De-SARA-isasi dalam Pilkada DKI

De-SARA-isasi dalam Pilkada DKI

  Rabu, 28 September 2016 09:30   848

Oleh: Abdul Mukti Ro’uf

 

 

 

            DI negeri yang multi suku, agama, dan ras, gelora isu sara sering menyertai artikulasi politik di berbagai tempat. Secara sosio-historis, penyertaan isu sara tidak bisa dihindari. Namun demikan, ia harus ditempatkan dalam koridor keadaban demokrasi. Lebih jauh, ia harus berada dalam spirit empat pilar negara Indonesia: NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Nilai-nilai empat pilar dalam berbagngsa dan bernegara mutlak diterapkan sebagai sumber inspirasi dan hukum dalam melakukan tindakan politik. Keragaman suku, ras, agama, dan golongan harus tetap menjadi pajangan yang indah dalam etalase Indonesia.

Mengapa perbincangan SARA (Suku, agama, ras dan antar golongan) menjadi penting dan kontekstual dalam soal Pilkada DKI yang akan berlangsung tahun depan? Berbagai pemberitaan terutama di media sosial akhir-akhir ini cenderung menguat yang dalam batas-batas tertentu kontraproduktif dengan persoalan subtansial yang dihadapi Jakarta: isu reklamasi, pembenahan birokrasi, transportasi, isu klasik seperti kemacetan dan banjir dan lain-lain. Menyoal terlalu kuat tentang latar belakang etnis dan kepemelukan agama, selain non-konstitusional, ia hanya akan berkutat pada persoalan “siapa” dan melupakan pada persoalan “apa” dan “bagaimana”. Selain itu, dalam masyarakat yang terdidik dan rasional, penjelasan aliran dan model sosiologis relatif melemah jika dibandingan dengan penjelasan ekonomi dan politik yang terukur. Pembangunan politik demokratis, meskipun absah untuk menelusuri jejak personal terutama dalam hal inetgritas, haruslah dikembangkan untuk menyoal gagasan, program, dan strategi untuk menunaikan persoalan rakyatnya.

 

Agama dan Politik

Berbagai seruan umat Islam untuk memilih calon pemimpin Muslim misalnya adalah aspirasi politik yang absah dan demokratis. Begitu pula dengan seruan umat agama lain untuk memilih pemimpin yang seiman. Pendekatan akidah dalam politik apalagi di negeri yang memiliki goresan keagamaan yang tajam, menjadi bunga demokrasi tersendiri. Sejarah perpolitikan di Indonesia mengabarkan irisan itu dalam skala yang up-down. Dalam fakta historisnya, Indonesia telah berhasil keluar dari kemelut konflik hubungan agama dan negara dalam berbagai tingkatan. Meskipun harus diakui bahwa potensi letupan itu tak mudah untuk dipadamkan.

Karena itu, tantangan terbesar negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini adalah bagaimana merawat dan menebarkan spirit keagamaan dalam koridor empat pilar sebagai bentuk artikulasi dalam bernegara dan beragama sekaligus. Gagasan inilah yang selama ini menjadi arus utama dalam mengawal keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Dan selama itu pula, sebagai bangsa berkali-kali diselamatkan. Dengan prestasi itu, Indonesia layak menjadi model dunia dalam mengelola keragaman terutama agama. Bandingkan dengan sebagian negara-negara di Timur Tengah yang terus-menurus dilanda konflik yang diantara faktornya adalah hilangnya  “kecerdasan” mengelola hubungan agama dan politik.

Pancasila sebagai prestasi sejarah terbesar bangsa Indonesia adalah milik bersama yang harus dirawat sepanjang masa. Gelora politik yang disponsori oleh sentimen agama, etnis, ras, dan golongan haruslah ditempatkan sebagai “motif internal” seraya dileburkan dalam wadah keindonesiaan yang majemuk. Itulah pemikiran dan sikap kenegarawanan para pendiri bangsa ini.

 

Pilkada DKI dan Anomali “Politik Akidah”

            Dalam Pilkada DKI tahun 2012 lalu, isu SARA menjadi “godaan politik” tersendiri. Namun, pemilih Jakarta tetap memiliki caranya sendiri. Pilkada DKI tahun 2017 besok, tidak akan jauh berbeda dengan lima tahun lalu. Isu SARA akan tetap menjadi bunga-bunga politik yang menggoda. Namun seperti biasa, pemilih DKI akan tetap menggunakan independensi “nalar politik”nya. Fakta kemenangan Jokowi-Ahok yang didera isu SARA telah menunjukkan dan menguatkan tesis bahwa “identitas keagamaan seseorang tidak identik dengan afiliasi politiknya”. Kesimpulan ini merupakan gambaran artikulasi politik yang telah dikonfirmasi di banyak tempat dan waktu. Fakta ini juga mengabarkan bahwa dimensi agama dan politik—dalam prakteknya—tidak bisa disenyawakan ketika sudah bercampur dengan unsur-unsur lainnya: kepentingan dan kekuasaan. Pada level akidah dan etnis, seseorang atau kelompok mudah disatukan. Tetapi pada level lainnya seperti kepentingan dan kekuasaan, persatuan menjadi sesuatu yang utopis.

