teori sesuai amanah Undang-undang Advokat. Ketemtuan untuk pendidikan Advokat tidak hanya diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Namun lebih jauh pemerintah berdasarkan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) mengamanahkan agar pendidikan profesi advokat (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2) diselenggarakan setidaknya selama dua semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS). Dengan masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana.

Berangkat dari hal tersebut di atas, lanjut Hadi Suratman, Peradi sendiri sudah sekian lama melaksanakan PKPA dengan sangat mengutamakan kualitas dalam pelaksanaan pendidikan bagi Calon Advokat. Jadi keberadaan Permenristekdikti yang mengambil alih pendidikan profesi Advokat itu bukan merupakan kemunduran. Malah justru mengarah pada peningkatan kualitas para Advokat melalui Perguruan Tinggi. “Sehingga tidak sekedar gelar profesi, namun gelar akademis strata dua juga akan dimiliki peserta didik. Mata ajar PKPA yang telah dirancang Peradi sendiri sama dengan yang akan diajarkan di universitas sesuai amanah Permen tersebut, dan kemungkinan akan ada penambahan mata ajar teoritik disamping mata ajar praktik.”

Persyaratan yang ada di dalam Permenristekdikti sendiri, terang dia, sebenarnya sudah dijalankan Peradi lebih dahulu. Dimana materi PKPA yang diberikan Peradi mencapai 30 SKS. Dan untuk diketahui pula Peradi sebagai organisasi yang lahir dari undang-undang yang sangat memperhatikan kualitas, tambah dia, sebenarnya sudah sejak lama mengusulkan dan merancang serta memasukan materi pendidikan khusus profesi advokat ini seperti diatur dalam Permenristekdikti tersebut, yang secara nyata sudah tertuang dalam kegiatan pendidikan yang digelar Peradi.

“Bahkan Peradi sudah menyampaikan usulan materi kuliah PPA itu sebelum keluarnya Permenristekdikti. Dan itu dibuktikan dengan kegiatan PKPA Peradi yang telah berjalan selama ini. Yakni melalui kerjasama dengan perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B. Apalagi telah diperkuat dengan putusan MK,” lanjut Hadi Suratman yang juga Ketua IKADIN  (Ikatan Advokat Indonesia) Kalbar.

Peradi juga berkomitmen mendukung dan mendorong perguruan tinggi untuk mendirikan Program Profesi Advokat, sesuai Pasal 11 Permenristekdikti yakni Perguruan Tinggi yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerja sama dengan Organisasi Advokat, diberikan prioritas untuk mengajukan izin pembukaan Program Profesi Advokat.

Karena hingga sekarang persiapan Program Profesi Advokat sedang digodok dan dibahas pada Timgkat Kemenristek-Dikti yang realisasinya belum ditentukan, maka Peradi masih dapat melaksanakan PKPA sampai berdirinya Pendidikan Pascasarjana khusus program Profesi Advokat. Namun tentunya pelaksanaan tersebut harus semakin ditingkatkan kualitas dan mutu pendidikannya. 

“Bukan justru mencari peluang dan kesempatan dengan mengabaikan kualitas dan mutu materi pendidikan. Kita (Peradi) sesuai amanah undang-undang, tetap komitmen melaksanakan pendidikan dengan persyaratan yang sudah termaktub dalam aturan yang dibuat pemerintah. Bahkan materi ajarnya kita tambah dan sesuaikan dengan usulan Peradi. Kita tidak ingin mencetak advokat jauh dari kualitas dan mutu seorang penegak hukum yang Officum Nobile yang tak sesuai amanah undang-undang dan kode etik advokat. Yang dampaknya akan merugikan masyarakat dalam mencari keadilan. Jadi sebenarnya sebelum pemerintah akan menjadikan pendidikan advokat masuk dalam program magister pada perguruan tinggi, Peradi sudah mempersiapkan materi ajar jauh jauh hari melalui Nota Akademis terlebih dahulu.

Sebab itu tahun ini DPN Peradi, melalui DPC Peradi Pontianak masih membuka pendidikan khusus profesi advokat di Pontianak bagi yamg berminat. Bahkan lanjut Hadi Suratman, pendidikan kali ini beberapa materi ajarnya diisi dan ditambah tenaga pengajar yang sudah pakar dibidangnya, selain tenaga pengajar dari Fakultas Hukum Untan. Untuk praktisi, yakni dari DPN Peradi, diantaranya, Prof Dr Otto Hasibuan SH MM (Ketua Dewan Pembina), Dr H Fauzie Yusuf Hasibuan SH MH (Ketua Umum), Dr (Cd) Hadi Suratman SH MSi (Korwil Kalimantan BTU), Shalih Mangara SH MH (Wakil Ketua Umum), Bun Yani SH MH (Wakil Sekretaris jenderal)

“Dari kalangan akademisi, Insya Allah kita juga mengundang Prof Dr Arief Hidayat SH MS dari Universitas Diponegoro yang juga Hakim MK, Prof Hikmahanto Juwana SH LLM Phd dari Universitas Indonesia yang juga pakar hukum internasional untuk memberikan materi ajar. Selain itu Prof Dr Garuda Wiko SH MHum FCBArb Rektor Universitas Tanjungpura, Prof Dr H Kamarullah SH MHum dan tenaga pengajar dari Fakultas Hukum Untan lainnya,” tambahnya.

Dan dia juga menjelaskan PKPA ini dilaksanakan Peradi bukan hanya mengkhususkan bagi mereka yang ingin menjalani profesi sebagai Advokat. Pendidikan ini bisa diikuti bagi mereka lulusan sarjana hukum yang berkecimpung di bidang legal baik di lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, BUMN dan lainnya. “Bahkan jaksa, polisi hingga hakim bisa mengikuti pendidikan ini. Karena ketiga institusi ini pasti berurusan dengan advokat. Sehingga mereka benar-benar dapat memahami bagaimana kinerja dari profesi advokat itu."

Lebih lanjut Ketua Bidang PKPA DPC Peradi Pontianak, Agus Adam Ritonga SH MH menambahkan, syarat pendaftaran PKPA, peserta memiliki ijazah sarjana yang berlatar pendidikan hukum, mengisi formulir pendaftaran dana membayar biaya pendaftaran dan biaya pendidikan. Saat menyerahkan pendaftaran disertakan fotokopi ijazah sarjana (S-1) Hukum yang dilegalisir sebanyak dua lembar, fotokopi KTP, pasfoto berwarna berlatar merah/biru ukuran 3x4 empat lembar dan 4x6 dua lembar. “Pendaftaran dimulai sejak 15 April kemarin. Pelaksanaan pendidikan diperkirakan pada bulan Juli 2019 (jika kuota terpenuhi),” terang Agus Adam.

Ditambahkan Yudith E Vitranilla, Bendahara DPC Peradi Pontianak, peserta yang akan ikut pendidikan dapat menghubungi (CP) 08125712019 / 082255337676, atau dapat langsung ke sekretariat DPC Peradi Pontianak, di Gedung Pelni, lantai 2, Jalan Sultan Abdurrahman No.72, Akcaya, Pontianak Selatan, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116. (pay)

Berita Terkait