Demam Sekolah Parlemen

Demam Sekolah Parlemen

  Kamis, 8 September 2016 09:41   748

Oleh: Vandrektus Derek, S.Pd.

 

DPR mewacanakan membentuk sekolah parlemen.Gagasan ini disampaikan oleh Ketua DPR Ade Komarudin soal sekolah parlemen untuk semua anggota legislatif baik tingkat pusat hingga daerah. Rencana ini pun menuai pro kontra di kalangan masyarakat luas. Polemik ini muncul karena wacana sekolah parlemen belum menjelaskan secara gamblangterkait sumber anggaran sekolah. Ironisnya lagi, ditengah minimnya pemerataan infrastruktur di sekolah-sekolah tanah air, DPR justru memilih untuk membuka sekolah parlemen.

Gagasan sekolah parlemen sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas anggota dewan. Dengan adanya sekolah parlemen diharapkan terjadi peningkatan kapasitas para legislator. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun anggaran dan fungsi pengawasannya. Berangkat dari asumsi pemikiran ini, mulailah dibentuk rumusan dan proposal agar realisasinya dilakukan lebih cepat. Walau waktunya singkat, tidak menyurutkan langkah para legislatif kita untuk realisasi sekolah parlemen. Kondisi ini dapat membuat para elit politik di negeri ini semakin demam sekolah parlemen.Sehingga wacana yang baru digagas ini didorong untuk direalisasikan akhir tahun 2016 ,walau dananya minim. Konsepnya pun mencoba mengadopsi sistem perkuliahan dengan lokasi sekolah yang dipilih rencananya Wisma Kopo, Bogor.

Beban APBN

Memang sumber dana sementara ini adalah peralihan dari dana bimtek anggota legislatif yang akan dialih fungsikan ke dalam biaya pengembangan sekolah parlemen. Akan tetapi, keberlanjutan dari kebijakan ini berlaku sampai kapan, itu menjadi tanda tanya besar. Yang pasti akan ada item baru dalam struktur APBN tahun 2017 mendatang terkait dengan pembiayaan sekolah parlemen ini. Padahal masih banyak kebutuhan pembangunan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan keberadaan masyarakat akar rumput yang notabene adalah konstituen para legislator, baik DPR RI maupun DPRD.

Rencana pengadaan sekolah parlemen patut dikaji ulang. Diperjelas pembiayaannya dari mana. Apakah konsorsium parpol, pribadi, sponsor atau pemerintah. Yang menjadi persoalan adalah ketika pembiayaan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Alih-alih pengembangan kualitas parlemen, malah menimbulkan pembiayaan baru bagi negara. Jelas ini akan jadi beban APBN kita kedepan. Sungguh ironis dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dirancang oleh kementrian keuangan RI. Disana sini dilakukan pemangkasan anggaran karena target penerimaan negara belum realistis. Namun disisi lain akan muncul struktur tambahan dalam APBN sebagai implikasi dari sekolah parlemen bentukan DPR.

 

Maksimalkan Sekolah Formal

Sebenarnya pendidikan dasar-dasar perpolitikan sudah ada diajarkan di sekolah menegah pertama, atas, dan kejuruaan. Muatan itu tersurat dan tersirat dalam standar kompetensi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan mata pelajaran sejarah. Termasuk mata pelajaran bahasa dan ilmu sosial. Harus pula disadari bahwa dasar pemahaman ini yang harusnya diperkuat sebagai fondasi untuk kemudian disempurnakan di tingkat parpol sebagai ujung tombak politik praktis. Bagaimana caranya? Jelas, infrastruktur pembelajaran di sekolah-sekolah harus terpenuhi dan merata di seluruh tanah air.

Demam sekolah parlemen sesungguhnya telah menafikan keberadaan dan peran sekolah-sekolah di Indonesia dalam memberikan pendidikan politik dan wawasan ketahanan nasional kepada generasi muda. Bukankah sekolah yang memberikan proses pemahaman tentang hak , kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kerangka kenegaraan. Lewat pemahaman inilah kemudian  terbentuk orientasi-orientasi politik pada individu. Untuk itu, yang paling penting adalah memaksimalkan peran sekolah melalui para guru di sekolah-sekolah.

