BPN Kubu Raya Menyerahkan Sertifikat

BPN Kubu Raya Menyerahkan Sertifikat

  Kamis, 3 January 2019 11:37
SERAHKAN SERTIFIKAT : BPN Wilayah Kalbar menyerahkan sertifikat tanah dari program Redistribusi Tanah tahun 2018 bagi masyarakat Desa Teluk Empening dan Teluk Bayur Kecamatan Terentang.

Berita Terkait

Program Redistribusi Tanah Tahun 2018

TERENTANG – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha, Bambang Setiawan Priyocahyo, S.H., pada Jumat (28/12) menyerahkan Sertifikat Program Redistribusi Tanah tahun 2018 bagi masyarakat Desa Teluk Empening dan Teluk Bayur Kecamatan Terentang. 

“Kali ini kami serahkan sebanyak 1.308 sertifikat tanah yang terdiri dari 653 sertifikat bagi warga Desa Teluk Empening dan 655 sertifikat bagi warga Desa Teluk Bayur,” kata Bambang Setiawan Priyocahyo usai secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah di Balai Desa Teluk Empening. 

Dia berharap dengan diserahkan sertifikat tersebut bisa memberikan manfaat dan diberdayagunakan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian warga dengan cara menjadi jaminan untuk diagunkan ke perbankan. “Tentunya saat akan menjadikan sertifikatnya sebagai jaminan harus dengan perhitungan yang matang. Jangan sampai salah perhitungan sehingga dapat merugikan masyarakat sendiri,” imbaunya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Ir. Sigit Wahyudi, MH, Camat Terentang yang diwakili Kasi EKBANG, Jumingin, Babinkasutibnas Yudi, dan Pj Kepala Desa Teluk Empening, dan Kepala Desa Teluk Bayur serta masyarakat penerima sertifikat tanah.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kubu Raya, Ir  Sigit Wahyudi, MH, menambahkan di tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya mendapatkan target pekerjaan sejumlah 29.500 bidang dengan rincian pengukuran program PTSL sejumlah 20.000 bidang dan sertifikasi program PTSL sejumlah 17.485 persil, sertifikasi tanah UKM sejumlah 115 bidang, 7.500 bidang sertifikasi kegiatan Redistribusi Tanah dan 2.000 bidang kegiatan IP4T. 

“Dan Alhamdulillah telah kami selesaikan semua 100 persen di awal bulan Desember, adapun terhadap sisa bidang yang belum diserahkan akan diserahkan pada bulan Januari,” jelasnya. 

Sigit menerangkan, dalam proses pensertifikatan tersebut menemui berbagai kendala di lapangan seperti masih banyaknya warga yang tidak merintis lahan serta memasang patok pada saat pengukuran di lapangan sehingga memperlama proses pengukuran di lapangan. Padahal pada saat penyuluhan sudah disampaikan kepada warga untuk merintis tanah serta memasang patok batas bidang tanah. 

Karenanya Sigit meminta agar para pemilik tanah memasang serta memelihara patok batas bidang tanah sebagaimana yang diamanatkan di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 17, butir ke 3 yang menyatakan penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaanya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”. Gunanya adalah untuk menghindari sengketa di kemudian hari. 

“Kami juga berterima kasih kepada Bapak H. Rusman Ali, SH, selaku Bupati Kubu Raya yang telah membantu percepatan terbitnya rekomendasi bupati sebagai salah satu syarat kegiatan redistribusi tanah,” ujarnya. 

Dalam pengurusan sertifikat lanjut Sigit, baik program Redistribusi Tanah maupun PTSL, BPN sama sekali tidak memungut biaya atau gratis. “Jika ada oknum pegawai BPN yang meminta bayaran kami harap segera melapor karena hal tersebut sudah termasuk pungutan liar dan akan segera kami tindak,” tegasnya. 

Namun dalam pengurusan BPHTB, patok, hingga persiapan dokumen tanah merupakan tanggungjawab pemohon atas pemilik tanah. “Kami berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya dan kami juga berharap dengan adanya program ini dapat pula meningkatkan taraf perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (ash)

Berita Terkait