DPRD Sambas Soroti Seringnya Mutasi ASN

DPRD Sambas Soroti Seringnya Mutasi ASN

  Kamis, 25 April 2019 09:17
PARIPURNA: Suasana Rapat Paripurna istimewa yang digelar di Kantor DPRD Sambas dan dipimpin Ketua DPRD Sambas. OZY/Pontianak Post

Berita Terkait

Pansus DPRD Berikan Sejumlah Rekomendasi

SAMBAS – DPRD Kabupaten Sambas melalui Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan sejumlah rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2018. Di antaranya berkaitan dengan promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlalu sering hingga masih adanya sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi rusak.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pansus LKPj DPRD Sambas, Supni Alatas dalam sidang paripurna istimewa penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Sambas tentang catatan dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan Selasa (23/4) di ruang utama Kantor DPRD Sambas.

Dalam paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ir H Arifidiar MH dan dihadiri Wakil Bupati Sambas, HJ Hairiah SH MH, Kapolres Sambas, Dandim 1202 SKW, Kepala Pengadilan Agama Sambas, sejumlah Kepala OPD. Ketua DPRD Sambas, Ir H Arifidiar MH menyampaikan apresiasi kepada Pansus dan OPD yang bekerja sama dalam pembahasan LKPj Bupati Sambas Tahun Anggaran 2018 yang akan ditetapkan. Dan apa yang menjadi rekomendasi dari Pansus DPRD Sambas, adalah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya. “Rekomendasi yang disampaikan DPRD Sambas melalui Pansus LKPj ini, adalah dalam rangka koreksi demi perbaikan dan percepatan pembangunan ke depannya,” kata Ketua DPRD Sambas.

Juru bicara Pansus LKPj DPRD Sambas, Supni Alatas menyebutkan dalam urusan pemerintah daerah. Ada beberapa hal menjadi catatan dan perhatian DPRD Sambas. Legislatif melihat, penataan terkait pengelolaan birokrasi ASN harus ditingkatkan dalam mendorong ASN berinovasi dan berkreasi.

Begitu juga berkaitan dengan promosi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Sambas. Pansus DPRD Sambas melihat, hal tersebut terlalu sering dilakukan. Pansus juga berharap, dalam penempatan ASN di sebuah jabatan, harus memperhatikan the right man and  the right place bukan like and dislike. “Pansus DPRD berharap, Bupati dan Wakil Bupati Sambas, harus benar-benar memperhatikan unsur kompetensi pejabat dalam menduduki sebuah jabatan tertentu,” katanya.

Sorotan lain yang disampaikan Pansus LKPj TA 2018 adalah di bidang pendidikan. Disampaikan Supni Alatas, persoalan rasio kebutuhan guru dengan jumlah siswa, yang saat ini belum ditindaklanjuti secara optimal. Kemudian masalah kekurangan kelas baru dan ruang kelas yang dalam kondisi rusak, juga harus menjadi perhatian serius Pemkab Sambas. Belum lagi, angka kelulusan SD dan SMP yang belum mencapai 96 persen sehingga masih dibawah angka target yakni 98 persen.

Di bidang kesehatan, Pansus DPRD Sambas melihat sejumlah anggaran belum terserap secara maksimal. Diantaranya program pemetaan evaluasi urusan kesehatan, yang menurut catatan Pansus DPRD Sambas, baru menyentuh persentase 70 persen lebih. Begitu juga anggaran dalam sistem informasi kesehatan, juga masih di angka 70 persen serapan anggarannya. “Kemudian untuk pengadaan, pembinaan Puskesmas, baru mencapai angka 79,91 persen serapan anggarannya,” katanya.(fah)

Berita Terkait