Disdikporapar Daftarkan FSS ke Menkumham

Disdikporapar Daftarkan FSS ke Menkumham

  Selasa, 12 June 2018 10:00
Nanik Sawitri (Kabid Pariwisata)

Berita Terkait

MEMPAWAH - Dalam upayanya melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Mempawah, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar) berencana akan mendaftarkan Festival Sahur-Sahur (FSS) ke Menkumham. Agar, FSS tercatat sebagai warisan budaya masyarakat Kabupaten Mempawah.

“Kita ingin FSS ini terus dilestarikan dan dikembangkan dimasa depan sebagai warisan budaya masyarakat Kabupaten Mempawah. Maka, FSS ini akan kita daftarkan ke Menkumham untuk mendapatkan pengesahan hukum,” terang Kepala Bidang Pariwisata, Disdikporapar Kabupaten Mempawah, Nanik Sawitri kepada Pontianak Post, Senin (11/6) siang di Mempawah.

Nanik menilai, legalitas hukum FSS sangat penting dan strategis dalam upaya mengantisipasi adanya pihak-pihak lain yang mengkalim penyelenggaraan festival yang dilatarbelakangi budaya membangun masyarakat muslim untuk makan sahur di bulan ramadan itu. “Ini juga sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada teman-teman EO Galahareng Kreasindo yang telah menggagas FSS sejak awal hingga sekarang memasuki tahun ke-XVI,” pendapatnya.

Nanik menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 13 tahun 2017  tentang data KIK. Agar, kesenian dan kebudayaan masyarakat Indonesia tidak dicaplok oleh negara luar. “Nah, FSS ini merupakan salah satu kekayaan seni budaya lokal masyarakat Mempawah yang harus kita lestarikan dan mendapatkan legalitas hukum dari negara. Agar tidak di klaim oleh orang lain,” tegas Nanik.

Bahkan, Nanik menyebut, jika dilihat dari bentuknya maka FSS masuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional yang merupakan salah satu kekayaan intelektual komunal. Contohnya, kebudayaan berupa ekpresi karya cipta yang dimiliki masyarakat daerah setempat secara turun temurun.

“Hal ini sudah diatur dalam pasal 38 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Maka, harus dilakukan inventarisir oleh instansi berwenang sesuai ketentuan pasal 38 ayat (4) UU Nomor 28 tahun 2014,” paparnya.

Lebih jauh, Nanik mengatakan syarat untuk mendapatkan legalitas hukum dari Kemenhumkam RI tersebut tidak begitu rumit. Cukup dengan melengkapi adminitrasi yang diperlukan dan dilengkapi pula dengan dokumentasi video dokumentar FSS itu sendiri. “Syarat-syarat ini semuanya sudah kita miliki. Makanya, secepat mungkin saya akan mengurus pendaftaran FSS ke Menkumham RI,” pungkas Nanik.(wah)

Berita Terkait