Bertahun-tahun Garap Lahan Pertanian di Kawasan Hutan Lindung

Bertahun-tahun Garap Lahan Pertanian di Kawasan Hutan Lindung

  Senin, 26 September 2016 09:30
MELINTAS: Warga Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya melintasi lahan pertanian yang konon masuk kawasan hutan lindung. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Dilema Masyarakat Desa Sungai Nibung

Gelisah dan cemas, setidaknya rasa ini yang dialami oleh masyarakat Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Bertahun-tahun mereka hidup dan berladang dalam kawasan hutan lindung.

ARIEF NUGROHO, Teluk Pakedai

Muhammad Tahir duduk tersandar di kursi pondokan di pinggir ladang miliknya di Dusun Tanjung Ruu, Desa Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Sementara sang istri sibuk menyiapkan menu untuk makan siang. Tidak banyak kata yang terucap dari bibir pria parobaya itu, kecuali kegelisahan yang hingga kini masih menggelayut di  pikirannya.

Rasa gelisah yang dirasakan Haji Tahir, sapaan akrab lelaki itu bukan tanpa alasan. Lahan yang digarap sebagai ladang pertanian sejak bertahun-tahun lamanya bersama warga desa lainnya ternyata masuk dalam kawasan Hutan Lindung berdasarkan ketetapan SK Menteri LHK tahun Nomor 733 tahun 2014.

“Kami sudah puluhan tahun menggarap lahan di sini, tapi kenapa tiba-tiba ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung?” katanya saat Pontianak Post menyambangi pondoknya, Selasa (20/9). 

Haji Tahir merupakan satu di antara puluhan petani yang menggarap lahan itu. Ia menggarap lahan seluas dua hektare dari total luas lahan 1200 hektare bersama kelompok tani (Poktan) dan puluhan warga dari desa lain. 

Lahan yang terletak sekitar dua kilometer dari garis pantai yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan itu, sejak awal memang khusus digunakan untuk lahan pertanian. Demikian juga lahan yang digarap Haji Tahir.

Penetapan status kawasan hutan lindung jelas membuatnya mulai was was untuk menggarap lahan pertanian secara maksimal, meskipun saat ini lahan tersebut sedang diajukan pelepasan kawasan menjadi APL dengan skema IP4T.

Ia khawatir, jika terus beraktivitas di kawasan itu, maka akan timbul masalah baru dan dianggap sebagai pelanggar Undang Undang Kehutanan.

Hal senada diungkapkan Abdul Hadi, Seksi Kemasyarakatan Desa Sungai Nibung. Menurut pria yang akrab disapa Dul Hadi ini, Desa Sungai Nibung memiliki sejarah panjang. Menurutnya, sebelum Indonesia merdeka, masyarakat sudah mendiami desa. Bahkan para sesepuh telah membuka lahan untuk pertanian di sana.

“Dulu desa ini terkenal dengan produksi padi yang melimpah. Saking melimpahnya, desa juga pernah menolak raskin dari pemerintah,” kata Dul Hadi.

Tentu, kondisinya sekarang jauh berbeda. Masyarakat Sungai Desa Nibung seperti kehilangan pijakan. 

Sebagian masyarakat desa, yang sebelumnya mengandalkan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup, kini mereka harus mencari pekerjaan lain dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

“Pertanian di sini menjadi prioritas. Karena masyarakat memang ingin menjadikan lahan itu menjadi lahan pertanian padi abadi. Kalau kami mengandalkan sumber daya alam lain, seperti laut, itu lama-lama juga akan habis. Buktinya sumber daya ikan di laut tidak semelimpah dulu,” terangnya.

Menurutnya, masyarakat memanfaatkan lahan pertanian itu sejak tahun 1934, atau jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak dibukanya lahan itu, secara turun temurun masyarakat Desa Sungai Nibung mengelola lahan tersebut untuk pertanian. 

“Sejak awal memang kami tidak mengizinkan lahan itu dibuat hak milik secara personal, tetapi secara komunal. Karena jika diberikan secara perorangan, dikhawatirkan lahan bisa dengan mudah dijual ke pihak lain, seperti perusahaan sawit. Kami, masyarakat Desa Sungai Nibung tidak mentoleransi adanya perusahaan sawit di sini,” bebernya.

Terkait status kawasan hutan lindung, memang tidak semua masyarakat Desa Sungai Nibung mengetahuinya. Tak heran jika hingga sekarang, sebagian masyarakat masih mengelola lahan itu sebagai lahan pertanian. 

“Tapi ya secara sembunyi-sembunyi,” katanya.

Menurut Dul Hadi, wilayah Desa Sungai Nibung seluas 4.720,86 hektare, terdiri dari kawasan pemukiman, lahan pertanian dan sisanya hutan mangrove.

Saat ini lahan pertanian yang termasuk dalam kawasan hutan lindung tersebut tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Desa Sungai Nibung, bahkan ada puluhan masyarakat dari desa tetangga, seperti Desa Kuala Karang, Seruat I, Seruat II dan Padang Tikar yang mengantungkan hidupnya dari lahan pertanian di sana. 

“Tujuannya hanya untuk menciptakan ketahanan pangan. Kalau pun nanti musim paceklik, maka masih ada persedian pangan,” sambungnya.

