Daerah Tunduk Aturan Zonasi

Daerah Tunduk Aturan Zonasi

  Senin, 17 June 2019 09:32

Berita Terkait

Mendikbud Janjikan Ubah Juknis yang Dibuat 

JAKARTA – Peringatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy agar daerah tak mengutak-atik aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) mendapat respons. Perlahan, daerah akan menyesuaikan diri dengan garis kebijakan pemerintah pusat. 

Dua daerah yang terungkap memodifikasi Permendikbud PPDB adalah DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng). Keduanya menghadapi situasi yang berbeda. Namun, karena ada ”teguran” dari pusat, mereka memilih untuk menyesuaikan. 

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono menyatakan akan membenahi petunjuk teknis (juknis) PPDB yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Jalur nonzonasi sebesar 30 persen akan dihapus. ”Afirmasi (jalur siswa tidak mampu, Red) dan inklusi yang sebelumnya masuk nonzonasi akan masuk zonasi,” papar Ratiyono.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan bagi siswa dari dua jalur itu akan didahulukan. Menurut dia, tidak adil kalau mereka tetap mengikuti persaingan secara umum. ”Jadi, yang berkebutuhan khusus dan kurang mampu akan kami dahulukan. Kasihan mereka kalau sekolah jauh-jauh,” tutur dia.

Begitu pula Jateng. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diprotes warganya. Banyak orang tua yang dirugikan dengan aturan zonasi. Impian mereka kandas. Sia-sia menyekolahkan hingga mengikutkan anak ke bimbingan belajar demi mendapatkan sekolah favorit.

Meski begitu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri tetap melaksanakan PPDB sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. ”Kami tetap on the track, 100 persen menggunakan Permendikbud (Nomor 51 Tahun 2018). Sesuai penjelasan Mendikbud, kami menerima arahan itu,” ujar mantan kepala SMKN Bawen, Kabupaten Semarang, tersebut.

Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, aturan PPDB dengan 90 persen siswa jalur zonasi tidak bisa diganggu gugat. Di dalamnya termasuk afirmasi dan inklusi. 

Dia memahami, di Jakarta banyak anak berprestasi. Selama mereka masih berada di dalam zona, persaingan diatur dalam kuota zonasi 90 persen tersebut. ”Jadi, fleksibilitas ada di situ,” terang Hamid.

Mendikbud Muhadjir menjelaskan, sistem zonasi tidak hanya diterapkan untuk PPDB. Tapi juga segala aspek pendidikan. Mulai identifikasi masalah, evaluasi kinerja dan pelatihan guru, hingga rotasi guru. ”Jadi, PPDB menjadi awal untuk memperbaiki sistem yang salah selama ini. Guru tidak bisa hanya mengajar di satu sekolah,” terangnya.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mendorong pemerintah daerah untuk berani merotasi para guru. Para pendidik akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang berbeda di dalam zona masing-masing. Dengan demikian, setiap sekolah akan memiliki guru-guru yang kompetensinya berimbang antara satu dan lainnya. Misalnya, guru sekolah favorit harus dirotasi ke sekolah yang berperingkat rendah. Tujuannya, dengan kualitas yang dimiliki, guru itu mampu mengangkat akreditasi maupun peringkat sekolah yang selama ini dianggap sebagai buangan.

Begitu juga guru yang mengajar di sekolah bukan favorit. Harus dipindah ke sekolah yang bagus. ”Agar ketularan bagusnya,” katanya. Demikian juga proporsi guru yang sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan yang masih honorer, menjadi lebih berimbang di setiap sekolah.

Begitu pula penyaluran bantuan pembangunan sarana dan prasarana. Bagi pemerintah daerah, sistem zonasi dapat membantu dalam memberikan bantuan agar lebih tepat sasaran dan meningkatkan kualitas pendidik. Jadi, lebih spesifik.

Pemerintah juga lebih mudah mengetahui sekolah yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Untuk sekolah yang memang sudah bagus, bantuan akan dihentikan. Pemerintah fokus meningkatkan fasilitas sekolah yang memang kurang layak. Termasuk, memberikan bantuan ke sekolah-sekolah pinggiran.

Muhadjir menuturkan, sistem zonasi memiliki tujuan baik. Yakni, menjadikan anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan. Pada saat bersamaan, sekolah-sekolah juga terus berbenah. Bergerak ke arah yang lebih baik untuk memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP). Yakni, standar sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, isi, proses, penilaian, dan kelulusan. ”Jadi, itu merupakan implementasi kebijakan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Termasuk, pemerataan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke,” terangnya. (han/c11/git) 

Berita Terkait