Bukan Republik Alinesasi

Bukan Republik Alinesasi

  Minggu, 3 July 2016 11:53   632

MARTIR awal dalam epos Kristiani, Paulus seperti tertera dalam Bible, Ephesian 4:18 menjelaskan alienasi saat berbicara tentang Gentiles: Mereka yang digelapkan dalam pemahaman mereka, teralienasi dari kehidupan Tuhan karena kebodohan yang ada dalam diri mereka, karena kerasnya hati mereka”. Dalam perjalanan waktu, kata alienasi menjadi salah satu istilah seksi dalam perbincangan filsafat bahkan teologis yang berusia tua dan terus diperdebatkan sampai saat ini. Penggunaan kata alienasi dalam diskursus ilmu-ilmu sosial yang secara sistematik dimulai dari Hegel, Marx, Jean Paul Sartre sampai Erich Fromm merujuk pada banyak hal menyangkut manusia yang terasing dari pengalaman kerja maupun produk yang dihasilkannya, hubungan yang berjarak antara politisi dan rakyat, kebudayaan kapitalisme lanjut yang mengasingkan manusia dari diri dan kehidupan spiritualnya dan berbagai hal lainnya.

Pendeknya alienasi dalam berbagai makna dan pemakaiannya dalam pemikiran filosofis dan ilmu sosial kerap merujuk pada kondisi hilangnya kepemilikan dan suasana keterpisahan manusia dalam aktivitas kerja maupun obyek dari hasil penciptaannya. Apa yang menyebabkan kondisi keterpisahan tersebut? Para filsuf pembela panji-panji modernitas menekankan kekuatan impersonal bengis diluar diri manusia yang membelenggunyalah sebagai akar penyebab dari situasi keterasingan tersebut.

Baiklah, coba kita cermati apa yang diuraikan Karl Marx ketika menekankan problema alienasi sebagai salah satu tema sentral dalam pemikirannya tentang alienasi. Karl Marx pada tulisan-tulisan awalnya dalam Economic and Philosophical Manuscript menekankan hubungan antara manusia dan kerja. Dalam setiap aktivitasnya, kehidupan manusia dengan totalitas kemanusiaannya terwujud saat mereka dapat mengekspresikan segenap kemanusiaannya secara kreatif dan memiliki secara utuh aktivitas kerja yang mereka lakukan maupun obyek yang dihasilkan. Kondisi terasing (teralienasi) terjadi saat formasi ekonomi-politik kapitalisme menjadi kekuatan eksternal dari manusia yang memisahkan dirinya dari kerja yang dilakukan maupun hasil yang ia ciptakan. Struktur kapitalisme ini menjadi hukum yang secara kejam memisahkan manusia dari hakekat kemanusiaannya.

Bukan maksud dari tulisan ini menelusuri detail genealogis maupun sejarah dari istilah alienasi. Pembahasan tentang alienasi diatas saya gunakan untuk melihat kondisi konkret dari republik kita bersama. Apakah segenap tindakan, fikiran maupun proses komunikasi yang berlangsung dalam semesta Indonesia telah mewujudkan kehendak menjadi Indonesia seperti yang menjadi cita-cita dan tujuan bernegara baik dalam konstitusi maupun Pancasila. Apakah tiap warga yang ada didalamnya merasa merdeka dalam pengalaman konkretnya dalam bertindak sebagai warga Indonesia dan memiliki republik ini atau sebaliknya warga dari republik kita telah teralienasi dan tidak lagi menjadi tuan melainkan kuli di republiknya sendiri.

Seperti yang dibayangkan Muhammad Hatta saat menulis dalam media De Socialist No.10, 8 Desember 1928 dalam artikel Tentang Nama Indonesia ia menorehkan kalimat berapi-api: “bahwa bagi kami Indonesia menyatakan suatu tujuan politik dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan dan untuk mewujudkan tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.” Tujuan politik, tanah air masa depan, tiap orang Indonesia, tenaga dan kemampuannya menjadi suatu rangkaian kalimat perjuangan yang penuh makna.

