Diskriminasi Terhadap Ketua RT

Diskriminasi Terhadap Ketua RT

  Sabtu, 21 July 2018 10:00
Sutarmidji

Berita Terkait

Benar saya copot lurahnya. Harus dicari dalangnya, dari awal sudah saya bilang ASN harus netral, tapi kalau lurah terlibat saya copot

Sutarmidji

PONTIANAK - Beberapa ketua RT di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat mengeluhkan beredarnya foto tentang daftar-daftar TPS yang dimenangkan paslon nomor urut 3 dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pontianak beberapa waktu lalu. Pasalnya dalam selebaran yang sempat ditempel di kantor lurah itu, terdapat tulisan tangan bernada diskriminatif. 

Dalam selebaran itu tertulis "Daftar TPS di Wilayah Kelurahan Sungai Beliung yang dimenangkan Oleh Paslon Nomor Urut 3." Kemudian di bawahnya ada tabel yang berisi data 16 TPS yang dimenangkan Paslon Nomor 3, termasuk selisih suara, persentase, nomor RT dan nama RT yang bersangkutan. 

Foto selebaran yang telah beredar luas di media sosial itu, kemudian dipermasalahkan oleh para ketua RT. Karena di sana ada catatan tambahan yang ditulis menggunakan pulpen bertinta biru di bawahnya. Di situ dituliskan, "Bagi RT-RT yang terdaftar di atas jika berurusan harus lengkap syarat-syarat mengurus apapun! Tidak lengkap jangan dibantu!." 

Hal itulah yang kemudian memunculkan keluhan, salah satunya dari Ketua RT02/RW31 Linda. Namanya masuk di antara 16 TPS tersebut, yakni TPS 98. Jika itu benar, ia merasa tidak diperlakukan adil oleh pemerintah. Apalagi jika hal ini sampai berlarut-larut ke depan. 

"Jadi saya dan kawan-kawan (ketua RT)  merasa tidak adil, mengapa dilakukan seperti itu," katanya kepada awak media, Jumat (20/7). 

Ia memahami apa yang dituliskan tersebut memang benar. Karena siapapun yang mengurus administrasi jika syaratnya tidak lengkap maka tidak bisa dilayani. Akan tetapi, dengan adanya daftar TPS itu justru mereka merasa dibeda-bedakan.

"Tetapi kenapa hanya  menuliskan 16 TPS saja, bagaiaman dengan RT lainnya, apakah diperlakukan sama," tanyanya. 

Jika sikap pihak kelurahan seperti itu, ke depan ia takut akan berdampak pada masyarakat di RT tempatnya. Seperti tidak diperhatikan dalam pembangunan dan hal lainnya. Linda menyayangkan jika memang pengumuman itu dikeluarkan oleh lurah untuk para staf di sana.

"Kalau lurah sudah seperti itu, kami takut akan berdampak pada warga kami. Maksud kami kan, jangan seperti  itu dan jangan terang-terangan dan mengambil resiko begitulah," keluahnya. 

Hal serupa diungkapkan Ketua RT07/RW25 Mochtar, yang menyayangkan adanya kejadian ini. Ia merasa pihak kelurahan seolah membeda-bedakan pelayanan. Apalagi sampai muncul daftar nama-nama 16 TPS tersebut. 

"Sebenarnya lurah selaku PNS janganlah macam begitu, ini yang ditempel cuma TPS yang paslon nomor 2 kalah. Kalau mau seharusnya ditempel semua paslonnya. Ditambah lagi ada tulisan di bawahnya, kalau syarat tak lengkap tak dilayani, tapi harus semua, jangan hanya nama-nama RT di atas  saja," sesalnya.

Apalagi lanjut dia, proses Pilkada sudah selesai dan sudah diketahui siapa pemenangnya. "Saya bilang ini KPU kah apa, ini kan pemerintah, sudah Pilkada dan sudah ada pemenangnya. Seolah-olah lurah mengarahkan pilihan warga ini," pungkasnya. 

Lurah Sungai Beliung Ahmad Tarmizi memberikan klarifikasi terkait foto daftar TPS yang dimenangkan paslon nomor urut 3 tersebut. Menurutnya daftar itu memang benar adanya. Namun tidak dengan tuliasan tambahan dengan pulpen di bawahnya. 

