BPN Bagikan 5.227 Sertifikat

BPN Bagikan 5.227 Sertifikat

  Rabu, 2 January 2019 10:52
TERIMA SERTIFIKAT: Penyerahan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kayong Utara kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara dihadiri Bupati Kayong Utara Citra Duani.

Berita Terkait

Lahan Masuk TN Bakal Diperjuangkan

SUKADANA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kayong Utara serahkan serahkan 5.227 seterfikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara, Senin (31/12). Kegiatan ini dihadiri Bupati Kayong Utara Citra Duani, sekaligus menyerahkan seterfikat tersebut kepada masyarakat. 

Dalam penilaiannya, penyerahan seterfikat tersebut dianggap Bupati cukup baik dan terbilang cepat. Meski jauh dari target, 5.835 eksemplar, namun dengan kurun waktu selama 5 bulan, bagi Bupati merupakan sesuatu yang membanggakan. “Jika dilihat dari presentase masyarakat di Kayong ini baru baru sekitar 30 persen. Sebenarnya masih jauh, inilah tugas kita bersama dengan BPN," terang Citra Duani saat diwawancara awak media dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Nirmala, Senin (31/12).

Selain itu, beberapa hambatan dalam penerbitan sertifikat ini, diakui Bupati, juga disebabkan kepemilikan tanah warga yang berada di dalam kawasan tanaman nasional. Akibatnya, dia menambahkan, pihak BPN pun tidak bisa menerbitkan seterfikat tersebut. "(Untuk) masalah itu, kami bersama BPN, (serta) instansi terkait, akan melakukan pertemuan khusus dengan TNGP dan BKSDA, berkaitan dengan zonasi wilayah," ungkap Bupati.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta peta zonasi kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Harapan dia agar Pemda maupun masyarakat mengetahui secara utuh batas-batas kawasan hutan lindung ini. Dia menghendaki jangan sampai ke depan tidak ada lagi kasus masyarakat yang memiliki tanah serta rumah di dalam kawasan hutan lindung.  "Kita juga minta kepada Menteri Kehutanan, khususnya di Kayong Utara, minta diserahkan peta zonasi, sehingga instansi vertikal dan horizontal, dan masyarakat bisa tahu lokasi-lokasi mana yang tidak bisa di seterfikatkan," ungkapnya.

Citra menambahkan, saat ini yang perlu dilakukan komunikasi secepatnya dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan, bagaimana penangan rumah warga atau kebun milik warga yang sudah berdiri di dalam kawasan hutan lindung sejak lama. "Yang mana sudah dihuni, kami terus berjuang, supaya aturan mana dulu (yang dipergunakan), antara hunian dan peraturan? Kalau hunian dulu, berarti harus ada penanganan khusus dan harus tuntas," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kayong Utara, Maswan Edysyah Putra mengatakan, untuk jumlah yang sertifikat yang sudah terselesikan mencapai 5.227 eksemplar. Diceritakan dia bagaimana dalam penyelesian sertifikat tersebut, mereka menghadapi suka dan duka dengan berkerja keras selama ini.

“Jumlah yang diserahakan ini sejumlaha 5.227 sertifikat, namun jumlah sebenarnya yang belum kami selesikan itu masih ada. Jadi macam redis itu baru 2011 yang kami selesaikan, berarti masih sisa sembilan ratusan.  Namun kalau PTSL  yang belum kami selesikan itu ada 2 ribu. Selebihnya itu yang masih dalam tahap pengumuman. Mugkin sekarang sudah berakhir, itu khusus litor. Untuk proses dalam penyelesaian sertifikat tersebut tentu memiliki suka dukanya,” kata dia saat diwawancarai sejumlah awak media.

Dalam proses penyelesaian sertifikat tersebut, diakui dia sebenarnya ingin dilakukan secara cepat. Namun, diakui dia juga, dalam penyelesaian tersebut tentu memiliki hambatan. Salah satunya, sebut dia, dengan tidak adanya dokumen tanah. Karena mengenai dokumen tanah tersebut, dijelaskan dia, bukan menjadi ranah BPN, melainkan kepala desa. Sementara untuk target penyelesian sertifikat tersebut, diungkapkan diai, seharusnya 5.835 eksemplar. “Salah satu kendala yang kami temui itu pada ranah dokumen tanah, karena dokumen tanah tersebut merupakan ranah kepala desa. Kadang-kadang desa menjadi hambatan kami juga, dan kalau target sebearnya itu ada 5.835,” lanjut dia.

Dikatakan dia, dalam pengurusan dan masuk dalam program, mereka sama sekali tidak melakukan pungutan biaya. Namun apabila dalam pengurusan BHPB, patok, hingga dokumen tanah, menurut dia, merupakan tanggung jawab si pemilik tanah. “Kalau dalam pengurusan tersebut masuk dalam progaram tidak dipungut biaya,” tegas dia. (dan)

Berita Terkait