Biaya BPIH Jemaah Kalbar Turun

Biaya BPIH Jemaah Kalbar Turun

  Jumat, 15 March 2019 13:39

Berita Terkait

PONTIANAK- Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440H/2019M sudah terbit. Keppres Nomor 8 Tahun 2019 mulai diundangkan Kamis (14/03). Jemaah calon haji (JCH) asal Kalbar sudah bisa melakukan pelunasan BPIH mengikuti embarkasi Batam sebesar Rp32.306.450. Besaran biaya tahun ini menurun Rp. 150 ribu dibanding tahun lalu Rp. 32.456.450.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalbar, Ridwansyah menjelaskan Keppres ini mengatur BPIH untuk jemaah haji reguler dan BPIH untuk Tim Petugas Haji Daerah (TPHD).

“Pelunasan tahap pertama akan berlangsung dari 19 Maret – 15 April 2019 dan tahap kedua mulai tanggal 30 April sd 10 Mei 2019. Pelunasan BPIH ini dilakukan dengan mata uang rupiah,” kata Ridwansyah. 

BPIH disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, baik secara tunai atau non teller. Ditjen PHU sudah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang berhak melunasi BPIH Reguler 1440H/2019M. Jemaah haji yang meninggal setelah ditetapkan berhak melakukan pelunasan, bisa dilimpahkan porsinya kepada keluarga sesuai ketentuan. 

Besaran BPIH reguler ini tidak sama dengan BPIH untuk Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD). Tahun ini BPIH TPHD mencapai Rp. 66 juta hingga Rp. 73 juta. Untuk Embarkasi Batam,  BPIH TPHD 2019 Rp. 67.905.304. BPIH tersebut naik Rp. 7.742.009 dibandingkan tahun 2018 Rp. 60.163.295.

Tingginya biaya yang dikeluarkan TPHD kata Ridwansyah karena TPHD tidak ada pembayaran setoran awal dan  TPHD juga tidak ada daftar tunggu, sehingga BPIH TPHD adalah biaya asli ongkos haji. “Beda dengan jemaah haji reguler yang ada setoran awal 25 juta dan karena banyaknya yang mendaftar sehingga harus ada daftar tunggu keberangkatan,” timpal dia. 

Daftar tunggu haji untuk Kalbar rata-rata selama 12 tahun.  Kemudian jemaah yang mendaftar membayar dana setoran awal  sebesar Rp. 25 juta. Dana ini oleh pemerintah atau sekarang dikelola BPKH, diinvestasikan secara halal sehingga terdapat bagi hasil. “Bagi hasil yang cukup besar inilah yang dikembalikan ke jemaah haji. Makanya BPIH jemaah reguler lebih kecil dibandingkan BPIH TPHD,” papar dia. (mrd)

Berita Terkait