BPJS Kesehatan Beserta Kejati dan Kejari Tandatangani MoU

BPJS Kesehatan Beserta Kejati dan Kejari Tandatangani MoU

  Senin, 13 May 2019 22:16

Berita Terkait

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pontianak melaksanakan penandatanganan MoU pada Senin (13/5).  Penandatanganan kesepakatan bersama ini antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kalimantan Barat (Kalbar) dengan BPJS Kesehatan Serta Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan se-Kalbar Tahun 2019. Acara ini dihelat di Aula Kejaksaan Tinggi lantai 4, Kalbar.

Salah satu fungsi Kejati yaitu mengoptimalkan kinerja instansi pemerintah baik itu BUMN dan BUMD, salah satunya BPJS Kesehatan Pontianak. Hal ini agar upaya meningkatkan hasil BPJS Kesehatan Pontianak untuk tercapai Universal Coverage. Sampai saat ini Kalbar telah mencapai kepesertaan 63% dan Kejati telah meminta seluruh Kejari untuk konsisten melaksanakan sosialisasi BPJS Kesehatan sampai ke tahap memahami pentingnya manfaat dari BPJS Kesehatan.

"Tahun 2018, BPJS Kesehatan telah memberikan tugas kepada kami yaitu tagihan senilai 3.9 milyar di Kalbar dan kami telah berhasil 30%. Dalam memberi pemahaman kepada perusahaan mempunyai seni tersendiri dan norma hukum regulasi kita ikuti sampai tingkat kepatuhan yang diharapkan. Tahun 2019 kami menargetkan untuk memperoleh di atas 30% dari tagihan yang diberikan dan kami mohon kerjasama dan itikad baik dari pelaku usaha di Kalbar," ujar 
Kajati Kalbar Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH.

"Keberhasilan BPJS Kesehatan untuk mencapai Universal Coverage bukan hanya dari internal saja, tetapi kami juga merangkul Kejati dan Kejari untuk memudahkan program kami dan peran media untuk menyebarluaskannya," kata  dr Fachrurrazi, MM, AAK selaku Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar, Lampung.

Ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga Kalbar.  Ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh perusaahaan yaitu kewajiban mendaftarkan peserta,  dan 100% pekerja terdaftar, karena hal yg dijumpai adalah ada karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tetapi tidak terdaftar di BPJS Kesehatan.

"Adapun respon yang kami terima sangat bagus untuk kooperatif bagi perusahaan di Kalbar setelah mendapat surat dari Kejati dan Kejari. BPJS Kesehatan Pontianak menginisiasi setiap Rabu untuk membuka forum diskusi untuk membahas hal-hal yang tidak dipahami," ungkap  Fachrurrazi.

Dengan adanya MoU ini,  sinergi antara pemangku kepentingan kelembagaan penegakan hukum dalam hal kepatuhan badan usaha. Ada tiga hal yang penting dalam kepatuhan kepesertaan JKN, yaitu: Pendaftaran Peserta, Penyampaian data yang sesuai (gaji yang diterima, bukan berdasarkan UMK), dan kepatuhan pembayaran iuran.

"BPJS Kesehatan Pontianak juga menegakkan protection, sharing and compliance, yaitu menaungi pekerja khususnya hak konstitusional dalam hal jaminan sosial," tegas  dr Gerry Adhikusuma selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak.**

Berita Terkait