Dewan Tunggu Kejelian Bupati Sambas

Dewan Tunggu Kejelian Bupati Sambas

  Senin, 15 January 2018 10:00
STAND BY: Mobil dinas pejabat di lingkungan Pemkab Sambas, mulai dikumpulkan. Hal ini berkaitan dengan rencana perotasian sejumlah pejabat yang akan dilakukan Bupati Sambas.

Berita Terkait

SAMBAS – Rencana perombakan pejabat di lingkungan Pemkab Sambas, meski belum pasti dilaksanakan kapan, sudah beredar. Kabar tersebut juga sudah sampai di telinga lembaga DPRD Kabupaten Sambas. Sejumlah legislator pun berharap perombakan, benar-benar menempatkan pegawai secara proporsional, terukur dan sesuai mekanisme serta aturan yang berlaku.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo menyebutkan sejak dilantik menjadi Bupati Sambas pada 13 Juni 2016 lalu, perombakan khususnya pada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon 2) belum dilakukan. Diharapkan awal tahun ini, menjadi saat yang tepat untuk perombakan.

“Di awal tahun ini (jika perombakan jadi dilaksanakan), saya kira saat yang tepat bagi Bupati Sambas, dengan catatan penempatan (perotasian) pegawai benar benar proporsional, terukur dan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Agar nanti terpilih ASN yang dapat bekerja dengan baik, profesional, berkapasitas dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu menyukseskan reformasi birokrasi  dan visi misi Sambas Hebat,” kata Lerry Kurniawan Figo, Minggu (14/1).

Ditambah lagi, setelah hampir tiga tahun menjabat sebagai Bupati Sambas, ditambah dengan adanya saran dan masukan dari KASN dan tim penilai kepegawaian yang dulu lebih dikenal Baperjakat, Bupati Sambas sudah bisa menilai para bawahannya. Siapa yang punya kelayakan dari segi integritas dan kompetensi untuk ditempatkan pada jabatan tertentu.

Ditambah lagi, dalam sebuah mutasi, promosi, demosi (perombakan struktural) ASN khususnya untuk eselon 2 (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) sudah ada mekanisme sejak terbitnya UU ASN nomor 5 Tahun 2014. “Sudah dijelaskan disitu, terutama dalam Pasal 69 bahwa penempatan ASN harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, Integritas, Moralitas. Jadi bukan karena pertimbangan politis dan like and dislike,” katanya.

Selama ASN yang bersangkutan, hasil penilaian nya kinerja baik, sudah selayaknya diberi reward. Begitu sebaliknya, jika berkinerja buruk konsekuensinya punishment atau bisa dinon-jobkan. Lebih penting lagi, seorang bupati dalam melakukan perombakan, harus bisa menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi atau the rightman in the right place.

Figo juga melihat perombakan ASN adalah hal biasa dalam sebuah birokrasi pemerintahan. Ini juga dalam upaya penyegaran. “Saya menilai, jika terlalu lama diposisi yang sama. Akan ada “rasa jenuh”, yang dikhawatirkan menurunkan tingkat kinerja pejabat yang bersangkutan,” katanya.

Politisi Nasdem ini melihat, jika perombakan dilakukan Bupati Sambas. Pihaknya melihat akan lebih banyak jabatan promosi. “Kami tentu akan lihat, seperti apa pola penempatan ASN yang akan dilakukan Bupati Sambas. Soalnya saya belum melihat strukturnya, tapi melihat kondisi yang ada ,saya yakin lebih banyak jabatan promosi dan dan kami khususnya di komisi A DPRD Kabupaten Sambas yang menangani pengawasan dibidang kepegawaian ini, lebih menginginkan pola seperti itu,” katanya.

Perlu diketahui, sejak diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah non kementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama. Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Jabatan eselon II 

Berita Terkait