Capres Sentil Presiden Sebelumnya

Capres Sentil Presiden Sebelumnya

  Minggu, 14 April 2019 09:41
DEBAT TERAKHIR: Capres Cawapres 01 Joko Widodo dan Maruf Amin bersama Capres Cawapres 02 Prabowo dan Sandiaga Uno saat debat terakhir di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). HENDRA EKA/JAWA POS

Berita Terkait

Kebijakan Ekonomi Dinilai Salah Arah

JAKARTA – Dalam debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Sabtu (13/4) malam, kebijakan perekonomian Indonesia menjadi sorotan kedua pasangan calon. Kebijakan yang diambil oleh presiden di masa lalu dinilai telah salah arah sehingga perlu diperbaiki. 

Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo menyatakan bahwa komoditas-komoditas yang ada di Indonesia sudah terlalu lama bergantung kepada pasar luar negeri. Selain itu, sudah terlalu lama pula bangsa kita mengekspor bahan mentah, baik itu karet, kelapa sawit, perikanan, maupun hasil pertanian. 

Karena itu, kata Jokowi, strategi yang perlu diambil ke depan adalah dengan melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Menurutnya, perlu dibangun sebanyak-banyaknya pabrik pengolahan, pengalengan, sehingga bisa mengekspor barang olahan yang sudah di-packaging, labeling, maupun branding.

"Begitu juga komoditas perkebunan. Ke depan harus berani hilirisasi, mencegah agar ekspor tidak berbentuk mentahan. Minimal barang setengah jadi, atau kami tekankan dalam bentuk barang jadi," jelasnya.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, untuk bidang yang berkaitan dengan pertanian ini, anak-anak muda sekarang sudah membangun ekosistem online. Nah, ujar dia, kalau ini bisa disambungkan dengan offline pertanian maka akan memudahkan petani berhubungan dengan konsumen dan pembeli lewat digital ekonomi.

Giliran Prabowo menjawab. Mantan Danjen Kopassus itu langsung memberikan kritikan keras. Dia menegaskan di sinilah letak permasalahannya karena melakukan deindustrialisasi. "Tidak ada strategi yang dijalankan pemerintah. Selama empat setengah tahun berkuasa kenapa izinkan impor," kata Prabowo.

Dia menyindir pemerintah yang tidak melakukan industrialisasi, tetapi hanya fokus infrastruktur. "Infrastruktur itu jangan-jangan mempermudah barang dari luar negeri masuk ke Indonesia, bukan barang Indonesia ke luar negeri," katanya.

Prabowo memandang perlu ada reorientasi strategi pembangunan, kebijakan tegas menghentikan aliran uang ke luar negeri, dan fokus membangun industri di segala bidang.

Dia setuju upaya Jokowi untuk melakukan hilirisasi. Hanya saja, dia mempertanyakan kenapa selama 4,5 tahun berkuasa Jokowi tidak melakukan itu. Bahkan, kata Prabowo, Jokowi merestui menterinya memberi izin masuknya komoditas asing.

Sandiaga Uno menimpali bahwa kuncinya adalah kewirausahaan dan kepastian usaha. Dia mengatakan, kepastian usaha dan hukum perlu dihadirkan sehingga investasi mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi bisa terwujud.

Jokowi menjawab bahwa mengelola ekonomi makro dan mikro tentu berbeda. Menurutnya, dalam ekonomi makro, yang dikelola adalah agregat produksi. Sisi permintaan dan penawaran harus dijaga. Sementara jika ekonomi mikro, lingkupnya lebih kecil, hanya seputar menjual dan membeli.

Nah, kata Jokowi, semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tahapan yang harus dilalui. "Itu yang saya kerjakan," tegasnya. Dia mengatakan, dengan pembangunan infrastruktur, akan terhubunglah kawasan industri, maupun pariwisata. Tidak mungkin begitu membangun infrastruktur, langsung mengekspor. "Perlu tahapan besar. Pertama tahapan besar itu adalah infrastruktur, kedua SDM, ketiga adalah reformasi struktural, keempat teknologi inovasi," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa dia tidak menyalahkan Jokowi. Namun, kata Prabowo, ini merupakan kesalahan bangsa yang sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Karena itu, Prabowo menegaskan harus berani mengoreksi diri. "Kita salah jalan," tegasnya.

Prabowo mencontohkan, Republik Rakyat Tiongkok berhasil menghilangkan kemiskinan dalam tempo 40 tahun. Selama 40 tahun mereka berani belajar. "Saya tidak menyalahkan bapak. Ini kesalahan semua. Jadi kita ini salah jalan," katanya.

Prabowo menegaskan, kebijakan harus dikembalikan kepada UUD 1945 khususnya Pasal 33. Menurutnya perlu ada perencanaan pembangunan industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyejahterakan petani dan nelayan. "Saya tidak salahkan bapak. Ini kesalahan besar, presiden-presiden sebelum bapak. Kita semua harus bertanggung jawab," ungkap Prabowo. (boy/jpnn)

Berita Terkait