Dewan Soroti Dua SKPD

Dewan Soroti Dua SKPD

  Jumat, 10 Agustus 2018 10:50
PANDANGAN FRAKSI: Ketua DPRD Kubu Raya, Bambang Ganefo Putra menandatangi berita acara pandangan akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 | foto Ashri isnaini/pontianak post

Berita Terkait

Setujui Raperda LKPJ 2017

SUNGAI RAYA – Kendati secara umum pihak legislatif di Kubu  Raya mendukung rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Kubu Raya tahun 2017, namun sejumlah fraksi DPRD Kubu Raya meminta pihak eksekutif untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kubu Raya. 

“Kami berharap pihak eksekutif bisa terus memantau kinerja Dinas PUPR terkait pembangunan jalan poros yang menggunakan sistem multiyears sehingga hasil pembangunannya bisa maksimal dan tepat sasaran,” kata anggota Fraksi Demokrat, Hamdan usai menghadiri rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017, Kamis (9/8) di Kantor DPRD Kubu Raya. 

Menanggapi masalah tersebut, Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus memaklumi penilaian sejumlah fraksi yang meminta pihak eksekutif untuk terus memantau kinerja Dinas PUPR terutama yang menyangkut pembangunan jalan poros. Bagi Hermanus, wajar saja, jika sejumlah fraksi menginginkan evaluasi dan memantau kinerja Dinas PUPR dalam membangun jalan poros pasalnya pembangunanya dilakukan dengan sistem multiyears. 

“Karena dilakukakn secara multiyears mungkin saja ada kekhawatiran terdapat kelemahan dalam aspek perencanaan, pengawasan pengendalian dan sejenisnya. Namun yang pasti kami akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan jalan poros secara multiyears di tahun 2018 yang merupakan kelanjutan dari tahun 2017,” tegasnya.. 

Mengenai adanya alokasi dana BOS dan sertifikasi di Kubu Raya yang belum terserap maksimal, kata Hermanus hal tersebut akan menjadi atensi pihak eksekutif. Bagi Hermanus semua pandangan akhir Fraksi DPRD Kubu Raya yang juga menyoroti kinerja Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan ini akan menjadi referensi pihak eksekutif untuk memanggil dua dinas tersebut untuk mendalami setiap persoalan yang ditemukan di lapangan. “Saya harap setelah mendalami masalahnya, ke depan bisa diperbaiki kelemahan atau sejumlah kendala yang ditemukan di lapangan,” jelasnya. 

Mengenai serapan dana BOS dan sertifikasi yang belum maksimal, Hermanus mengaku belum mengetahui kendalanya. “Apakah dananya telat masuk ke APBD Kubu Raya atau ada persoalan lain, padahal datanya sudah ada dan valid. Namun ini akan menjadi catatan kami untuk segera diselesaikan,” jelasnya. 

Hermanus memperkirakan, jika memang dana BOS dan sertifikasi telat masuk ke APBD, misalnya di penghujung tahun, maka  menjadi kendala sehingga belum bisa dibayarkan kesetiap guru terutama guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi. “Namun intinya, bagi kasus anggaran sertifikasi yang belum disalurkan ini akan tetap menjadi sebuah utang  yang harus diselesaikan pada penganggaran tahun 2019,” ujarnya.  

Dikesempatan yang sama, Hermanus juga menyampaikan apresiasi terhadap  pimpinan dan para anggota DPRD yang telah menyetujui raperda pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya 2017. 

“Koreksi, pendapat dan semua saran yang diberkan ini tentunya menjadi sebuah masukan untuk kami dapat memperbaiki penyusunan program-program dan kegiatan ke depan, terutama dalam aspek perencanaan. Bagaimana perencanaan yang dibuat betul-betul untuk bisa melakukan berbagai perubahan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.

Hermanus menyatakan berbagai masukan fraksi terkait aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengawasan dan pelaporan menjadi informasi berharga bagi pemerintah daerah. Terlebih, menurutnya, pemerintah daerah kini sedang dalam proses penyusunan RAPBD 2019. 

“Kami tentu akan menjadikan masukan-masukan yang disampaikan dalam pendapat akhir fraksi untuk bagaimana tahun 2019 nanti mudah-mudahan APBD yang akan ditetapkan paling tidak mendekati hal-hal sebagaimana yang diharapkan bersama,” ujarnya. 

Hermanus menjelaskan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Tahun Anggaran 2017 selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Barat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan RI selambatnya pada 30 Agustus 2018. (ash) 

Berita Terkait