Disidak, Fasilitas Rutan KPK Bagus

Disidak, Fasilitas Rutan KPK Bagus

  Jumat, 21 June 2019 10:40
INSPEKSI: Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan KPK, kemarin. FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Berita Terkait

JAKARTA – Rumah tahanan negara (rutan) cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat perhatian. Setelah Ombudsman RI (ORI), kemarin (20/6) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) melakukan inspeksi mendadak (sidak). Mereka mendatangi rutan di Gedung Penunjang KPK di Kavling 4 (K4).

Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Rampasan Barang Negara Ditjenpas Heni Yuwono mengatakan, pihaknya ingin melihat langsung pelayanan petugas rutan kepada warga tahanan. Menurut dia, dari sisi fasilitas, seperti tempat tidur dan kamar mandi, masih sangat bagus. ”Tidak overcapacity (melebihi kapasitas, Red),” jelasnya.

Yuwono menuturkan, rutan KPK masih memiliki sekat yang luas untuk berinteraksi antar tahanan. Para tahanan bebas bergerak di dalam sel jika dibandingkan dengan kondisi rutan di tempat lain. ”Tentu saja, kondisi rutan lain sangat overcrowded, ada kelebihan kapasitas hingga sekian ratus persen,” jelasnya.

Dia juga memastikan bahwa penjaga rutan cabang KPK menjalankan prosedur tetap (protap) dan sesuai dengan peraturan. Penjaga rutan KPK itu di bawah naungan Ditjenpas. Sedangkan petugas lain yang berada di luar rutan sebagian adalah petugas dari KPK. ”Mereka sudah tentu tahu tata cara dan SOP (standard operating procedure) sebagai penjaga rutan,” paparnya.

Sementara itu, warga rutan KPK melayangkan surat kepada pimpinan KPK terkait pemborgolan dan kurangnya frekuensi kunjungan keluarga. Surat itu ditandatangani lebih dari 10 tahanan. Dalam surat tersebut, mereka protes pemborgolan yang dilakukan saat akan melaksanakan salat Jumat dan kebaktian serta jumlah kunjungan yang hanya dua kali dalam seminggu.

Menanggapi keluhan itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pembatasan tersebut memang dilakukan sesuai aturan. Febri mengungkapkan, bila ingin hidup bebas, tahanan semestinya sejak awal tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan. Khususnya terkait tindak pidana korupsi. ”Namun, KPK memastikan pengelolaan rutan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan,” paparnya. Pengelolaan rutan itu pun, kata Febri, sudah mendapat penilaian dari pihak Ditjenpas. ”Terkait dengan waktu untuk ibadah, KPK sudah memfasilitasi sesuai dengan ajaran agama masing-masing tahanan. Jadi, tidak benar jika dikatakan ada tahanan diborgol saat beribadah,” imbuh dia. (tyo/c10/oni) 

Berita Terkait