Diknas Mesti Talangkan Dana BOS

Diknas Mesti Talangkan Dana BOS

  Sabtu, 18 June 2016 10:15

Berita Terkait

PONTIANAK – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Alexius Akim mengatakan pencairan dana bantuan operasional sekolah tinggal menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri. Ia juga sudah mengutus staf untuk mengurus surat tersebut di Kemendagri.

“Kami menunggu perintah. Gubernur meminta juknis diubah dan kementerian sudah mengatakan akan diubah. Tinggal menunggu surat dari Kemendagri,” ujar Akim.

Akim menjelaskan surat dari Kemendagri diperlukan karena sebelumnya Gubernur Kalbar, Cornelis mengirim surat ke Mendagri dan tembusannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Surat tersebut berisi kesiapan untuk mengubah petunjuk teknis dana bantuan operasional sekolah. Selain itu surat tersebut juga berisi permintaan bahwa menteri memerintahkan gubernunr untuk mencairkan dana BOS. Diperkirakan surat itu terbit pada bulan ini.

Menurut Akim, banyak hal berkenaan dengan juknis BOS. Diantaranya dalam hal pengawasan hingga ke satuan pendidikan. “Kami tak mungkin sampai ke lapangan. Tetapi (jika terjadi sesuatu) bahasa hukumnya kami kena,” kata Akim.

Pemerintah Provinsi Kalbar juga meminta agar BOS masuk program strategis nasional. Jika BOS masuk program strategis nasional, berarti jika terjadi sesuatu kembali pada Perpres Nomor 1 Tahun 2016. Perpres itu mengatur bahwa jika terjadi sesuatu, akan diselesaikan secara internal yakni melalui pengawas, inspektorat, BPKP, Irjen, baru kemudian ke penyidik kejaksaan.

“Sehingga tidak baru laporan langsung ditangkap. Buktinya ada yang sedang menginap (ditahanan), Plt kadis dan kepala SMK,” ungkap Akim.

Kendati demikian, Akim tak menyalahkan pihak kejaksaan. Sebab institusi tersebut juga bekerja berdasarkan juknis yang ada. “Kejaksaan juga berdasarkan juknis. Keluar dari juknis, ya pelanggaran. Makanya juknis harus diperbaiki,” jelas Akim.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemanfaatan dana BOS tak diberlakukan sama di seluruh Indonesia. Harus dilihat berdasarkan kebutuhan sekolah. “Dalam satu desa saja, sekolah berbeda ya kebutuhannya berbeda,” timpal Akim.

Dana bantuan operasional sekolah yang belum cair berdampak besar bagi sekolah-sekolah negeri di kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Bagi sekolah negeri, anggaran BOS menjadi tumpuan segala urusan, termasuk pembayaran gaji guru honorer yang belum diterima sampai sekarang. Dinas pendidikan kabupaten/kota bisa menalangkan segala operasional termasuk pembayaran gaji honorer sebagai bentuk tanggung jawab.

Menurut Ketua PGRI Kalimantan Barat Samion, sebenarnya telah melakukan berbagai upaya guna menyelesaikan persoalan dana BOS yang belum keluar. Kejadian ini memprihatinkan, karena seluruh Indonesia, hanya Kalbar belum mencairkan dana itu.

“Kami sudah menanyakan ini ke dinas terkait. Gubernur telah menyurati Kementerian Pendidikan untuk mengevaluasi petunjuk teknis penggunaan dana BOS,” terangnya, Jumat pagi.

Kata Samion, Gubernur berpendapat evaluasi perlu dilakukan, karena di Kalbar banyak temuan penyalahgunaan yang dilakukan kepala sekolah dan pegawai dinas pendidikan kabupaten/kota. Atas kejadian itu dampak yang dirasakan adalah guru honorer yang belum bergaji.

“Yang saya tahu, kini ada beberapa sekolah mulai mencari utangan untuk segala macam keperluan sekolah. Termasuk membayar gaji honorer. Nanti ini pertanggungjawabannya ke siapa? Seharusnya kalau berutang atas nama diknas saja,” katanya.

Diketahui, kejadian ini hampir merata di kabupaten/kota Kalbar. Termasuk Pontianak dan Kubu Raya. Sebenarnya, lanjutnya, persoalan ini sama di Indonesia, hanya saja di provinsi lain tidak memunculkan siapa yang salah dalam penggunaan BOS.

Namun, kata Samion, menurut pandangan Gubernur, ada beberapa proses penggunaan BOS yang dirasa dapat menjebak kepsek atau pengelola dana BOS, sehingga terjadi banyak temuan kekeliruan penggunaan BOS. Dari evaluasi itu sampai kini BOS belum dicairkan. “Sampai sekarang, pusat belum memberi jawaban. Kalau ada jawaban pusat, saya rasa gubernur segera mencairkan BOS,” terangnya.

Sekarang kan tinggal menunggu putusan pusat. Karena dana BOS sudah didrop ke rekening provinsi. Diceritakan Samion, saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kala, 27 Mei lalu di Jakarta, ia minta wapres memperhatikan BOS di Kalbar karena masih tertunda.

“Memang pertanyaan saya waktu itu langsung dijawab sekretaris jenderal pendidikan kebudayaan, yang berjanji dalam waktu dekat akan cair,” terangnya.

Meski sudah dijawab, Samion merasa jawaban itu normatif. Karena tidak ada ketegasan kapan pasti BOS Kalbar cair. Bahkan atas sampaiannya, usai kegiatan wapres langsung dikerumuni wartawan untuk menanyakan kebenaran itu. Perkiraan dia, dana bos untuk tri wulan ke dua yang tesendat jumlahnya kurang lebih Rp 260 milyar.

Akibat BOS tak keluar ia banyak menerima keluhan, mulai dari pihak sekolah sampai guru honorer. “Kami berharap ada solusi dari provinsi kabupaten kota akan hal ini. Jangan ada pembiaran, kasihan pihak sekolah apalagi negeri tak boleh memungut biaya dari luar. Satu-satunya urat nadi di sekolah adalah BOS,”ungkapnya.(uni/iza)

 

 

Berita Terkait