Bupati Pantau Sistem Zonasi

Bupati Pantau Sistem Zonasi

  Rabu, 19 June 2019 10:31
PANTAU PELAKSANAAN Bupati Sambas H Atbah Romin Suhaili saat memantau pelaksanaan penerimaan santri baru di Pesantren Basuni Imran. Setiap calon santrinya menjalani tes membaca Alquran. OZY/Pontianak Post

Berita Terkait

Berharap Siswa Nyaman di Sekolah 

SAMBAS – Bupati Sambas H Atbah Romin Suhaili Lc menyebutkan penerapan sistem zonasi di Kabupaten Sambas, menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Pasalnya, dengan adanya aturan tersebut, orang tua atau calon siswa akan mengikuti sistem zonasi, keleluasaan memilih sekolah menjadi terbatas.  “Kalau mengenai zonasi ada hal yang akan menjadi catatan, sehingga perlu adanya kebijakan tersendiri. Selama ini, orang tua dan calon siswa terbiasa memilih sekolah yang diminati, dan inilah yang akan kami bicarakan bersama untuk memberikan kebijakan,” kata Atbah.

Ditanya seperti apa kira-kira kebijakan yang akan dilakukan, Bupati Sambas menyebutkan kalau untuk sekolah jenjang SMA sederajat akan menjadi urusan provinsi. Sementara untuk jenjang sekolah SMP sederajat ke bawah, itu yang nantinya akan disikapi di level kabupaten. “Kalau kebijakan seperti apa, nanti akan dibicarakan. Namun terpenting dari itu semua, kami ingin orang tua terutama anak-anak calon siswa, bisa belajar dengan nyaman,” katanya.

Sehingga kebijakan tersebut, sifatnya mengarah kepada kemudahan. Kemudian anak bisa belajar di sekolah yang dituju, agar tak ada rasa keterpaksaan bersekolah di sekolah tersebut. “Saya berharap (kebijakan) bagaimana mengarah kepada kemudahan, kemudian anak-anak berada dalam suasana belajar ditempat yang dituju, jadi tak ada keterpaksaan anak-anak bersekolah. Intinya bagaimana kami akan melihat agar adanya sistem zonasi namun anak-anak tetap nyaman belajar di sekolah,” katanya.

Kekhawatiran para orang tua adanya sistem zonasi adalah anak-anak mereka bersekolah di sekolah yang tidak diinginkan. “Kekhawatiran yang ada, karena tak sesuai dengan sekolah yang diharapkan, jadi aturan nantinya harus fleksibel karena anak punya keinginan, keinginan (memilih sekolah)  itu yang kadang membuat mereka tenang dan senang dengan catatan orang tua memberikan masukan kepada anak mengenai sekolah yang diinginkan anak,” katanya.

Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan bahwa aturan PPDB (penerimaan peserta didik baru) sudah final. Pembagian jalur, sudah jelas yakni zonasi 90 persen, sedangkan jalur prestasi dan perpindahan orang tua masing-masing 5 persen. Dirinya pun meminta, jangan ada lagi juknis dinas pendidikan daerah yang menyimpang. Muhadjir secara khusus mengimbau Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak menjalankan aturan sendiri. Sebab, sudah ada aturan dari pusat yang jelas. Yakni, hanya ada tiga jalur dengan masing-masing kuota yang telah ditetapkan. Cukup ikuti saja dan kembangkan sesuai situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Jika dalam suatu wilayah zonasi memiliki jumlah sekolah yang tidak cukup menampung peserta, dilebarkan saja.

Mendikbud juga menyinggung kasus khusus, yakni adanya siswa Pacitan yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah di Wonogiri. Boleh saja. Tinggal buat kesepakatan bilateral kedua provinsi, kembangkan zonasinya. Jadi, zonasi itu jangan dipatok kaku. Muhadjir juga memahami bahwa setiap daerah masih memiliki ketimpangan kualitas pendidikan yang tinggi. Dengan adanya sistem zonasi, Mendikbud berharap kualitas pendidikan setiap sekolah itu sama.  Tidak ada ketimpangan dengan stigma sekolah favorit dan tidak favorit. Tujuan sistem zonasi,  ialah menghilangkan dikotomi antara sekolah favorit dan nonfavorit. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah. Berupaya menjadikan semua sekolah sama baiknya dari Sabang sampai Merauke. Khususnya sekolah negeri.

Muhadjir mengingatkan bahwa sekolah negeri adalah fasilitas publik milik negara. Semua warga negara Indonesia berhak menggunakannya. Tidak ada eksklusivitas.  Jika ingin anaknya bersekolah dengan lingkungan yang bagus dan tidak mau campur dengan siswa miskin. Orangtua siswa dipersilakan memilih sekolah swasta yang bagus dan favorit. Dengan konsekuensi membayar lebih mahal.

Harus ada kesadaran dari orangtua. Banyak sekolah swasta yang lebih bagus. Apalagi, kata Muhadjir, sekolah swasta juga mendapatkan dana BOS (bantuan operasional sekolah). Ketua PP Muhammadiyah periode 2015–2020 itu membenarkan adanya kasus tidak adanya slot jalur pindah tugas orangtua yang bekerja sebagai karyawan swasta. Meski begitu, sesuai aturan dalam zonasi tidak ada membeda-bedakan pekerjaan orangtua. Berlaku untuk semua. Syaratnya sama, menyertakan surat kepindahan tugas dari instansi maupun perusahaan.(fah)
 

Berita Terkait