Dirjen SDPPI Kemenkominfo Gelar FGD Bersama Jurnalis

Dirjen SDPPI Kemenkominfo Gelar FGD Bersama Jurnalis

  Minggu, 21 Oktober 2018 08:39
FOTO BERSAMA: Para peserta FGD diabadikan bersama Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI, Dwi Handoko, usai pembukaan. ISTIMEWA

Berita Terkait

Ketika Informasi Pemanfaatan Frekuensi Perlu Diketahui Masyarakat

Frekuensi, kata yang amat familiar bagi masyarakat, tapi tak sefamiliar aturan mainnya. Tak sedikit warga yang belum mengetahui bahwa jalur frekuensi di udara tidak bisa seenak-enaknya dipergunakan begitu saja. Begitu banyak konsekwensi menyangkut keselamatan pihak lain, ketika persoalan ini terbiarkan begitu saja.

ANDRI JANUARDI, Pontianak

TERUSIK dengan keadaan tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informasi sampai meminta bantuan kalangan jurnalis, untuk bersama-sama memecahkan persoalan tersebut. Media komunikasi mereka kepada masyarakat sepertinya tak membuahkan hasil. Entah salah dalam penyampaian atau dibatasi aturan, keinginan mereka agar masyarakat sadar dan mengerti tentang pemanfaatan frekuensi secara benar, tak pernah tercapai.

Pada 18 Oktober lalu, Ditjen SDPPI mengundang 15 redaktur media cetak dan elektronik, termasuk media daring di Kota Pontianak, untuk bersama-sama membahas persoalan tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Santika Pontianak itu membahas tentang Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi di Era Demokrasi dalam sebuah diskusi berkelompok terfokus (FGD). Mereka sampai menghadirkan para pembicara seperti Freddy H. Tulung, tenaga ahli Menkominfo; bersama Taufik Hasan, komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Saat membuka kegiatan, Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI, Dwi Handoko, menceritakan keluhan sejumlah pilot pesawat komersil, ketika melakukan penerbangan di atas langit Indonesia. Para pilot, menurut dia, tidak jarang mendapati adanya frekuensi radio komunitas hingga nelayan di tengah laut, yang masuk ke dalam radio kontrol pesawat. 

“Bayangkan, lagi komunikasi, tiba-tiba malah ndengar dangdutan, apa ndak kacau?” ucap Dwi yang disambut tawa peserta diskusi. Bunyi musik dangdut yang dimaksud dia biasanya terpancar dari apa yang didengar para nelayan, ketika berada di tengah laut. Nelayan-nelayan tersebut mendapatkan siaran hiburan sekehendak hatinya, dengan cara yang dianggap tidak wajar. Ketidakwajaran inilah yang akhirnya mengakibatkan terganggunya frekuensi konumikasi di dunia penerbangan.

“Taunya frekuensi itu kosong, kanal itu kosong, udah diambil aja,” kata dia. Padahal, dia menambahkan, kanal kosong tersebut bisa saja menjadi jalur komunikasi antara pilot dengan petugas yang memandunya. Lantaran frekuensi yang dianggap kosong tersebut diambil, sehingga menyebabkan terganggunya komunikasi pihak lain yang lebih berkepentingan.

Itulah sebabnya, dia menegaskan bahwa penggunaan frekuensi harus mengantongi izin. Izin yang dimaksud dia, agar tak terjadi tabrakan jalur komunikasi, sehingga berdampak pada keselamatan pihak lain.

“Bayangkan, seorang pilot itu membawa ratusan penumpang, gara-gara komunikasi terganggu, ratusan penumpang terancam,” kata dia. Di sini, Dwi mencoba meluruskan, meskipun frekuensi merupakan milik publik, tapi sebagai sumber daya alam yang terbatas, maka dalam penggunaannya pun harus diatur agar tertib dan tak saling bertabrakan. 

Meskipun dalam mukadimah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dinyatakan bahwa sebagaimana air, tanah, dan udara, spektrum frekuensi merupakan kekayaan bangsa. Oleh karenanya disebutkan bahwa frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap warga negara Indonesia punya hak untuk bisa menggunakan frekuensi. Bekerjanya perangkat komunikasi seperti telepon seluler, peralatan pemancar radio, dan sebagainya, juga membutuhkan frekuensi. Namun, dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut, penggunaan frekuensi radio rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenyataan ini disadari, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akibat dari penggunaan frekuensi secara ilegal atau tidak berizin. Sudah banyak kasus pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah ditindak dan diselesaikan hingga vonis pengadilan, setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang.

Selama ini Ditjen SDPPI lebih banyak melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Berharap efek jera, nyatanya belum berbuah manis. Pelanggaran yang mereka dapati masih terus terjadi, dengan jumlah yang kian meningkat. Banyak kendala yang dihadapi mereka terkait proses hukum dan memakan waktu yang cukup panjang. Bahkan, mereka menyayangkan, kerap terjadi putusan yang belum memberikan efek jera. Di luar upaya penindakan, mereka juga telah melakukan sosialisasi tatap muka kepada masyarakat dan pejabat penegak hukum. Namun diakui mereka sangat kurang efektif. Karena itu, Ditjen SDPPI merasa perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib penggunaan frekuensi dan perangkat.

Selama ini, mereka sudah banyak mengeluarkan biaya untuk meningkatkan kesadaran. Pada tahun 2018 ini, mereka menginginkan agar upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman itu dilakukan melalui satu pintu, agar terkontrol dan terencana. Agar getarannya lebih terasa dan menggugah kesadaran masyarakat, mereka pun menggandeng kalangan jurnalis. Media massa melalui peran jurnalisnya, diharapkan mereka mampu menyebarluaskan isu dan konten tentang perlunya pemahaman tentang penggunaan frekuensi dan perangkat telekomunikasi. (*)

Berita Terkait