Bongkar Kios Jadi Taman

Bongkar Kios Jadi Taman

  Jumat, 17 Agustus 2018 11:10
DIBONGKAR: Alat berat membersihkan puing bangunan di Jalan Sungai Raya Dalam tak jauh dari RSUD Soedarso, kemarin.SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

RSUD Soedarso Dibangun Tahun Depan

Rumah Sakit Soedarso segera dibangun tahun depan. Rumah sakit ini akan dilengkapi taman dan jogging track. Puluhan toko di depan Soedarso bakal dibongkar. 

-------

GUBERNUR Kalbar terpilih Sutarmidji tak sabaran. Dia ingin segera mengubah image RSUD Soedarso  menjadi lebih baik. Saking penasarannya, Sutarmidji diam-diam melakukan kunjungan ke rumah sakit milik pemerintah provinsi itu pada malam hari. 

“Betapa mirisnya saya melihat orang bergelimpangan di depan Ruang ICU,” kata Midji, sapaannya. “Pemandangan seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Midji kemudian menelusuri lorong-lorong di antara bangunan. Panjangnya lorong dan banyaknya bangunan yang terpisah membuatnya merasakan lamanya waktu yang dibutuhkan dokter untuk mengunjungi pasien. Sehingga tidak efektif. Bahkan Midji sempat dibuat kesal. Saat hendak pulang ketika dia mencoba meminta bantuan satpam.

“Saya berjalan bersama dia (satpam) menunjukkan jalan arah keluar. Ternyata begitu sampai jalan yang ditunjukkan, pintunya dikunci. Security-nya sendiri bingung. Akhirnya kembali ke jalan tepat saya masuk. Artinya apa, security sendiri saja tidak paham, bagaimana pula tamu yang datang,” jelas Midji. 

Karena itu Midji memutuskan konsep pembangunan gedung rumah sakit harus terpadu. Setiap lantai dalam satu bangunan harus memiliki kekhususan sendiri. Modelnya tidak harus satu bangunan tapi bisa terbagi menjadi beberapa bangunan. "Bisa model 7-5 (lantai) atau 6-3 atau 3-3-3, yang penting sembilan lantai," katanya.  

Demi mewujudkannya, tahun ini Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) bisa dibuat lewat anggaran perubahan yang dibahas bersama DPRD Kalbar. Tahun depan pemerintah provinsi (Pemprov) tinggal menganggarkan lewat APBD sebesar Rp100 miliar sampai Rp150 miliar. 

Langkah pertama yang harus diambil memang mengubah tampilan terlebih dahulu. "Harus bangun image dulu. RS harus bersih dulu, nyaman dulu, baru yang lain," ujarnya.

Untuk itu Midji sudah mulai bersih-bersih. Seluruh bangunan kios di kawasan depan RS bakal dibongkar. Lahan dari bangunan yang dibongkar akan dijadikan jalan. Dengan ini halaman RS bisa diperluas. Di tahap pertama, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sudah membongkar 60 kios yang berada di atas fasilitas umum (fasum). Masih ada sekitar 40 kios lagi yang harus dibongkar. 

Selain itu juga masih ada 11 kios yang berada tepat di depan RS. Untuk yang ini, Pemkot menyerahkan kepada pihak RS Soedarso karena kios-kios tersebut dibangun berdasarkan izin manajemen RS. Ia menargetkan proses pembongkaran harus sudah selesai sebelum ia dilantik sebagai Gubernur Kalbar. 

"Semuanya (kios) sudah saya suruh bongkar. Tugas pihak RS selesaikan yang dibangun RS. Saya kasih waktu satu minggu ke depan," ucapnya. 

Midji sempat heran mengapa kios yang dibangun pihak RS itu malah dikuasai karyawan di sana. Pemiliknya adalah para PNS rumah sakit dan pensiunan yang menyewakan kembali kios-kios tersebut pada orang ketiga. "PNS-nya tidak berusaha. Dia hanya menyewakan. Sebenarnya kalau pendapat saya, itu termasuk kategori korupsi. Itu kan aset negara disewa-sewakan. Dia ambil duitnya tidak pernah setor ke negara kan korupsi," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo mengatakan, tahap pertama pembongkaran 60 kios berjalan lancar tanpa hambatan. 

Untuk tahap kedua adalah pembongkaran 11 kios yang dibangun manajemen RS. Pihaknya sudah menyurati pihak RS agar segera membongkar sendiri. Targetnya minggu ini selesai. "Sudah ada yang bongkar-bongkar. Kami sudah koordinasi. Besok (hari ini) terakhir peringatannya. Kalau belum (dibongkar), kami siap bantu bongkar," ungkapnya saat dihubungi Pontianak Post, Kamis (16/8) sore. 