Ahmad menceritakan, awal munculnya daftar tersebut karena permintaan langsung dari paslon nomor urut 2. Ia diminta membuat rekap daftar TPS yang dimenangkan paslon nomor urut 3. Total ada 111 TPS di kelurahan itu, 16 TPS dimenangkan paslon nomor urut 3, lalu sisanya 95 TPS dimenangkan paslon nomor urut 2.

"Ini hanya sebatas mungkin untuk evaluasi (paslon nomor 2), jadi tidak kemana-mana. Pasangan nomor dua minta ini ke kelurahan, yang minta hanya nomor dua, kami kan pegawai yang ikut aturan, diminta ya kami kasi," terangnya saat ditemui di ruang kerjanya. 

Sementara mengenai penempelan daftar tersebut di kantor lurah, ia mengatakan hanya untuk diketahui secara internal saja. Yakni ditempel di belakang meja pelayanan. Bukan pengumuman yang ditempel di papan pengumuman secara resmi. 

Lalu tentang tulisan tangan di bawahnya, Ahmad mengatakan tidak tahu menahu. Menurutnya bisa saja ditulis oleh oknum tertentu yang ingin memperkeruh suasana. "Yang buat rekap memang kami, yang nulisnya itu mungkin ditambah-tambah kami tidak tahu. Itu yang nulis bisa saja siapa-siapa, di sini kan ramai (pegawai atau pengunjung)," ucapnya.  

Ahmad memastikan pihak kelurahan tidak pernah membeda-bedakan siapapun dalam pelayanan. Semua dilayani sesuai SOP dan aturan yang berlaku. Jika persyaratan pemohon tidak lengkap, tetap akan ditolak. Kelurahan tidak akan memandang daftar yang dibuat tersebut untuk dijadikan dasar diskriminasi.  

"Kami berlakukan sama, tidak memandang itu orang bawah, orang atas, orang kaya, orang miskin, kami berlakukan semua sama. Karena kami ini pelayan, tidak membeda-bedakan," tegasnya. 

Ahmad khawatir ini justru sengaja dibesar-besarkan oleh oknum tertentu yang ingin mengacaukan suasana. Padahal seluruh proses Pilkada di daerah tersebut sudah berjalan dengan tertib, aman dan damai.  

"Mungkin ada yang sifatnya sentimen pribadi, ingin mengacaukan suasana yang kondusif. Jangan ada yang memanas-manasi, ini kan hanya pintaan, mungkin ada kesalahan ini tertempel di situ," tutupnya. 

Terpisah, Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan akan mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Mengingat selebaran itu tidak resmi, karena tidak memiliki kop dan tanda tangan lurah. 

"Kalau benar saya copot lurahnya. Harus dicari dalangnya, dari awal sudah saya bilang ASN harus netral, tapi kalau lurah terlibat saya copot," tuliasnya saat dihubungi via WhatsApp.

Orang nomor satu di Kota Pontianak ini memastikan seluruh layanan di kelurahan sudah secara online. Proses administrasi apapun bisa dilayani di bawah waktu tujuh menit. "Kalau di kelurahan surat tetap lima hingga tujuh menit, semua sesuai SOP," tambahnya.

Menurutnya bisa saja adanya tulisan itu hanya untuk lucu-lucuan semata. Karena dalam mengurus surat-menyurat, memang benar jika persyaratan tidak lengkap tetap akan dikembalikan oleh pihak kelurahan. 

Kemudian jika memang ada permintaan dari paslon nomor urut 2 tentang daftar TPS yang kalah, ia menilai wajar saja. "Pak Edi (Paslon Nomor 2) memang minta daerah yang beliau kalah dimana, supaya ke depan beliau bisa evaluasi penyebabnya, ini biasa saja. Minta lurah yang rekap karena KPU belum ada rekap. Tulisan tangan di bawah itu perbuatan iseng aja, tak ada kaitan dengan pilkada, saya rasa kejadian di Sungai Beliung ini tak usah terjadi lagi," pungkasnya.(bar)

Berita Terkait