Datangi DPRD Kalbar Masyarakat Tuntut Hak dari Perkebunan Sawit

Datangi DPRD Kalbar Masyarakat Tuntut Hak dari Perkebunan Sawit

  Rabu, 15 November 2017 10:03
TUNTUT: Petani dari Sekayam, Sanggau saat mendatangi DPRD Kalbar. Mereka hanya diterima staf DPRD Kalbar karena mayoritas anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja. DENI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK - Belasan warga dari Dusun Lubuk Tengah, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/11) pagi. Mereka menuntut hak mereka yang dijanjikan oleh PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 (SISU 2). 

Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu diduga telah melanggar kesepakatan dengan masyarakat Dusun Lubuk Tengah, dengan pola kemitraan bagi hasil TBS kelapa sawit sebesar 30:70. Sebesar 30 persen untuk masyarakat sedangkan 70 persen untuk pihak perusahaan.

"Namun sejak tahun 2004, sampai sekarang atau sekitar 13 tahun belum ada pembayaran yang jelas. Hanya ada dana talangan sebesar Rp50 ribu perhektar setiap bulan. Uang Rp50 ribu mana cukup untuk biaya hidup?" kata Ibrahim, koordinator lapangan. 

Masyarakat juga menuntut lahan-lahan mereka yang belum dibebaskan oleh perusahaan, untuk segara dikeluarkan dari HGU PT Sepanjang Inti Surya Utama 2. 

Selain itu, group perusahaan yang dulu bernama Mahanusa Capital, dengan pendiri awalnya Widjaja Tannady dan Daniel Budiman, kemudian dijual dan sekarang berganti nama menjadi Equator Securities, itu diduga melakukan perambahan hutan lindung di luar HGU. 

Hal itu, kata Ibrahim, baru diketahui saat masyarakat mengajukan sertifikat Prona pada tahun 2015, namun ditolak oleh BPN Kabupaten Sanggau, karena daerah yang mereka tempati masuk kawasan Hutan Lindung. 

"Namun anehnya, kenapa PT. SISU 2 bisa membuat sertifikat HGU? bahkan berdasarkan informasi, perusahaan itu juga melakukan overlap seluas 300 hektar masuk kawasan hutan lindung," katanya. 

Untuk itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk segera nelakukan tindakan terhadap semua pihak yang terlibat dalam perambahan kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

"Soal perambahan hutan lindung ini sudah kami laporkan ke  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dirjen Gakkum, Dinas kehutanan dan juga Kapolri dengan tembusan Presiden," paparnya. 

Dengan adanya aktivitas perambahan kawasan hutan lindung itu, kata Ibrahim, perusahaan PT SISU 2 diduga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999, UU No 18/2013 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan PP No 28/1985 tentang Perlindungan Hutan.

Menanggapi adanya dugaan aktivitas perambahan hutan lindung oleh perusahaan PT SISU 2 di Kabupaten Sanggau, Balai Gakkum LHK Kalimantan wilayah III Pontianak mengatakan, menunggu petunjuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. 

“Karena ini sudah dilaporkan ke pusat. Maka kami menunggu instruksi dari Jakarta,” kata Kepala Seksi Balai Gakkum LHK Kalimantan wilayah III Pontianak David Muhammad, singkat.

Aksi belasan warga asal Dusun Lubuk Tengah, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/11) pagi terhadap perkebunan kelapa sawit PT. Sepanjang Inti Surya Utama 2 (SISU 2) tidak ditemui para wakil rakyat. Komisi I DPRD Kalbar berjanji akan bersikap. 

”Kami tunggu laporan dan segera mempelajari. Kebetulan kami ada agenda kunjungan kerja ke luar Kalimantan Barat,” ungkap Subhan Nur, Ketua Komisi I DPRD Kalbar.

Hanya sejak tahun 2004, sampai sekarang atau sekitar 13 tahun belum ada pembayaran yang jelas. “Cuma ada dana talangan sebesar Rp50 ribu perhektar setiap bulan. Uang Rp50 ribu mana cukup untuk biaya hidup?” katanya. 

Di sisi lain masyarakat juga menuntut lahan-lahan mereka yang belum dibebaskan perusahaan, untuk segera dikeluarkan HGU PT. Sepanjang Inti Surya Utama 2. Selain itu, group perusahaan yang dulu bernama Mahanusa Capital, dengan pendiri awalnya Widjaja Tannady dan Daniel Budiman, dijual dan sekarang berganti nama menjadi Equator Securities. 

Itu diduga melakukan perambahan hutan lindung di luar HGU.  Ini baru diketahui saat masyarakat mengajukan sertifikat prona pada tahun 2015, namun ditolak BPN Kabupaten Sanggau, karena daerah yang mereka tempati masuk kawasan Hutan Lindung.  "Namun anehnya, kenapa PT. SISU 2 bisa membuat sertifikat HGU? bahkan berdasarkan informasi, perusahaan itu juga melakukan overlap seluas 300 hektar masuk kawasan hutan lindung,” katanya. 

Aspirasi yang disampaikan tersebut langsung diterima staf Sekretariat Dewan Kalbar. Supriadi mengatakan akan segera menyampaikan berkas tuntutannya kepada DPRD Kalbar khususnya komisi yang membidangi masalah perkebunan dan perizinan lahan sawit ini. ”Akan kami sampaikan aspirasi bapak-bapak di Gedung DPRD Kalbar ini,” ucap dia singkat saja.(arf/den) 

Berita Terkait