Dalam cita-cita salah satu pendiri bangsa ini, telah tertancap dengan kuat bahwa menjadi Indonesia adalah suatu aktivitas politik yang melibatkan kerja berbareng dari segenap warga Indonesia untuk mewujudkan tanah air di masa depan, tanah air dimana setiap warga dalam segenap tindakannya memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depannya tidak terampas dari dirinya setiap hasil yang diciptakan dari keringat mereka sendiri. Untuk itulah maka oleh para pendiri republik kita raison d’etre dari berdirinya Republik Indonesia memiliki tujuan untuk memuliakan warga Indonesia, untuk mengawal menuju kondisi tercapainya kesejahteraan umum, terselenggaranya pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan hadirnya tatanan politik ekonomi yang adil. Kondisi kehidupan konkret yang akan melindungi setiap warganya dari suasana teralienasi.

Republik Teralienasi

Namun demikian tengoklah apa yang terjadi dalam kehidupan kita bernegara dan berepublik saat ini. Di wilayah politik semakin menguapnya integritas dan peran-peran strategis negara berjalan seiring dengan semakin terasingnya politisi dengan rakyat yang mereka wakili. Ingatlah nubuat Tan Malaka sekitar 78 tahun yang lalu terkait keresahannya akan munculnya elite-elite politik yang hidup sebagai minoritas elite yang tidak pernah bersentuhan dengan rakyatnya. ketika terbangun tembok yang begitu tebal membatasi kehidupan sosial dari kelompok elite dengan masyarakatnya. Saat mereka hidup di ruang-ruang yang terpisah dan jarang sekali terdapat hubungan intens antara elite dan publik menjadi kenyataan tak terelakkan. Semua ini sepertinya menjadi kenyataan pahit dalam kehidupan politik kita. Dalam perumusan kebijakan publik, logika kebijakan ditentukan oleh rasionalitas kelompok kepentingan dan orang-perorang bukan rasionalitas kolektif yang menghimpun rangkaian kebaikan tiap-tiap orang Indonesia sebagai komunitas warga negara.

Dalam ranah sosial kita menjadi saksi bagaimana upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam wilayah pendidikan yang egaliter dan adil tergerus. Kita menjadi saksi dari realitas pedih bagaimana kesalahan negara dalam mengantisipasi tantangan globalisasi tanpa pertimbangan keadilan sosial memunculkan kesejangan, kasta sosial dan jarak dari tiap-tiap warga ketika ada pembedaan antara sekolah bertaraf internasional dan sekolah biasa dalam mengakses pendidikan yang layak. Kebijakan yang mengingatkan kita pada rezime pendidikan kolonial terhadap kaum bumiputera berpuluh-puluh tahun lalu (Darmaningtyas, Kompas 02/06). Dalam ranah ekonomi kita melihat bagaimana kaum Marhaen yaitu rakyat jelata yang memiliki modal pas-pasan (petani kecil, pedagang asongan, buruh) tidak pernah menjadi prioritas dan konsentrasi kebijakan publik dari pemerintah untuk memajukan kehidupan warganegaranya.

Muara dari ini semua adalah bahwa 18 tahun pengalaman kita dalam kebebasan dan demokrasi telah melupakan kita pada akar dan tujuan kita membangun negara dan berepublik, mengasingkan diri kita dari hakekat keindonesiaan kita bersama yaitu memperjuangkan tercapainya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Renungkanlah suara lantang Soekarno 65 tahun yang lalu dalam pidato Lahirnja Pantjasila bahwa prinsip keadilan sosial (sociaal rechtvardigscheit) haruslah menjadi landasan dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia yang bersendikan demokrasi baik dalam arena politik maupun ekonomi. Republik ini didirikan untuk semua orang Indonesia. Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen untuk Indonesia, bukan golongan Islam untuk Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, Semua buat Semua!”

Airul Azwan Parapat

Penulis adalah seorang Pendidik, Pembaca sejarah dan Pemerhati masalah sosial.