Desa Masih Terabaikan

Desa Masih Terabaikan

  Kamis, 4 Oktober 2018 10:00

Berita Terkait

PONTIANAK - Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, pemerintah mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dituntut mampu melakukan intervensi lebih dalam terhadap berbagai persoalan. 

Aktivis Gemawan Zuni Irawan mengungkapkan, beberapa hal harus diperhatikan oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji ke depan, terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

Pertama berbicara tentang kedaulatan desa, sejak lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan sendiri terkait pemberdayaan. "Artinya desa memiliki kewenangan untuk melakukan peningkatan kapasitas masyarkatnya," ungkapnya, Rabu (3/10).  

Kedua desa punya kewenangan dalam peningkatan ekonomi lokal melalui pengembangan potensi sumber daya alam dan sebagainya. Caranya bisa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Lalu yang ketiga terkait pembangunan infrastruktur. Memang dalam pemanfaatan dana desa, salah satunya memang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti jalan lingkungan, jalan pertanian dan lain sebagainya. "Yang terjadi di Kalbar ini pembangunan infrastruktur yang belum (maksimal) di desa," katanya. 

Dalam hal ini pemerintah daerah harus ikut memaksimalkan perannya dalam pembangunan infrastruktur di desa. Setelah itu, yang juga masih ketinggalan dari implementasi UU desa ini adalah terkait peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. 

"Artinya kalau pembangunan fisik itu sudah terjadi harus juga diselingi dengan pembangunan manusianya," paparnya.  

Fokusnya bisa pada peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Semisal kalau di Kalbar sebagian besar masyarakatnya adalah 60-70 persen petani, maka penting meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok tani yang ada. "Artinya pengembangan fokus itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah desa, kabupaten maupuan provinsi," jelasnya.

Selain itu, berkaitan dengan pengembangan potensi SDA, pengelolannya harus jelas. Seperti sumber daya hutan dan lahan, sekarang ini banyak skema yang bisa dilakukan. Intinya bagaimana meningkatkan potensi lokal desa. 

Untuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat bisa melalui BUMDes. Lalu banyak skema-skema lain untuk peningkatan ekonomi masyarakat seperti perhutanan sosial. Yakni bisa melalui hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan masyarakat, hutan adat, dan lain sebaginya. 

"Artinya memang penataan SDA melalui dua skema ini baik BUMDes maupun perhutanan sosial itu hal yang mendesak harus segera dilakukan. Itu tugas pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi," terangnya.

Terbukti sampai saat ini belum ada BUMDes yang bisa dijadikan percontohan di daerah ini. Jika itu terus terjadi, artinya selama ini desa hanya terjebak pada administrasi. Maka ke depan hal ini perlu diantisipasi dan ditangani dengan maksimal oleh semua. Khususnya pemerintah desa, kabupaten dan provinsi.

"Ada tidak (BUMDes) di Kalbar ini yang bisa menjadi percontohan, dari total dua ribu lebih desa yang ada. Bisa jadi BUMDes yang sudah dibangun yang berhasil itu tidak sampai satu persen," pungkasnya. 

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berjanji, akan memberikan perhatian lebih terhadap desa-desa di provinsi ini. Pemprov Kalbar dikatakan siap memfokuskan anggaran belanja langsung paling kurang 20 persen harus ada di desa. 

Ia mengaku prihatin dengan kondisi pedesaan saat ini, pasalnya dari total 2.036 desa yang ada baru ada satu desa yang masuk kategori desa mandiri. Melihat hal tersebut, ia menargetkan dalam tiga tahun ke depan, Kalbar harus bisa memiliki desa mandiri lebih dari 50. "Bahkan bisa 100," katanya. 

Dari total dua ribu lebih desa tersebut, Midji merincikan baru ada 54 desa maju dan 340-an desa berkembang. Artinya desa tertinggal dan sangat tertinggal ada 1.600-an. "Itulah faktanya yang ada di Kalbar, tidak akan bisa cepat kalau tidak ada terobosan-terobosan," terangnya. 

Sejak mengutarakan hal tersebut, Midji mengaku masih ada beberapa pihak yang sangsi. Optimisme orang nomor satu di Kalbar itu dianggap tidak masuk akal. Namun Midji mengatakan komentar tersebut hanya keluar dari orang-orang yang tida pernah bekerja.    

"Ada yang bilang tidak masuk akal, ya karena itu tidak pernah kerja. Bagi yang tidak pernah kerja memang tidak masuk akal. Jadi banyak hal yang perlu dibenahi," ungkapnya. 

Lambannya perkembangan kemajuan desa-desa di daerah ini menurutnya karena selama ini anggaran yang digunakan tidak fokus terhadap variabel-variabel penyelesaian masalah tersebut. "Makanya harus fokus (penggunaan anggaran) pada penanganan desa tertinggal, sangat tertinggal, berkembang dan maju tadi," imbuhnya.(bar) 

Berita Terkait