Data Ulang Warga Trans yang Masih Ada

Data Ulang Warga Trans yang Masih Ada

  Selasa, 6 September 2016 09:30
TRANSMIGRASI: Pemukiman Transmigrasi di Kecamatan Kalis yang sudah sepi ditinggal penghuni kembali ke Jawa.

Berita Terkait

 
Tradisi habis jatah hidup (jadup) warga transmigrasi dari pulau Jawa pulang kampung sepertinya terjadi di kecamatan Kalis, Kapuas Hulu. Rumah-rumah transmigrasi yang dibangun pemerintah untuk warga trans dijual. Pemiliknya pulang ke daerah asal di pulau Jawa.

 

Mustaan, Kapuas Hulu

 

KARENANYA pemerintah daerah akan melakukan pendanataan ulang terhadap program transmigrasi di daerah ini.

Sapril, Kabid Transos pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kapuas Hulu mengaku pihaknya akan menata ulang program transmigrasi di Kecamatan Kalis. Dinas yang di pimpin Abdullah Usman ini akan menghentikan sementara Transmigran Penduduk Asal (TPA) dari daerah Jawa,namun diambil TPL (transmigran penduduk lokal) yang diharapkan betah bertahan.

“Kami mohon kepada pemerintah pusat supaya transmigrasi di Kalis ini semuanya disisi dengan TPL sebanyak 50 KK. Tujuannya untuk menjaring peminat transmigrasi yang selama ini membutuhkan transmigrasi,” terangnya.

Pertimbangan lain kata Sapril, karena informasi yang dia diterima, TPA dari Jawa sering melakukan proses jual beli rumah kemudian kembali ke daerah asal setelah jadup habis.

Dikatakannya lagi, kebijakan itu sudah dibahas bersama pemerintah pusat belum lama ini.

“Program transmigrasi ini harus sharing antara daerah dengan pusat. Maka diusulkan program transmigrasi pola baru yakni Pugar,” ucapnya. Kemudian diberikan kesempatan pada warga transmigrasi pecahan KK masuk ke dalam transmigrasi, dan tahun ini ada 12 KK warga Kalis yang siap menjadi transmigrasi.

Terhadap rumah yang sudah diperjual belikan, Disnakertransos akan mengambil langkah penertiban dengan menyurati para pembeli. Dengan memberikan kesempatan waktu selama tiga bulan untuk memasukan berkas administrasi yang menyatakan diri siap menjadi warga trans pengganti. “Dalam waktu tiga bulan tidak melengkapi berkas administrasi, kami berhak menyegel rumah itu,” tegasnya.

Sapril mengaku pihaknya tengah menyiapkan draf untuk penyegelan terhadap rumah-rumah trans yang sudah diperjual belikan. Dia mengatakan, pentingnya warga transmigrasi pengganti itu karena sebagai syarat untuk mengusulkan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Karena jika tidak ada warga pengganti, maka pembeli tidak berhak mendapatkan hak atas tanah dan rumah transmigrasi.

 “Pembeli harus melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan,” ujarnya. Sapril menegaskan, jika pihaknya mengetahui adanya proses jual beli, maka hak kepemilikan akan dicabut. Karena sesuai aturan, rumah transmigrasi tidak boleh diperjual belikan sebelum pemilik mendapat haknya berupa sertifikat tanah.“Setelah memiliki sertifikat, itu diluar pembinaan kami, selama lima tahun,” jelasnya.

Hasil pantauan koran ini ke lapangan, lokasi permukiman transmigrasi di Kecamatan Kalis memang banyak rumah-rumah transmigrasi yang tidak dihuni. Informasi yang didapat dari warga sekitar benar jika rumah tersebut ditinggal penghuninya pulang ke daerah asal Pulau Jawa, kemudian lokasi bangunan dan tanah yang ada sudah diperjual belikan pada warga lokal, atau lainnya yang membeli.

Abdul Kadir, warga sekitar yang bukan warga transmigrasi Kecamatan Kalis menuturkan, rumah-rumah kosong itu sudah lama ditinggal pemiliknya. “Dulu pernah ditempati, tapi saya dengar banyak sudah dijual. Kenapa harus dijual lagi, kan sayang pemerintah sudah membangun,” tuturnya. Banyak warga lokal berminat masuk program transmigrasi ini untuk itu warga lokal harus diperhatikan.(*)

Berita Terkait