 

Orientasi politik di Kampus

Berbicara tentang konsep sekolah parlemen bentukan DPR yangmengadopsi sistem seperti kuliah, sedikit janggal. Bukankah Indonesia memiliki sekolah birokrat IPDN, FISIPOL, dan sekolah birokrat lainnya di berbagai universitas ternama di wilayah NKRI. Melalui lembaga-lembaga ini, individu mendapat pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana perpolitikan dan tatanan negara ini. Mereka memang dipersiapkan dan di dorong untuk memiliki orientasi politik agar mampu memberikan sumbangsi terhadap pembangunan bangsa ini.Kampus-kampus menjadi wahana perpolitikan mahasiswa walau ruang lingkupnya pada tingkat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun orgnisasi kemahasiswaan lainnya. Bagi mereka yang punya keinginan untuk terjun dalam politik praktis pastinya mengkaderkan diri dengan penuh kesadaran dan telah belajar banyak hal. Pengetahuan dan pengalaman berorganisasi bukanlah sesuatu yang instan melainkan kerja keras individu yang ingin masuk dunia politik. Lewat organisasi demi organisasi mereka telah mendedikasikan diri untuk ditempa menjadi semakin mumpuni dalam hal kepemimpinan.

 

Peranan partai politik

Pepatah kuno mengatakan “Durian yang masaknya dikarbit kurang enak dibanding durian yang matang dipohon”. Hal yang tidak juga dapat dipungkiri adalah adanya anggota dewan yang tiba-tiba terpilih karena suatu popularitas tertentu. Namun demikian, tidaklah perlu dikarbit dengan sekolah parlemen. Cukup pembinaan itu berada di tangan partai masing-masing. Sebab partai sebagai pintu masuknya anggota legislatif sudah memahami benar apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan kader yang bernaung di partainya.

Bukan rahasia lagi jika terjadi tarik-menarik antara elektabilitas dan kapabilitas. Bisa saja seseorang memiliki tingkat elektabilitas tinggi karena disenangi di masyarakat, tetapi pemahaman tentang dunia pemerintahan masih belum mumpuni. Disinilah peranan parpol untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kadernya agar mampu menjalankan tugas legislatif. Alangkah lebih baik jika parpol memiliki sekolah kader politik yang secara substansial sama dengan sekolah parlemen. Memaksimalkan peran parpol dalam mendidik kadernya adalah pilihan yang tepat. Sebab parpol pastinya sudah paham betul dengan kader yang ikut serta dalam pesta demokrasi yang dihelat lima tahunan itu. Lewat parpol inilah sebetulnya para legislator mendapatkan pelatihan, baik yang menyangkut kepemimpinan ataupun kapabilitasnya dalam mengemban tugas-tugas kenegaraan saat menjadi wakil rakyat.

Selain itu pula, jika parpol dibiayai oleh negara maka cukuplah pendidikan kader itu ada di parpol. Selain memaksimalkan peran parpol harus dikaji urgensi, kelembagaan maupun anggaran sekolah parlemen. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan parpol dengan gagasan sekolah parlemen. Selain itu tidak terjadi double cost yang lagi-lagi menjadi tanggungan negara.

 

Lemhanas terlupakan

Karena sudah demam sekolah parlemen, peranan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sepertinya mulai terlupakan. Lemhanas merupakan lembaga non kementrian yang tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Jika memang diperlukan pengembangan  kualitas dan kapabilitas dalam hal kepemimpinan anggota legislatif maka perlu ada kewajiban untuk mengikuti pendidikan Lemhanas yang kurikulumnya sudah sangat jelas. Baik eksekutif maupun legislatif wajib ikut serta dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh Lemhanas agar kualitas yang diinginkan dapat terwujud.Eksekutif dan legislatif memiliki pandangan dan arah kerja yang sama sehingga stabilitas politik tercapai dan dapat mendorong perkembangan seluruh sektor pembangunan bangsa. Memberdayakan Lemhanas lebih cocok dibandingkan DPR membentuk sekolah sendiri.

 

Pada intinya, sekolah parlemen belumlah relevan untuk dilaksanankan. Sebab sekolah parlemen ini akan menjadi sumber kebocoran anggaran negara. Masalah peningkatan kualitas dan kapabilitas biarlah partai politik yang memberdayakan kadernya. Disamping itu juga selama ini anggota legislatif memiliki staf ahli yang membantu tugas para legislator.Andaipun sekolah parlemen itu ada, maka terbuka untuk masyarakat umum. Sebab masyarakat juga harus paham apa tugas dan fungsi para wakil rakyat. Hal ini dapat memberdayakan dan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat agar ada cek and balances.

 

 

*) Waka Kurikulum SMA Santo Fransiskus Asisi Pontianak

Guru Bahasa Inggris di SMP & SMA Santo Fransiskus Asisi Pontianak