Diceritakan Dul Hadi, status kawasan hutan lindung yang melekat pada Desa Sungai Nibung juga berdampak pada minimnya perhatian pemerintah, terutama untuk infrastruktur, pertanian dan fasilitas lainnya. 

“Dulu kami sempat mengajukan program pertanian foot estate dengan luas lahan 100 hektare. Alhamdulillah, waktu itu disetujui dan mendapatkan bantuan Rp 1 miliar, tapi karena lahan yang digarap masuk dalam kawasan hutan lindung, maka dana itu ditarik.  Padahal semua sudah kami kerjakan, mulai dari survey, penunjukan lahan, begitu ditanami masyarakat, dinas pertanian meminta dananya untuk dikembalikan,” paparnya.

Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu desa yang sebagian wilayahnya berada dikawasan hutan lindung termasuk fasilitas publik dan kawasan pangan. 

Kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan pemerintah desa adalah sulitnya mendapat bantuan dari pemerintah.

Syarif Ibrahim Kepala Desa Sungai Nibung mengatakan, hampir 80 persen wilayah Desa Sungai Nibung masuk dalam kawasan lindung, termasuk pemukiman dan wilayah pertanian masyarakat.

“Warga mengalami kesulitan mendapat bantuan dari pemerintah daerah, karena wilayahnya berada di kawasan hutan lindung, pemerintah pun sangat berhati-hati dalam memberi bantuan karena takut melanggar Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan,  pelarangan melakukan aktivitas di kawasan hutan lindung,” kata Ibrahim.

Ibrahim menjelaskan, Desa Sungai Nibung memang dikelilingi oleh hutan lindung mangrove, tapi hampir seluruh perkampungan juga dimasukan kawasan hutan lindung.

“Dalam beraktivitas masyarakat dibayang-bayangi ketakutan apabila pemerintah menegakan UU 41 tahun 1999 tentang pokok-pokok kehutanan, masyarakat bisa bermasalah dengan aparat hukum karena beraktivitas dikawasan lindung,” kata Ibrahim.

Ibrahim berharap, kawasan Desa Sungai Nibung harus dikeluarkan dari kawasan hutan lindung, sehingga warga dengan tenang melaksanakan aktivitas ekonominya, dan pemerintah bisa memberi bantuan dan akses pendanaan pada masyarakat.

 “Sebelum Indonesia merdeka, Desa Sungai Nibung sudah ditinggali warga, masa gara-gara status wilayahnya berada di kawasan lindung, warga tidak mendapat akses bantuan yang sama dengan daerah-daerah lain. pemerintah daerah segera menginventarisasi ulang daerah-daerah mana yang harus diputihkan, terutama wilayah pangan, fasilitas,” kata Ibrahim.

Berdasarkan cros cek  peta SK Menhut 733 tahun 2014 tentang penunjukan kawasan hutan sebagian Desa Sungai Nibung masih masuk dalam kawasan hutan terutama kawasan pangan, hanya sedikit yang diputihkan terutama wilayah permukiman.

Ibrahim menerangkan Desa Sungai Nibung ada tiga Dusun, yakni Dusun Tanjung Ruu, Tanjung Burung dan Tanjung Jebung. Luas wilayah akan diajukan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan lindung 1796,72 ha dari luas Kawasan Desa Nibung 4.720,86 Ha. Dengan Rincian wilayah yang diajukan untuk dikeluarkan dari kawasan lindung Dusun Tanjung RUU :1.345,58 ha, Dusun Tanjung Burung 197.42 ha dan Sungai Jebung 253,72 ha.

Masing-masing kawasan tersebut terdiri dari lahan permukiman, bangunan SD tiga buah, SMP satu buah, pustu, kawasan pangan, kawasan budidaya perikanan, permukiman warga dan lain-lain.

Ibrahim mengatakan, kawasan-kawasan tersebut sudah di inventarisasi dan dipetakan, selanjutnya akan diajukan ke tim IP4T dan pansus RTRWK Kabupaten Kubu Raya.

“Mudah-mudahan kawasan yang kami ajukan segera dikeluarkan dari kawasan lindung. Sehingga warga dan aparat Desa tidak merasa wawas dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena berada dikawasan lindung,” kata Ibrahim. 

Sementara itu Abu Mas'ud, PO Advokasi dan Investigasi JARI Indonesia Borneo Barat mengatakan, untuk penetapan hutan lindung cenderung tidak partisipatif dan tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan partisipasi masyarakat.

Untuk itu desa juga harus punya tata ruang desa yang kemudian tidak bertentangan dengan aturan diatasnya. Sehingga ini bisa menjadi tolak ukur prencanaan di kabupaten, provinsi maupun nasional. 

"Memang selama ini tidak bottom up, tapi lebih pada top down perencanaan ruang dan struktur, ini yang mengakibatkan tumpang tindih lahan, perencanaan tidak akurat dan menimbulkan konflik-konflik baru," kata Abu.

Upaya pemerintah membangun solusi dengan adanya perhutanan sosial dan skema pelepasan kawasan lainnya yang itu menjadi wilayah kelola masyarakat juga belum mampu menjadi solusi. 

"Sampai hari ini juga target 12,7juta hutan untuk rakyat belum nampak jelas keberlanjutannya. Ini juga butuh komitmen pemerintah dalam menyukseskannya. Dan bagaimana keberlanjutan dari wilayah kelola masyarakat juga perlu diperhatikan," pungkasnya. (*)

Berita Terkait