Dana Kampanye Maksimal Rp20 M

Dana Kampanye Maksimal Rp20 M

  Rabu, 14 February 2018 11:00
NOMOR URUT: Tiga pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur menunjukkan nomor urut sebagai peserta Pilgub 2018 di Pontianak, kemarin (13/2). Pasangan Milton Crosby - Boyman Harun mendapat nomor urut 1, pasangan Karolin - Gidot nomor urut 2, dan Sutarmidji - Ria Norsan nomor urut 3. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Paslon Wajib Lapor ke KPU

PONTIANAK - Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat sudah mengatur batasan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Batasan pengeluaran dana kampanye itu sebesar Rp20.004.535.000. Dana itu disepakati bersama pasangan tim kampanye pasangan calon Pilgub Kalbar. 

"Itu adalah total biaya kampanye yang dikeluarkan pasangan calon," kata Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati usai penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar di Hotel Aston Pontianak, kemarin. 

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, masa kampanye akan dimulai pada 15 Februari hingga 24 Juni 2018. KPU memberikan kesempatan bagi pasangan calon untuk mengumpulkan dana kampanye. Namun dengan catatan dana itu tidak melebihi batas maksimal dana kampanye. 

Sumbangan kampanye itu di antaranya sumbangan pribadi, maka batasannya sebesar Rp75 juta. Sumbangan itu bersifat kolektif dan terkumpul sejak awal hingga berakhirnya masa kampanye. Lalu sumbangan dari badan hukum maksimal Rp750 juta, yang juga bersifat kolektif. 

"Jadi total keseluruhannya, baik dari sumbangan partai, paslon, sumbangan perseorangan atau sumbangan pihak lain yang berbadan hukum tidak melebihi batasan dana kampanye. Kurang tidak masalah, asalkan jangan lebih," terang Umi. 

Kemudian dana kampanye yang digunakan itu harus dilaporkan selama tiga periode. Di mulai laporan awal dana kampanye. Laporan ini dilakukan satu hari sebelum masa kampanye. 

Lalu laporan sumbangan masa kampanye yang dilaporan pada pertengahan masa kampanye. Terakhir  laporan penerimaan dan pengeluar dana kampanye‎. Ini dilakukan satu hari setelah masa kampanye selesai. 

"Untuk laporan awal dan laporan sumbangan tidak ada sanksi tapi kepatuhan saja. Sanksi itu justru pada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Jika tidak dilaporkan maka sanksinya bisa pada pembatalan," jelas Umi.

KPU juga mengganggarkan dana sebesar Rp3,1 miliar untuk masing-masing pasangan calon. Dana itu diperuntukkan bagi biaya pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho dan umbul-umbul. Termasuk juga percetakan bahan kampanye berupa pamflet, selebaran kemudian iklan di media massa dan kampanye dalam bentuk debat kandidat. 

Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat memastikan pengawasan terhadap pasangan calon. Jika ditemukan pelanggaran maka sanksi bisa berupa administrasi, pidana hingga mendiskualifikasi pasangan calon. 

Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah mengatakan, sanksi itu diberikan jika paslon melakukan pelanggaran seperti menggunakan dana kampanye yang bersumber dari APBD/APBN. Pasangan calon juga dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. 

Ruhermansyah kembali mengingatkan agar paslon tidak melakukan politik uang saat kampanye. Politik uang yang dimaksudkan tidak hanya berbentuk pemberian uang tetapi juga bisa berupa materi atau barang. "Jika terbukti ancamannya diskualifikasi sebagai paslon," tegasnya. 

Ruhermansyah pun menyatakan bahwa Bawaslu Kalbar akan menggelar deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA. Deklarasi ini melibatkan insan pers, tokoh agama, tokoh adat, partai politik, pasangan calon dan seluruh masyarakat. 

Ia menjelaskan konsep yang dibangun adalah mengajak semua pasangan calon dan masyarakat Kalbar menolak politik uang dan politisasi SARA. 

Penetapan Nomor Urut

Sementara itu penetapan nomor urut untuk tiga pasangan calon yang maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat berjalan lancar. Pasangan calon nomor urut satu menjadi milik Milton Crosby-Boyman Harun. Nomor urut dua Karolin Margret Natasha-Suryadman Gidot serta nomor urut tiga Sutarmidji-Ria Norsan. 

Penetapan diawali dengan pemilihan nomor kesempatan untuk mendapatkan nomor urut. Pasangan pertama yang mengambil nomor kesempatan untuk mendapatkan nomor urut adalah Sutarmidji-Ria Norsan. ‎Kemudian pasangan kedua adalah Milton Crosby-Boyman Harun. Dan pasangan ketiga Karolin Margret Natasha dan Suryadman Gidot.

"Pengambilan nomor kesempatan diberikan sesuai urutan saat mendaftar. Karena yang pertama mendaftar Pak Midji, baru dilanjutkan Pak Milton dan Ibu Karol," kata Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati saat penetapan nomor urut di Hotel Aston, Selasa (13/2). 

Hasilnya pencabutannya, nomor kesempatan pertama untuk memperoleh nomor urut adalah Karolin Margret Natasha-Suryadman Gidot. Kemudian nomor kesempatan kedua adalah Sutarmidji-Ria Norsan‎. Lalu pasangan Milton Crosby-Boyman Harun mendapat nomor kesempatan ketiga. 

Setelah mendapatkan nomor kesempatan, pasangan calon kembali mencabut undian. Hasilnya pasangan Sutarmidji-Ria Norsan mendapat simbol segitiga, Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot mendapat segi empat dan Milton Crosby-Boyman Harun mendapat lingkaran. 

"Silakan dibuka nanti akan diketahui bersama-sama nomor urut pasangan calon," kata Umi. Saat dibuka, Milton-Boyman‎ mendapat nomor urut satu, Karol-Gidot nomor urut dua dan Midji-Norsan nomor urut tiga. 

Suasana di ruangan yang semula hening langsung riuh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai para pendukung pasangan calon. KPU pun akhir menetapkan nomor urut pasangan calon‎ melalui SK dan ditandatangani pasangan calon. 

Di hari yang sama juga digelar Deklarasi Damai Tokoh Agama di Hotel Kapuas Palace, Selasa (13/2) siang. Pejabat Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji mengajak seluruh komponen daerah untuk mewujudkan pilada serentak yang aman dan damai.

"Semuanya tentu tidak ingin ribut-ribut. Oleh karena itu, mewujudkan pilkada damai, keamanan dan ketenangan bagi rakyat adalah prioritas,” katanya. 

Dodi berharap semua pihak dapat bekerjasama mewujudkannya. Mulai dari pemerintah, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat sampai dengan semua lapisan masyarakat. Semua diharapkan saling bersinergi demi mewujudkan tujuan yang sama. 

"Mari bersama-sama membangun keharmonisan di Kalbar," ajak Dodi. Ia juga menjelaskan soal upaya perbaikan kualitas pemilu yang terkait dengan penguatan demokrasi. Muaranya adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. 

"Semoga kita sama-sama bisa mewujudkannya. Pasangan calon yang maju, siap menang juga mesti siap kalah," pesannya. (mse)

 

Berita Terkait