Bupati-Kajari Teken MoU TP4D

Bupati-Kajari Teken MoU TP4D

  Sabtu, 18 May 2019 11:38
KAWAL PEMBANGUNAN: Bupati, Hj Erlina, SH, MH menandatangani MoU TP4D.ISTIMEWA

Berita Terkait

MEMPAWAH- Mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Mempawah bekerjasama dengan Kejari Mempawah terkait pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Mempawah tahun 2019. MoU ditandatangi Bupati Mempawah, Hj Erlina, SH, MH dan Kajari Mempawah, Antoni Setiawan di Aula Kantor Bupati Mempawah, kemarin.

“Pemerintah daerah dituntut memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka pemerintah daerah berkewajiban menyediakan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa maupun infrastruktur,” terang Erlina dalam sambutannya.

Dijelaskannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan mekanisme belanja yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran daerah. Berkenaan dengan itu, penting bagi aparat penegak hukum Kejari Mempawah memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintah daerah. 

“Supaya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka akselerasi pembangunan dan program strategis pembangunan daerah di Kabupaten Mempawah berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” tuturnya.

Erlina mengungkapkan, dasar filosofi dibentuknya TP4D ini merupakan agenda prioritas dari Presiden RI dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tercantum dalam 9 agenda prioritas yang dinamakan nawa cita.

“Kejaksaan sendiri merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Baik ditingkat nasional maupun daerah. Yakni dengan pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan pelaksanaan maupun pemantapan hasil pembangunan,” pendapatnya.

Lebih jauh, Erlina mengungkapkan, rendahnya penyerapan anggaran daerah dipengaruhi adanya ketakuran dari pejabat pengelola anggaran terutama barang dan jasa dalam mengambil keputusan atau mengeksekusi anggaran. Sebab, mereka khawatir terjebak dalam kasus hukum.

“Kami berharap penegakan hukum yang dilaksanakan Kejari Mempawah semakin pro aktif dan membantu memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah. Yakni dengan cara memberikan penerangan dan penyuluhan hukum serta pendampingan dalam pelaksanaan program pembangunan,” harapnya.

Untuk itu, Erlina berpesan agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Mempawah senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kejari Mempawah untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

“Penegakan hukum represif dapat dilakukan setelah adanya koordinasi terlebih dahulu dengan APIP Kabupaten Mempawah tentang terjadinya perbuatan melawan hukum. Penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintah,” paparnya.

“Melalui kerjasama ini, TP4D Kabupaten Mempawah dapat melakukan pengawalan, pengamanan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan di masyarakat melalui upaya pencegahan dan persuasif serta memberikan pendampingan hukum dalam setiap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah,” tukasnya.(wah)

Berita Terkait