Boleh Mutasi Pegawai

Boleh Mutasi Pegawai

  Kamis, 8 September 2016 09:47
RAKER: Gubernur Kalbar Cornelis ketika memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Landak di Ngabang, Rabu (7/9). HUMAS PROV KALBAR

Berita Terkait

NGABANG - Meskipun dalam Surat Keterangan pengangkatan Penjabat Bupati Landak yang salah satu poinnya tidak boleh memutasikan pegawai, ditanggapi Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, pada rapat kerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Landak di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu (7/9).

Menurut Cornelis, penjabat bupati boleh saja memutasi pegawai bila memang pegawai tersebut menghambat atau tersangkut masalah hukum apalagi sampai berhalangan tetap. 

"Boleh (memutasi), biarpun ada keputusan Menteri Dalam Negeri, karena kalau dia (pegawai) lalai, menghambat proses pemerintahan boleh, misalnya tidak masuk tanpa keterangan sampai 40 hari, dengan persetujuan gubernur, diganti karena tugas Pj bupati berhak menegur apabila ada pegawai yang tidak disiplin," kata Cornelis.

Pernyataan orang nomor satu di Kalbar tersebut bukan untuk melawan keputusan Mendagri, namun pegawai tetap taat pada aturan kepegawaian meskipun dipimpin oleh seorang penjabat bupati. Hal tersebut yang membuat pelantikan penjabat bupati dilantik di Landak agar masyarakat dan pegawai semua bisa memahami. 

"Jangan dianggap Pj Bupati itu tunggul," tegas Cornelis.

Dalam rapat kerja yang dihadiri para SKPD Provinsi Kalbar dan Landak serta camat maupun kepala desa serta PKK se-Landak itu, Cornelis mengingatkan agar dana desa yang belum dicairkan di lima desa di Kabupaten Landak agar segera dicairkan. Jika masalahnya karena surat pertanggungjawaban belum dibuat agar instansi terkait segera membantu karena akan menghambat pembangunan desa.

Mantan Bupati Landak itu menyayangkan adanya anggota DPRD Landak yang tidak hadir. Menurutnya di Indonesia tidak ada istilah oposisi. "DPRD harusnya jangan egois dan mementingkan diri sendiri. Tugas dan tanggung jawab diberikan masyarakat kepada kita. Pengabdian agar dijalankan," ujar Cornelis.

Dalam rapat yang dimulai pukul 09.00 tersebut juga dibahas berbagai permasalahan mulai dari desa tertinggal sampai penyusunan struktur organisasi pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016.

Menurut Cornelis, untuk penyusunan satuan organisasi perangkat daerah yang terbaru agar mengacu pada peraturan pemerintah sehingga jadi pedoman untuk penyusunan rencana kerja pemerintah untuk penyusunan KUA PPAS selanjutnya untuk menyusun RAPBD.

Cornelis mengingatkan agar penjabat bupati memperhatikan anggaran pilkada. "Cek prioritas Pj bupati agar rapat lebih detail dengan kepala SKPD dan camat. kepala dinas yang tidak hadir dalam pelantikan beri teguran tertulis," ujar Cornelis.

Kepada kepala desa, Cornelis mengatakan agar hati-hati dalam menggunakan dana desa sehingga tidak tersangkut hukum. Gunakan ADD untuk pembangunan desa. Cornelis menyayangkan adanya kades yang tersangkut hukum karena diduga penyalahgunaan dana desa. 

"Sudah saya ingatkan," pungkas Cornelis.

Selain itu, rapat kerja juga membahas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, antisipasi rabies, antisipasi virus zika, e-KTP, komunikasi, pemilukada, dan tugas penjabat bupati. (*/humas) 

Berita Terkait