Bidan Kontrak Ngadu ke Dewan

Bidan Kontrak Ngadu ke Dewan

  Selasa, 23 April 2019 11:12
AUDIENSI : Puluhan bidan kontrak dari berbagai daerah menggelar audiensi di Gedung DPRD Ketapang, membahas terkait nasib mereka.

Berita Terkait

KETAPANG - Puluhan bidan dari berbagai daerah di Ketapang mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang pada Senin (22/4) pagi. Mereka mengadukan nasib mereka sebagai bidan kontrak untuk lebih diperhatikan. 

Baik dari gaji, tunjangan kesehatan dan cuti melahirkan. Para bidan ini juga meminta agar kuota penerimaan CPNS untuk formasi bidan diperbanyak.

Kedatangan puluhan bidan kontrak tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri dan dua anggota dewan yiatu, Frederikus Ado dan Febriadi. Pada kesempatan tersebut, Asisten III sekaligus Plh Sekda Ketapang, Heronimus Tanam dan Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Rustami, juga ikut hadir. Perwakilan dari BKPSDM Ketapang juga hadir untuk menjelaskan terkait usulan dan kouta untuk formasi bidan pada penerimaan CPNS dan P3K.

Salah satu bidan, Dewi Rosalina (38), menyampaikan keluh kesahnya menjadi bidan kontrak yang bertugas di daerah pedalaman Ketapang. Dia yang bertugas di Puskesmas Marau, mendambakan bisa menjadi PNS. Karena jika hanya mengharapkan gaji dari bidan kontrak sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terlebih lagi di daerah hulu semua barang mahal.

Dia dan bidan lainnya yang sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai bidan kontrak, berharap agar Pemda dan DPRD Ketapang dapat memperhatikan nasib mereka. 

"Saya sudah 18 tahun mengabdi. Kami mohon bantu dari Bapak dan Ibu mewujudkan cita-cita untuk menjadi CPNS. Sebagai bidan honor, tidak bisa mempersiapkan biaya untuk anak-anak kami dengan gaji seperti sekarang ini," ungkapnya.

Menurutnya, biaya pendidikan anak saat ini cukup mahal. Sementara jika hanya mengharapkan gaji sebesar Rp1,5 juta setiap bulan, dirasa tidak cukup untuk menyisihkan untuk pendidikan anak. "Belum lagi biaya hidup dan tinggal di daerah perhuluan. Di sana biaya hidup sangat mahal jika dibandingkan dengan di kota," jelasnya.

"Belum lagi persiapan untuk masa tua kami. Sebagai seorang ibu, pasti memiliki cita-cita, khususnya di hari tua. Belum lagi untuk membayar biaya kesehatan. Sementara BPJS masih mandiri. Oleh karena itu, kami memohon kepada Bapak-Bapak di dewan ini untuk bisa memperjuangkan nasib kami agar bisa lebih baik lagi," lanjutnya.

Bidan lainnya, Erna, yang berasal dari Puskesmas Pesaguan, mengeluhkan hal serupa. Perhatian Pemda Ketapang untuk bidan kontrak ini dirasa kurang. Padahal, 80 persen kelahiran di Indonesia ditangani oleh bidan. Bidan dapat menekan angka kematian ibu dan bayi di saat melahirkan. "Oleh karena itu, kami memerlukan jaminan untuk kami," ungkapnya.

Menurutnya, jika para bidan kontrak ini diangkat menjadi CPNS, setidaknya BPJS sudah dijamin oleh pemerintah. "Agar kami tidak khawatir jika kami sakit, agar kami tidak khawatir saat kami tua nanti. Kami mohon agar nasib kami diperjuangkan ke MenPAN agar kuota CPNS untuk bidan bisa ditambah," ucapnya sambil menitikan air mata.

Para bidan kontrak ini juga mengeluhkan masa cuti melahirkan yang dianggap terlalu singkat. Mereka hanya diberikan cuti selama 30 hari pascamelahirkan. Padahal, cuti ibu melahirkan untuk PNS selama 3 bulan. Mereka meminta agar kebijakan cuti melahirkan untuk bidan kontrak ini dikaji dan ditambah.