Setelah itu, untuk tahap ketiga, pembongkaran  kembali akan menjadi urusan Pemkot. Sisanya masih ada sekitar 40-an kios lagi. Haryadi memastikan pembongkaran akan dilakukan setelah tahap kedua selesai. Pihaknya akan terus melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang agar mendukung proyek pemerintah ini. 

Tak hanya itu Pemerintah juga sudah menawarkan solusi. Pertama untuk tempat tinggal bisa menggunakan rusunawa milik Pemkot. Sementara untuk tempat usaha, pada pedagang tinggal memilih di kios-kios pasar tradisional yang masih kosong. Terutama di lantai duanya. Jumlah kios kosong di pasar-pasar se-Kota Pontianak dikatakan cukup jika harus menampung semua pedagang yang kiosnya dibongkar. 

"Bahkan kalau masuk ke pasar tradisonal dikasih Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU). Sewa pemanfaatan gratis satu tahun. Hanya bayar retribusi. Dengan SPTU mereka bisa mengajukan KUR untuk modal," pungkasnya. 

Wacana pembenahan RSUD Soedarso memperoleh banyak dukungan di antaranya dari kalangan legislatif, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Bahkan dana Feasibility Studi (FS), sudah dianggarkan Dewan Kalbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Dinas PU Kalbar.

Syarif Amin Assegaf, anggota Komisi IV DPRD Kalbar ini menyebutkan bahwa biaya biaya FS sekitar Rp200 juta untuk uji kelayakan RSUD 9 sampai 12 lantai, sudah ada di buku APBDP 2018. ”Sudah kami rapatkan dan anggarkan dengan TAPD Dinas PU Kalbar,” katanya.

Menurutnya dana awal atau anggaran FS, akan disingkronkan dengan rencana pembangunan RSUD Soedarso Pontianak menjadi 9-12 lantai. “Untuk anggaran pembangunan dengan pagu dana Rp150-200 miliar, akan kami koordinasikan dengan Gubenur dan Wakil Gubernur terpilih. Secepatnya kami bahas. Pasalnya sudah ada tim khusus untuk progress pembangunan. Apakah semua memakai dana APBD Kalbar atau dana pusat,” jelasnya.

Di sisi lain, politisi Nasdem Kalbar juga menyarankan agar pemilik kios pemakai fasum tanah Pemkot dan RS Soedarso yang membandel sebaiknya diproses hukum. ”Kami dengar ada 12 kios, pemiliknya dari oknum dokter dan PNS rumah sakit. Jika informasinya benar, sebaiknya proses saja. Malu kita. Apalagi sudah tahunan berada di sana,” katanya.

Syarif Abdullah Alkadrie, anggota DPR RI Kalbar menyebutkan bahwa Gubernur terpilih, Sutarmidji sudah memiliki rencana matang membenahi RSUD Soedarso Pontianak sebagai rumah sakit rujukan nasional berstandar internasional. Sebab bagaimanapun Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. 

”Sepanjang tahun, ratusan warga Kalbar berobat ke sana.  Ini sebenarnya potensi pasar. Kepala Daerah terpilih punya hasyrat memperbiki kuantitas dan kualitas. Saya pikir dana Rp150-200 miliar, tersedia. Kalau tidak, DPR RI Kalbar siap bantu,” kata anggota Komisi V DPR RI membidangi infrastruktur ini.

Syarif Abdullah menyebutkan program pembangunan RSUD Soedarso 9-12 lantai untuk semua kelas harus didukung. Dampaknya akan terasa sekali, terutama akan terjadi perbaikan IPM Kalbar yang berada di urutan terbawah. ”Gagasan sudah baik. Kami di DPR RI, siap usahakan anggaran andai APBD Kalbar tak tertampung,” jelasnya.

Terhadap kabar kios di atas fasum RS, dimiliki oknum dokter dan PNS, Syarif Abdullah meminta diproses saja seandainya tidak mau ditertibkan dan tetap melawan. ”Kami minta Jaksa Kalbar turun tangan. Jangan sampai hak-hak negara, sekenanya dipakai,” ujarnya. 

Anggota DPRD Kalbar, dari fraksi Golkar, Mulyadi Haji Yamin berharap langkah Gubernur Kalbar terpilih perbaikan infrastruktur RSUD Soedarso Pontianak dibarengi dengan perbaikan pelayanan. ”Sepanjang tahun, kami selalu dengar ada keluhan. Rasanya bosan juga mendapat masukan dari pasien dan masyarakat. Sudah berkali-kali juga, kami panggil dan rapatkan. Bahkan porsi anggaran RSUD Soedarso Pontianak selalu kami tingkatkan setiap tahun,” tuturnya.( (bar/den)

Berita Terkait