Dua Hutan Adat Tunggu Pengakuan

Dua Hutan Adat Tunggu Pengakuan

  Jumat, 12 April 2019 09:07
HUTAN ADAT: Ribuan hektar hutan adat menunggu penetapan Kementrian LH dan Hutan. ILUSTRASI

Berita Terkait

NGABANG - Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa mendorong percepatan pengakuan dan penetapan masyarakat adat di Kabupaten Landak mendapatkan pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Karolin mengungkapkan saat ini Pemerintah Kabupaten Landak saat ini sudah mengakui dua hutan adat yang ada di Kabupaten Landak yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati sebagai capaian akselerasi penetapan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat atas wilayah adat. “Dalam periode satu tahun kita sudah mengakui dua hutan adat yang ada di Kabupaten Landak yaitu Hutan adat Samabue di Desa Sepahat Kecamatan Menjalin dan Hutan Adat Binua Laman Garoh di Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila,” ujar Karolin beberapa waktu lalu.

Menurut Karolin dua hutan adat ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap secara administrasi dan saat ini telah diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia agar mendapat pengakuan dan penetapan oleh Pemerintah Pusat. 

“Dua Hutan adat ini sudah kita usulkan ke Pemerintah Pusat untuk diakui, dan  saat ini yang kita tunggu adalah penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,” tukas Karolin.

Selanjutnya Karolin berharap usulan pengakuan dua hutan adat ini segera direspon oleh Pemerintah Pusat. 

“Pengajuan sudah kita urus dan mudah-mudahan segera mendapat respon dan persetujuan dari Pemerintah Pusat terkait keberadaan hutan adat Samabue dan Hutan Adat Binua Laman Garong ini,” harap Karolin. 

Sudah Diusulkan

Sebelumnya, Pemkab Landak mengajukan usulan 22,492 hektar hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai tindak lanjut dari percepatan penetapan hutan adat oleh pemerintah RI.

"Kita menyampaikan usulan hutan adat di Kabupaten Landak. Sesuai surat Menteri LH dan Kehutanan RI Nomor UN.2/Menlhk/PSKI/ Psl. 1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal percepatan penetapan Hutan Adat," kata Bupati Landak, dr Karolin Margret Natasa di Ngabang, Januari lalu. Total lahan yang diajukan untuk dijadikan sebagai hutan adat di Kabupaten Landak ada 22,492 hektar yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Landak.

Adapun rinciannya antara lain, 1,841 hektar di kecamatan Menyuke Hulu, 3,425 hektar di Kecamatan Air Besar, 1,283 hektar di Kecamatan Jelimpo, 532 meter persegi di Kecamatan Kuala Behe, 1,838 hektar di Kecamatan Mandor, 1,931 hektar di Kecamatan Mempawah Hulu, 1,491 hektar di kecamatan Menjalin, 2,430 hektar di Kecamayan Menyuke, 1,153 hektar di Kecamatan Meranti, 55,51 meter persegi di Kecamatan Ngabang, 1,603 hektar di Kecamatan Sebangki, 3,540 di Kecamatan Sengah Temila, 1,303 hektar di Kecamatan Sompak.

"Suratnya sudah kita ajukan, tinggal menunggu penetapannya saja dari Kementerian. Kita harapkan, ini bisa segera diproses, agar masyarakat adat yang ada di Landak bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Karolin.

Karolin menambahkan, hutan adat dan masyarakat adat ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hutan adat menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat hukum adat, karena hutan adat menyediakan beraneka ragam kebutuhan secara cuma-cuma untuk masyarakat adat.

"Ibarat sebuah jantung, hutan adat memberikan kehidupan bagi masyarakat adat dan dan sebagai titipan bagi generasi mereka selanjutnya," tuturnya kala itu. (mif/sorotpost)

Berita Terkait