            Penjelasannya dapat dilihat dalam konfigurasi koalisi partai-partai Politik di DKI dalam mengusung Cagub-Cawagub. Mengapa PPP dan PKS sebagai partai brasas Islam atau PAN dan PKB sebagai partai berbasis Muslim tidak dalam satu gerbong koalisi? Jawabannya jelas. Ini bukan lagi berada dalam ranah akidah seperti yang banyak dibicarakan oleh banyak aktivis Muslim. Ada kebutuhan kontekstual politik yang dipandang lebih urgen—untuk tidak mengatakan lebih rasional dan objektif—dibanding terus menyoal pertimbangan akidah. Jika pendekatan aliran masih dianggap relevan dan signifikan, mungkin yang akan terjadi adalah “Koalisi Partai Islam” (PPP, PAN, PKB, dan PKS) Vs. “Koalisi Partai Nasionalis” (PDIP, Golkar, Gerindera, Nasdem, dan Hanura) dengan pasangan calon yang merepresentasikan dua koalisi itu. Tetapi pertanyaannya, mengapa model koalisi ini “tidak laku” jual? Jawabannya bisa jadi tidak sesederhana dengan mengatakan bahwa “kualitas akidah” dan persatuan dari partai-partai Islam itu rendah. Selain teori politik aliran itu sudah lama usang, pengoposisian model koalisi tersebut tidak sedang menjawab kebutuhan politik Indonesia kontemporer. Jawaban yang lain bisa diduga bahwa kecenderungan berpikir “fundamentalistik” dalam masalah-masalah keagamaan tidak berbanding lurus dengan masalah-masalah politik yang relatif pragmatis. Sehingga, isu SARA, bagi partai Politik berbasis Islampun bukanlah pilihan yang strategis.

            Pasangan manakah yang paling potensial didera isu SARA? Jawabannya mudah ditebak: pasangan Ahok-Djarot. Alasannya jelas, karena Ahok non-Muslim dan beretnis Thionghua. Dua pasang calon lainnya, Anies Baswedan-Sandiga Uno dan Agus Yuhoyono-Sylvi relatif lebih dingin dari isu ini. Jika seruan lantang itu berbunyi: “jangan pilih pemimpin non-Muslim!”, bagi calon pemilih Ahok-Djarot akan mengatakan, “saya akan memilih Dajort saja yang Muslim”. Ini bagaimana? Dengan simulasi lain, jika seseorang calon pemilih itu kader PDIP militan dan pada saat yang sama ia juga Muslim-santri, kemana pilihannya akan berlabuh? Atau ada seoarng Muslim yang taat, tetapi ia hanya memiliki “kenangan indah” dengan calon pasangan yang berbeda akidah. Yang begini juga bagaimana? Dalam pengalaman Pilkada DKI tahun 2012 yang head to head itu, berapa pemilih Muslim dan memenangkan siapa? Apakah dengan kemenangan Jokowi-Ahok—dalam perspektif “politik Akidah”—dapat dikatakan sebagai kekalahan agama tertentu? Rasanya terlalu jauh dan simplifikatif untuk mengeneralisasi soal politik dan akidah. Banyak variabel yang kompleks yang tidak bisa dejelaskan dengan mono-pendekatan: teologis.

            Saya ingin mengatakan bahwa Pilkada DKI bukanlah “kontes akidah”. Jikapun harus dipaksakan untuk mengatakan begitu, maka perspektif akidah itu haruslah menjadi “kebutuhan internal” untuk mengatur strtegi politik yang jitu, mengusung gagasan yang mencerahkan dan progresif, serta menawarkan berbagai solusi yang dibutuhkan warga Jakarta. “Festival gagasan”—meminjam istilah Anies Baswedan—atau “Demokrasi sejuk”—tawaran Saindiaga Uno adalah bentuk objektivikasi dari semangat keadaban luhur dalam berpolitik. Nilai-nilai akidah harus mampu diterjemahkan dalam domain politik baik sebagai konsep mapun strategi. Jika salah-salah, ia akan menjadi bumerang bagi kepentingan politik utama. Dalam masyarakat yang plural seperti Jakarta, pendekatan objektivikasi agama—meminjam istilah Kuntowijoyo—relevan untuk dipertimbangkan. Pilihan bahasa komunikasi adalah tantangannya. Misalnya, apakah tepat untuk menggunakan istilah “kafir” untuk menunjuk pada perbedaan keyakinan?

 

Menjaga SARA, Menjaga Demokrasi

            Kontes politik seperti Pilkada pada akhirnya harus ditempatkan sebagai “amal shaleh” yang mempertimbangkan dimensi-deimensi keagamaan dan kebangsaan sekaligus. Bagi kelompok agama yang memasuki gelanggang politik berhak mengajukan arugumentasi akidahnya untuk memenangkan pasangan yang diinginkannya. Begitu juga bagi kelompok etnis tertentu. Keterlibatan emosi agama dan etnis dalam fenomena politik sesuatu yang historis dalam sejarah berbagai peradaban dunia baik di Barat maupun Timur (baca: Islam). Meminjam teori “bawah sadar politik” fulsfuf Prancis Regis Debray yang diadopsi oleh Muhammad Abid al-Jabiri untuk mengamati fenomena politik di negeri Arab-Islam sebagai alla su’uris siyasi. Dalam teori ini dikatakan bahwa bentuk solidaritas kelompok dan fanatisme etnik dan obsesi mereka untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan akan selalu eksis baik secara laten maupun manifes dalam sebuah kelompok, baik dalam masyarakat feodal, kapitalis, maupun sosialis.

            Maka, jika terjadi pengelompokan komunitas baik yang berlatar belakang etnis dan agama untuk menuju kepentingan dan keuntungan politik yang sama—mengiktui teori itu—adalah sesuatu yang lumrah dan historis. Persoalannya kemudian hanya bagaimana “persaingan politik” itu diletakkan dalam semangat keadaban yang disinari oleh “rasa keagamaan” yang mencerahkan dan menyejukkan dan semangat untuk memajukan warga masyarakat dengan seadil-adilnya.

 

*) Dosen IAIN Pontianak, sedang menyelesaikan Program Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta