DPRD Telaah LKPj Bupati Sambas

DPRD Telaah LKPj Bupati Sambas

  Kamis, 21 March 2019 09:59
SERAHKAN: Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah menyerahkan naskah LKPj Bupati Sambas Tahun Anggaran 2018 ke Ketua DPRD Sambas dalam Paripurna. OZY/Pontianak Post

Berita Terkait

SAMBAS – DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (20/3) telah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Sambas. Legislatif akan menelaah untuk menyampaikan rekomendasi kepada pihak eksekutif. Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ir. H Arifidiar SH MH mengatakan setelah menerima naskah dokumen LKPj TA 2018, secara kelembagaan DPRD akan segera membentuk Pansus untuk mempelajarinya, dan ini dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dokumen diterima.

“Selanjutnya, DPRD akan membentuk Pansus atau Panitia Khusus yang akan mengkaji, menelaah naskah LKPj Bupati Sambas. Dan nantinya dari Pansus akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan dalam paripurna,” kata Ketua DPRD Sambas yang akrab disapa Haji Dede ini, Rabu (20/3).

Menurutnya, DPRD sifatnya memberikan rekomendasi. Hal ini berbeda dari aturan sebelumnya, dimana legislatif bisa menerima atau menolak LKPj Bupati. “Sesuai kewenangan yangd iatur perundang undangan, DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kemudian sebelum ada Undang Undang 23 Tahun 2014, DPRD masih bisa menolak atau menerima, tetapi adanya UU tersebut DPRD hanya memberikan rekomendasi terhadap hal yang dinilai kurang dan perlu diberikan saran sebagai upaya perbaikan ke depannya,” katanya.

Rekomendasi tersebut, nantinya akan disampaikan dalam sidang paripurna. “Kalau memang ada  yang perlu diperbaiki, DPRD akan menyampaikan dalam paripurna, kemudian jika ada saran juga dipaparkan demi kebaikan pemerintahan daerah,” katanya. Politisi Golkar Dapil Sambas 3 ini menyebutkan penyampaian LKPj Bupati Sambas TA 2018, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dimana pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan LKPJ anggaran tahun sebelumnya, penyampaian tersebut paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.(fah)

Berita Terkait