Dorong Hutan Adat Dalam Skema Perhutanan Sosial

Dorong Hutan Adat Dalam Skema Perhutanan Sosial

  Kamis, 11 July 2019 11:55
PERSENTASE: Kepala BPN Sintang, Petrus Junaidi (kanan) sedang memaparkan materi tentang revitalisasi tanah dan masyarakat adat dalam acara seminar yang diadakan di Aula CU Keling Kumang, Rabu (10/7). FIRDAUS DARKATNI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SINTANG-Wakil Bupati Sintang, Askiman mengakui bahwa Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2015 tentang pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat, belum disosialisasikan dengan baik. 

“Aturan itu turunannya juga belum ada. Seperti Peraturan Bupati (Perbup). Sebenarnya ada banyak aturan yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Untuk bisa disebut masyarakat adat, kita harus memiliki wilayah adat, budaya, seni, dan hukum adat yang masih diakui,” kata Askiman kepada Pontianak Post disela-sela menghadiri seminar yang digelar panitia Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang VIII yang diikuti perwakilan masyarakat adat di 14 kecamatan, tokoh masyarakat dan mahasiswa bertempat di aula CU Keling Kumang, Rabu (10/7).

Tak hanya Wakil Bupati Sintang, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang, Petrus Junaidi juga memaparkan materi tentang revitalisasi tanah dan masyarakat adat. Menurut Petrus, Kabupaten Sintang memiliki luasan kawasan hutan 2. 163.500 hektare, luasan kawasan APL 893.100 hektare. 

“Kami ada program revitalisasi hak atas tanah masyarakat termasuk masyarakat adat. Kami akan memberikan jaminan hukum atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga sekarang sudah 27. 591 sertifikat sudah dibagikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, program itu bertujuan untuk kemakmuran rakyat, menghormati hak pribadi dan mendukung kehidupan masyarakat. “Kita harus dukung hal-hal yang terkait dengan kemakmuran rakyat dan pengelolaan kawasan yang legalitas. Tentunya dengan menitik beratkan pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitarnya,” tambah Petrus.

Sementara itu, terkait dengan legalitas mengelola kawasan hutan, Kepala UPT KPH Wilayah Sintang Timur, Niko Dimus juga turut menjelaskan bahwa untuk urus izin Hutan Adat (HA) di Kabupaten Sintang sudah bisa, dikarenakan sudah miliki Perda yang mengaturnya. 

“Di Sintang sudah ada dua hutan desa yakni di Desa Tanjung Andan Kecamatan Ambalau dan Desa Tanah Merah Kecamatan Kayan Hulu sudah ada ijin hak pengelolaan hutan desa,” terang dia.

Niko juga memaparkan alur skema pengajuan perhutanan sosial yang mana kalau syarat lengkap, 25 hari ijin bisa keluar. 

“Silakan kepada masyarakat adat di Kabupaten Sintang untuk melengkapi persyaratan jika ingin mengajukan ijin pengelolaan hutan adapt, dalam skema perhutanan sosial,” tambahnya lagi.(fds)

Berita Terkait