Data Pemilih Harus Valid

Data Pemilih Harus Valid

  Jumat, 20 April 2018 11:00

Berita Terkait

"Ada pemilih yang sudah terekam dan tidak masuk di dalam DPS. Kemudian ada yang sama sekali tidak diketahui identitas yang berada di lapas. Ini harus menjadi perhatian KPU"

Faisal Riza

PONTIANAK - Hari ini, Jumat (20/4) Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat menetapkan daftar pemilihan tetap (DPT) untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Sehari sebelumnya penetapan DPT dilakukan kabupaten/kota.

Sejumlah daerah mengalami perubahan paskapenetapan DPT. Di Bengkayang misalnya, ada penyusutan daftar pemilih dari DPT pemilu terakhir, yakni Pilkada Bengkayang 2015. 

“Sebelumnya 166.215 orang, dan sekarang DPT 163.486 pemilih,” kata Ketua KPU Bengkayang Martinus Khiu kepada Pontianak Post, siang kemarin. 

Martinus menyebutkan penyusutan itu bisa saja dikarenakan beberapa faktor. Seperti data terdeteksi ganda, pindah domisili, tidak dikenal hingga meninggal dunia. 

Lain lagi di Kayong Utara. Penyusutannya pada TPS, bila dibandingkan dengan Pilpres 2014. “Pilpres 2014 ada 248 TPS dan sekarang 246 TPS. Dua TPS yang berkurang itu di Desa Matan Kecamatan Simpang Hilir,” Ketua KPU Kayong Utara Dedy Effendy.

Lalu di Kota Singkawang. Ketua KPU Kota Singkawang Ramdan menyebutkan ketika daftar pemilih sementara diumumkan sebanyak 148.021 pemilih di Kota Bumi Bertuah Gayung Bersambut ini. 

“Ketika DPT ini berkurang 802 pemilih,” jelas Ramdan. 

Ketua KPU Kalimantan Barat Umi Rifdiyawati mengatakan dalam penetapan DPT ini tim pasangna calon akan diundang hadir. Termasuk juga dengan pihak Bawaslu serta Forkompinda.

“Kehadiran tim paslon dan Bawaslu dapat memberikan tanggapan terkait dengan penetapan DPT,” ujar Umi. 

“Kami wajib merespon tanggapan yang disampaikan itu.  Tentu disertai data otentik dan bukti tertulis,” kata dia. 

Sebelumnya pun KPU Kalbar sudah mengingatkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk benar-benar memastikan 224.609 warga harus bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Itu merupakan jumlah pemilih potensial non-KTP elektronik. 

Jumlah itu termasuk juga pemilih pemula, yakni para pelajar yang akan bisa menggunakan hak pilihnya. Terkait dengan data yang dirilis itu, KPU sudah berkoordinasi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota. 

“Dinas sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perekaman terhadap pemilih potensial non KTP Elektronik. Dari jemput bola hingga buka stand. Sejauh ini prosesnya masih terus berjalan,” terang Umi belum lama ini. 

Ia menilai jika persoalan itu tidak ditangani dengan baik maka tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik. “Jumlah itu lebih kurang satu kabupaten. Jangan sampai negara ‎malah membuat hak pilih mereka hilang. Jika tak mengeluarkan suket mereka akan dikeluarkan dari daftar pemilih dan itu potensi terjadinya konflik. Sejauh ini memang kabupaten/kota sudah melakukan upaya-upaya penyelesaiannya,” jelas Umi. 

Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat Faisal Riza menyatakan panwaslu kabupaten/kota sudah memberikan masukan dalam penetapan DPT tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, ada beberapa persoalan besar yang mesti mendapat perhatian serius. 

“Ada pemilih yang sudah terekam dan tidak masuk di dalam DPS. Kemudian ada yang sama sekali tidak diketahui identitas yang berada di lapas. Ini harus menjadi perhatian KPU,” kata Faisal mengingatkan. 

“Di lapas itu ada yang bukan berasal dari daerah setempat. Ada yang bisa diidentifikasi daerah asalnya dan ada yang tidak bisa. Karena menggunakan nama alias dan sebagainya,” tambah dia.

Faisal mengingatkan kembali untuk pemilih dalam kasus tersebut janganlah sampai dicoret dari DPT yang membuat hak pilihnya hilang. 

“Mereka sudah memenuhi syarat untuk memilih. Jangan karena tidak terdaftar di dalam sistem administrasi kependudukan lalu menghilangkan hak pilih mereka. Pemerintah daerah dan KPU harus segera berkonsolidasi menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Faisal. (mse)

Berita Terkait