Menanggapi keluhan dari bidan tersebut, Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir, mengaku akan memperjuangkan nasib bidan kontrak sebisa mungkin. Salah satunya merekomendasikan penambahan kuota untuk formasi bidan pada penerimaan CPNS. "Pasti akan kami berikan. Kalau perlu anggota dewan yang mengawal ke Pusat," katanya.

Jamhuri berharap agar Pemerintah Pusat memiliki kebijakan khusus untuk tenaga kesehatan ini. Sementara Pemda Ketapang juga terus berupaya agar kasus seperti ini tidak berlarut. "Dengan kemampuan keuangan daerah, Pemda akan terus berupa untuk menaikkan gaji tenaga honorer. Paling tidak mendekati UMR, tapi tergantung kemampuan keuangan daerah," ungkapnya.

Asisten III Sekda Ketapang, Heronimus Tanam, mengatakan Pemda sangat memahami dengan kondisi ini. Pemda sudah mengusulkan untuk penambahan kuota CPNS, termasuk bidan. Pada tahun lalu, Pemda mengajukan kuota 3 ribu lebih, tapi hanya mendapatkan kuota CPNS sebanyak 208. Jumlah yang kita usulkan ini bukan karena usulan, tapi berdasarkan kebutuhan.

Dia menjelaskan, kebutuhan bidan saat ini sekitar 500 bidan. Untuk mengatasi masalah kuota CPNS ini, Pemerintah Pusat juga telah memberikan solusi, salah satunya dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). P3K ini tidak ada bedanya dengan PNS, hanya saja tidak ada tunjangan pensiun. "Dan ini sudah dilakukan di Ketapang. Tapi sayangnya, dari sekian banyak kuota, banyak juga yang tidak terpenuhi fomasinya," katanya.

Terkait masalah gaji tenaga kontrak, Pemda berupaya untuk menaikkan gaji. Pemda telah menaikkan gaji tenaga honorer dari Rp1,3 juta menjadi Rp1,5 juta. Jika memang keuangan Pemda memadai, Pemda dan dewan akan mengkaji lagi untuk menaikkan gaji tenaga kontrak.

Sementara terkait cuti melahirkan, Pemda akan membahasnya, karena harusnya sama denhan PNS. "Hamilnya sama, seharunya memang masa cutinya juga sama. Untuk itu, nanti akan dibahas lagi seperti apa baiknya," paparnya.

"Untuk rekomendasi penambahan kuota CPNS itu kita prioritaskan tenaga kesehatan dan pendidikan. Tapi, jumlah kuota penerimaan CPNS mengacu kepada jumlah PNS yang pensiun. Berapa jumlah PNS yang pensiun, maka jumlah itulah yang diberikan untuk kuota CPNS," tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Rustami, memaparkan peran bidan memang sangat penting untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu dan bayi di Ketapang itu rendah, bahkan berada di bawah tingkat nasional. Hal itu tentu keterlibatan bidan dalam penanganan ibu yang akan melahirkan.

Akan tetapi, untuk mengangkat tenaga kontrak menjadi CPNS adalah kewenangan Pusat. Untuk mengatasi kekurangan PNS di Ketapang, khususnya tenaga kesehatan, dengan cara pengangkatan tenaga kontrak. Di Ketapang sendiri ada 750 orang honor tenaga kesehatan. Mulai dari dokter, bidan dan perawat.

Jumlah itu juga masih belum mengisi semua kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh Ketapang. Menurut Rustami, dari 253 desa, tidak semua desa ada bidannya. Oleh karena itu, dia meminta agar para bidan bersabar sambil menunggu usaha dari Pemda Ketapang untuk merekomendasikan penambahan kuota CPNS untuk formasi bidan. Termasuk juga upaya Pemda menaikkan lagi gaji tenaga bidan kontrak. (afi)

Berita Terkait