Dua Pejabat Diminta Mundur

Dua Pejabat Diminta Mundur

  Jumat, 14 June 2019 10:15
PARIPURNA : Gubernur Kalbar Sutarmidji bersama Wakil Ketua DPRD Kalbar Suma Jenny Haryanti saat rapat paripurna penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalbar TA 2018, Kamis (13/6). HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalbar TA 2018. Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar Suma Jenny Haryanti bersama Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah dan dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan di Ruang Balairung Sari, Kantor DPRD Kalbar, Kamis (13/6).

Sutarmidji menyampaikan ucapan terima kasih menyikapi masukan maupun saran dan kritikan dari fraksi-fraksi di DPRD. Menurutnya, semua akan menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi guna mengevaluasi secara keseluruhan terkait anggaran. Baik dari sisi meningkatkan pendapatan maupun penyerapan anggaran yang ada. 

Midji sapaan akrabnya menyampaikan beberapa titik fokus dalam kesempatan itu. Pertama masalah terjadinya defisit sebesar Rp691,86 miliar dalam APBD 2018, yang terdiri atas Silpa tahun anggaran 2017 tidak tercapai sebesar Rp77,69 miliar, serta kurang salur bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota 2017 belum dianggarkan sebesar Rp268,11 miliar. 

Kemudian alokasi belanja langsung DBH DR tahun 2017 sebesar Rp15,79 miliar, alokasi belanja hasil pajak kepada kabupaten/kota akibat penambahan target pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp90 miliar, pengurangan target pendapatan DBH CHT tahun 2018 sebesar Rp5,18 miliar, kekurangan penganggaran alokasi belanja pegawai (BTL) tahun 2018 sebesar Rp213,93 miliar dan kekurangan alokasi dana BOS tahun 2018 sebesar Rp10 miliar.

"Untuk mengatasi tersebut Pj Gubernur Kalbar (saat itu) mengeluarkan Surat Nomor 903/2115/TAPD perihal pengurangan pagu anggaran belanja langsung SKPD tahun anggaran 2018," paparnya. 

Sementara itu terkait pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov, ia menjelaskan memang banyak yang mengundurkan diri. Terutama merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 pasal 117 ayat 1 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengamanatkan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun.

"Pada ayat 2 menyebutkan jabatan pimpinan tinggi dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetisi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN," tuturnya.

Tak hanya itu, Midji juga mendapat laporan bahwa ada pejabat yang sudah mengembalikan uang kepada pemerintah terkait temuan hasil audit sebesar Rp1,3 miliar. Akibatnya terdapat dua pejabat yang diminta mundur karena untuk memberikan keleluasaan kepada yang bersangkutan  menghadapi proses temuan keuangan baik oleh Polda maupun KPK. 

"Ada beberapa pejabat yang menjabat lebih dari lima tahun. Untuk kami masalah keuangan kami tidak ada toleransi," katanya.

Ia memastikan semua kebijakan yang diambilnya tidak ada unsur subjektif. Semuanya diputuskan secara terukur dan sesuai aturan. "Saya soal pegawai, soal jabatan, saya tetap pada aturan," pungkasnya.

Anggota DPR dapil Kalbar dari Partai Nasdem, Syarif Abdullah Alkadrie berharap Fraksi Nasdem bersama fraksi lainnya di DPRD Kalimantan Barat mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2018. Karena pada dasarnya di dalam APBD tersebut berisikan ajakan efisiensi, penghematan dan anggaran tepat sararan. 

“Sangat tidak lajim, bilamana tidak dilaksanakan. Bisa jadi temuan. Saya sudah banyak item perbaikan daripada tahun 2019 justru temuan mendalam meskipun BPK RI memberikan opini WDP,” ucapnya via telepon dari Jakarta.

Menurutnya banyak saran, masukan dan kritikan fraksi-fraksi sebenarnya cukup bagus dalam kehidupan berpolitik anggaran. Hanya memang harusnya dijadikan semacam evaluasi anggaran ke depan. Tujuan kedepannya adalah bagaimana terjadi peningkatkan pendapatan seperti PAD ataupun penyerapan anggaran sangat maksimal. Sehingga tahun-tahun mendapat laporan keuangan Pemprov Kalbar bisa kembali menuju WTP.

Sebagaimana diketahuinya APBD 2018 terancam terjadi defisit mencapai Rp691 miliar. Ada juga probluem kurang salur bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota 2017 belum dianggarkan Rp 268 miliar lebih. Alokasi belanja langsung DBH DR tahun 2017 sebesar Rp15 miliar lebih termasuk penambahan pendapatan. ”Dana BOS tahun 2018 juga menjadi rekomendasi BPK RI. Jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih,” ujarnya.

Terhadap rekomendasi BPK RI tersebut, Pemprov Kalbar dibawah Mijdi-Norsan sudah maksimal berusaha. Bahkan sudah melakukan tindak lanjut. Hanya memang pemberian opini Laporan Keuangan Pemprov Kalbar tetap berada di tangan BPK RI. “Ini harusnya melihat kemauan kepala daerah dong untuk memperbaiki rekomendasi atau temuan BPK RI. Harusnya jadi penilaian juga,” katanya.

Politisi Nasdem Kalbar inipun mengajak seluruh elemen atau stakeholder di Pemprov Kalbar bahu membahu menjadikan uang Negara tepat guna dan sasaran. ”Mari kita bantu. Untuk yang menjadi temuan Polda atau KPK, kami minta ditindaklanjuti. Masalahnya temuannya hampir mencapai Rp1,3 miliar,” katanya.(bar/den/r)

Berita Terkait